Dalam beberapa minggu terakhir, ternyata selain negara Indonesia yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan lantaran demo besar-besaran yang terjadi di hampir seluruh daerah di Indonesia dan menjadi sorotan dunia. Ternyata, negara Thailand dan juga Filipina mengikuti hal yang serupa pada kehidupan politiknya. Setelah mendapatkan perhatian akibat dari aksi demo dari ketiga negara ini di tengah-tengah Pandemi Covid-19. Kondisi dari ketiga negara tersebut hingga akhirnya menjadi pembahasan utama dan menjadi viral di media sosial dengan hastag : #SaveIndonesia #SaveThailand #SaveFilipina #PrayforIndonesiaThailandFilipina. 

Tidak ketinggalan #WhatsHappeninginThailand juga muncul dan menjadi sorotan publik bersamaan dengan Thailand dan Filipina yang muncul sejak  tanggal 177 bulan 10 tahun 2020 kemarin ini. Untuk Indonesia sendiri memiliki tagar khusus yakni #Tolakomnibuslaw #Mositidakpercaya #HilangkanUUCiptaKerja dan masih banyak lagi tag terkait atas demo yang sudah ada di Indonesia ini. Pasalnya, untuk mahasiswa ataupun orang-orang yang ikut melakukan aksi demo di 3 negara ini benar-benar tidak takut bahkan melupakan adanya virus Covid-19 yang masih saja bergulir menumbangkan banyak orang di setiap negara yang ada. 

Dengan melakukan sedikitnya aksi demo ini di saat masa-masa pandemi tentu saja, sudah menimbulkan berbagai macam kekhawatiran terhadap orang-orang yang ada disana. Tak hanya terjadi baku hantam terhadap aparat yang dikerahkan oleh setiap negara, namun tak sedikit yang khawatir akibat takut terserang virus Covid-19 yang sangat berbahaya ini. Akan tetapi mau bagaimana lagi, ini sudah menjadi jalan satu-satunya bagi ketiga negara tersebut yakni : Indonesia, Thailand, dan Filipina mencari jalan keluar untuk mengeluarkan aspirasinya  kepada Pemerintah negaranya tersebut. Berikut ini akan kami beritahukan sedikit rangkuman yang terjadi dari ke-3 negara tersebut. 

Negara Indonesia 

Hari Ini Ribuan Mahasiswa Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja, Desak Jokowi Terbitkan Perppu Halaman all - Kompas.com

Dari pengesahan Omnibus Law terkait akan UU Cipta Kerja yakni senin tanggal 5 bulan 10 tahun 2020. Ekspresi kecewa memang selalu saja disampaikan lewat dari berbagai media yang ada. Lalu, aksi unjuk rasa ini berlanjut sampai hari Jum’at sejak 16 bulan 10 tahun 2020 kemarin di dekat area Patung Kuda yang ada di Jakarta. Lalu, unjuk rasa Omnibus Law UU Cipta Kerja dan bisa mendapatkan perhatian dari para Kpopers hingga beberapa media ternama yang ada di luar negeri. Hal ini sudah mengakibatkan menjadi trending topik di Twitter dan juga di Instagram. Selain adanya Demo, lalu Protes atas kehadiran dari Omnibus Law UU Cipta Kerja di Indonesia yang mana akan langsung dilewatkan oleh Mahkamah Konstitusi atau MK. 

Sebenarnya, protes ini sudah dilakukan di beberapa daerah yang berbeda seperti di Surabaya, Medan, Lampung, Kalimantan, dan beberapa daerah ternama lainnya yang ada di Indonesia juga mengadakan demo tentang isi UU Cipta Kerja. Dimana, isi dari yang sudah beredar di dunia maya benar-benar menohok bagi kalangan masyarakat menengah kelas kebawah. Pasalnya, itu akan membuat si Miskin akan menjadi jatuh miskin , terikat akan isi dari UU Cipta Kerja yang beredar. Hingga kini, aksi demo tersebut masih berjalan oleh para mahasiswa kebanggan negara Indonesia. 

 

PERBEDAAN UU  CIPTA KERJA OMNIBUS LAW VS UU KETENAGAKERJAAN 

  1. Masalah Istirahat : bisa dilihat langsung dari (A) UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang mana ketentuan ini hadir di dalam pasal 79 , (B) UU Cipta Kerja dari Omnibus Law. 
  2. Masalah Upah yang  Berdasarkan langsung dari Satuan Hasil dan Waktu : bisa dilihat langsung dari (A) UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang menjelaskan dari tidak adanya sebuah pungutan terkait akan Upah berdasarkan dari satuan hasil dan juga waktu. (B) UU Cipta Kerja dari Omnibus Law yang mana ini menjadi revisi pada pasal 88 dan juga pada pasal 89 dengan cara menyelipkan langsung poin di Pasal 88B. 
  3. Masalah akan Upah Minimum Provinsi , Kabupaten dan Kota : bisa dilihat langsung dari UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 yang mana menunjukkan adanya penggunaan pada ketentuan penggunaan Pasal 89. Dan untuk UU Cipta Kerja Omnibus Law menjadi revisi pasal 88 dan juga pasal 89 dengan cara menyelipkan langsung pada poin pasal 88C. 

 

Negara Thailand 

Thailand Memanas, Unjuk Rasa Besar-besaran Menentang Dekrit Darurat

Dikutip langsung dari newdeti.com yang mana mendaaptkan kabar berita dari BBC. aksi demo di negara ini berujung pada buntut dari situasi politik dan juga minimnya kebebasan dari berpendapat di negara Thailand sana. Publik secara langsung bisa menuntut dari pengunduran diri perdana Menteri Prayuth Chan Ocha , lalu masalah Reformasi, dan juga penerapan dari Demokrasi. 

Aksi dari demo ini bisa ditanggapi oleh Pemerintah Thailand dengan cara mengeluarkan adanya dekrit yang mana menyatakan negara dalam sebuah kondisi yang berbahaya. Dekrit ini sendiri sudah menetapkan Jam Malam pada waktu 18.00 setempat disana dan juga sudah dilarang langsung berkumpul lebih dari 5 orang. Dalam hal ini, masa sendiri seolah-olah bisa mengabaikan Dekrit tersebut dan juga tetap saja mengadakan adanya Demo di hari kamis sejak tanggal 15 dan 16 bulan 10 tahun 2020. Lalu disini sekitar 10 ribu orang sudah berani melakukan perkumpulan di Bangkok sambil mengangkat adanya 3 jari dalam posisi sulit dan menjadi simbol unjuk rasa. 

Untuk Aksi Demo sendiri sudah langsung bertepatan dengan kembalinya Raja Maha Vajiralongkorn ke negara Thailand setelah berlalu beberapa Minggu kedepan yang berada di Jerman. Gaya hidup dari Sang Raja beserta dengan selirnya belakangan ini menjadi kontroversi di dunia. Seperti halnya anjing yang terpojok, disini kami akan langsung berjuang hingga akhir. Kami sendiri tidak akan langsung mundur, atau langsung lari, atau juga pergi kemanapun. Ini diujarkan oleh satu pemimpin demo Panupong Mike Rayong Jadnok. Dan disini dari sejumlah Tokoh kunci dalam demo di tahan oleh Pemerintah Thailand seperti : Pengacara HAM Anon Nampa, lalu pelajar aktivis Parit Ciwarak Penguin dan juga oleh Panusaya Sithijirawattanakul. 

 

Negara Filipina 

Aksi demo yang dilakoni oleh negara Filipina sendiri sejak Rabu tanggal 14 bulan 10 tahun 2020 terkait dengan kematian bayi yang bernama River yang baru saja berusia 3 bulan. River ini ternyata putri pertama dari Reina Mae Nasino yang menjadi aktivis HAM. disini Nasino bersama 2 rekan aktivis lain sudah langsung ditahan pada bulan November 2019 dan juga dituduh memiliki senjata api Ilegal. Ketiganya bisa juga membantah langsung atas tuduhan tersebut namun polisi yang ada di Filipina sendiri tetap saja memasukkan adanya mereka ke Penjara. 

What Happened to Baby River Nasino? Three-Month-Old in Philippines Dies After Being Separated From Mother

Dan lalu saat di Penjara, Nasino sudah tidak tahu bahwa sedang hamil dan bisa menganggap Periode Menstruasi yang memang tidak teratur akibat stres dalam penjara. Dan juga hasil dari pemeriksaan dalam menyatakan aktivis 23 tahun tersebut sedang hamil sampai dengan melahirkan di bulan Juli tahun 2020 tahun ini. 

Menurut dari pengacaranya yakni Josalee Deinla disini Nasino sudah sangat senang dalam mengetahui sedang hamil walau dengan kondisi tidak ideal. Pengacara serta aktivis HAM sempat saja protes supaya nantinya Nasino bisa mendapatkan kemudahan apalagi saat di tengah pandemi Covid-19. Protes  gagal sampai River ini lahir dengan kondisi dari Berat Badan rendah dan juga mengalami warna kulit yang menjadi kekuningan. Disini Nasino hanya saja diberikan waktu 2 bulan bersama bayinya sebelum benar-benar dipisah dengan River yang selalu dibesarkan oleh keluarga Aktivis. 

Dari saat itulah, kesehatan River akan terus saja turun menurun sampai mengalami Diare dan pada akhirnya meninggal dikarenakan penyakit Pneumonia. Dan juga Deinla sendiri sudah mengatakan kaget atas  sebuah perlakuan Pemerintah Filipina terhadap sebuah tahanan yang mana sedang  hamil. Disini Deinla sendiri juga Kaget dan protes selalu ditolak. Hakim dengan Pemerintah sebetulnya hanya perlu mempertimbangkan dari sudut Pandang Dari seorang Manusia. Namun sayangnya, kemurahan hati dan juga pengampunan tidak akan adanya hubungan dengan Ibu dan Anak. Ini sudah masuk dalam ujaran dari Deinla secara langsung. 

Posted in Politik Mancanegara

Politik tentunya bukan hanya milik para elit. Sekarang ini, politik yang dimana sudah menjadi bahan obrolan para penggemar situs joker123 sehari-hari. Apalagi dimana setelah media sosial yang sekarang ini semakin memungkinkan kita untuk dapat bisa mengakses banyak sekali informasi. Pelajar SMA pun yang tentunya tidak diterpa dengan masalah-masalah politik Negara. 

Setiap kali buka LINE, berita di LINE Today yang pasti tentunya ada tentang masalah pemilu, masalah di gedung MPR/DPR, sampai dengan masalah demonstrasi yang ada demi memperjuangkan hal-hal tertentu.  Di era kata “elektabilitas” dan juga “Anarkisme” seperti sekarang in. Dimana tentunya sudah seterkenal kata “galau”, “lebai” , dan juga “SWAG”, kita yang tentunya sebagai generasi muda tidak boleh hanya sekedar menjadi pendengar saja. 

 

Istilah Politik dan Demokrasi yang Harus Diketahui

 

Kita yang tentunya juga perlu tahu artinya, dan setelahnya yang dimana kita bisa mengikuti perkembangan politik yang ada di Negara. Suara anak muda seperti kita ini, tentunya juga sangat berpengaruh. Tentunya kita sebagai seorang generasi Millenials yang juga harus tau tentang kata-kata dan juga istilah politik yang ada. Agar kita nantinya bisa memberikan peran penting terhadap politik di Indonesia. Berikut ini akan dibahas beberapa istilah politik yang penting diketahui oleh generasi muda. 

 

 

Anarki

 

Nah, istilah yang satu ini dimana menjadi istilah yang kerap kali disalahartikan ternyata. Kita yang dimana menganggapnya sebagai suatu aksi yang identik dengan sebuah kekerasan, bahkan cenderung juga seperti brutal dan juga rusuh. Padahal, kata ini sendiri kalau dirunut, artinya tentunya sangat berbeda, dibandingkan dengan yang selama ini kita pahami.  Kita bahas dengan kata asal dulu. Anarki yang dimana menjadi salah satu hal yang berasal dari sebuah bahasa Yunani, yaitu anarchos yang dimana artinya adalah tanpa pemimpin.  

Sementara untuk kata anarkisme, yang ada dalam buku Abbey: The Theory of Anarcy, diman kata ini sendiri didefinisikan sebagai keadaan demokrasi maksimum seperti kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan juga sebuah kekuatan militer yang ada dan juga tersebar secara merata. Anarki yaitu adalah sebuah paham yang hidup damai yang dimana mendukung sebuah demokrasi, kebebasan hidup yang ada tanpa tekanan orang lain, serta juga yang dimana mengedepankan sebuah kemandirian masyarakat.

Dalam KBBI, dimana kata anarki mempunyai dua arti. Yang dinomorsatukan, yaitu anarki adalah sebuah hal yang tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau juga sebuah ketertiban. Sebaiknya, tentunya setop menggunakan kata anarki yang biasanya kita pakai dan juga kita artikan untuk menyebut keadaan kacau (seperti yang diartikan dan ada di dalam KBBI), tindak kekerasan, serta juga kerusuhan. Karena Anarki yang dimana bukan satu-satunya kata yang dilakukan untuk menjadi bebas dan juga mandiri.

 

Kliktivisme

 

Katanya yang mirip dengan kata aktivisme. Ya, istilah ini yang dimana biasanya memang menjadi kata yang sering berkaitan erat dengan aktivisme. Namun bedanya, kliktivisme ini yang dimana akan merujuk ke pergerakan yang biasanya akan dilakukan dengan menggunakan sebuah media sosial dan juga dilakukan dengan cara online lainnya. Ya, pergerakan yang dimana hanya mengandalkan “klik” di dalam dunia digital saja.

Tentunya saat anda sedang berselancar di medsos, anda akan menemukan teman yang share sebuah petisi online tentang sesuatu masalah. Dan kita yang diajak untuk yang menyetujui petisi tersebut. Atau, anda yang dimana pernah melihat akun khusus yang juga menyatakan dukungan terhadap sebuah penyelesaian masalah HAM tertentu. Nah, kedua hal tersebut yang mana merupakan contoh dari kliktivisme. 

 

Rekonsiliasi

 

Jika anda pernah mendengar sebuah berita yang ada tentang sebuah pelanggaran HAM, pertikaian antara dua kubu, dan juga konflik, tentunya istilah ini sering muncul dalam narasi. Dari asal katanya, yang dari bahasa Inggris, rekonsiliasi yang dimana berarti sebuah usaha yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan, melunasi, memulihkan,mengembalikan keselarasan dan juga mendamaikan. Sementara jika nantinya sebuah Rekonsiliasi yang nantinya akan dilihat dari sebuah bahasa Jermannya, yaitu vergangenheitsbewaltigung, rekonsiliasi yang berarti adalah sebuah bentuk perjuangan untuk dapat menyelesaikan hal-hal yang biasanya belum selesai di masa lalu.

Rekonsiliasi yang memang perlu digaungkan, karena nyatanya seringkali upaya pemerintah yang masih pasang surut. Contohnya saja beberapa kasus besar yang tidak pernah dituntaskan seperti hilangnya Wiji Thukul, penyair asal Solo yang sudah dikenal dengan sajak-sajaknya yang sangat sarat kritik untuk pemerintah. Belum lagi tentang kasus pembunuhan Munir, pelanggaran HAM untuk masa 1965, atau kasus Trisakti 1998.

 

Koalisi

 

“Partai Gajah Yang Akan Memutuskan Berkoalisi Dengan Partai Singa Pink”. Sering kali, tentunya kita melihat tentang headline seperti itu baca dari Koran, media online, atau juga yang biasanya akan kita baca dari flash news yang akan lewat wara-wiri di TV berita. Dari kalimat tersebut kita yang tentunya sudah bisa nebak artinya. Koalisi adalah sebuah kerja sama yang biasanya akan dilakukan oleh dua kubu sekaligus.

Nah, kerja sama yang biasanya akan dibangun dalam sebuah koalisi adalah sebuah perjanjian yang ada di antara individu atau juga yang ada di dalam sebuah kelompok di mana mereka yang biasanya akan bekerja sama, namun untuk sebuah kepentingan yang akan dilakukan masing-masing. Partai-partai yang biasanya seringkali akan berkoalisi demi mendukung sebuah calon presiden tertentu. Tetapi, hal tersebut yang dimana hanya sementara. Pemilu usai, partai yang bisa saja keluar untuk melaksanakan sebuah kepentingannya.

 

Komunisme

 

Istilah satu ini yang dimana nyatanya masih sering wara-wiri dan ada di media sosial. Dan juga masih dianggap sebagai sebuah pembahasan yang sangat sensitif. Kenapa? Komunisme adalah sebuah pemikiran yang dicetuskan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels yang ada pada 1848. Komunisme yang dimana merupakan sebuah pemikiran yang dimana menganjurkan sebuah pengurangan dan juga kepemilikan sebuah pribadi (swasta), dan juga lebih mengutamakan sebuah kepemilikan bersama.

Komunisme yang juga sudah melihat, tujuan untuk dapat bekerja yang tentunya juga nantinya harusnya tetap pada sebuah esensinya. Untuk dapat mendukung sebuah kehidupan yang dimana ada dalam  manusia. Manusia, yang dimana juga sebaiknya tidak dapat kehilangan hidupnya hanya dengan mengejar sebuah kepuasan kepemilikan yang ada dalam suatu barang atau juga menjadi sebuah modal. Sistem kerja tersebut, menurut sebuah komunisme, menjadi salah satu cara yang menjadi penyebab untuk dapat menjadi penambah waktu dan juga bobot kerja yang tentunya tidak manusiawi. Komunisme yang menganggap jika kepemilikan pribadi yang akan dikurangi.

 

Elektabilitas

 

Kalau sudah deket-deket masa dalam pemilu, istilah satu ini yang juga akan jadi sepamor dari kata “SWAG”, sering sekali kata ini seliweran di judul berita, atau juga ada di dalam sebuah percakapan warung kopi. Sebenarnya apa artinya? Elektabilitas adalah sebuah tingkat tentang keterpilihan barang, jasa, orang, badan atau juga partai yang dimana disesuaikan dengan sebuah criteria pilihan. Misalnya sebuah elektabilitas yang ada tentang calon gubernur tertentu, artinya kita yang berbicara seberapa banyak ia nantinya dipilih oleh masyarakat. 

Itulah beberapa istilah-istilah politik yang penting diketahui artinya terutama untuk generasi muda seperti kita. Semoga dengan adanya artikel dapat membantu anda, untuk memperdalam ilmu politik.

Posted in PolitiK Indonesia

Kita semua tahu sekarang dunia sedang dihadapkan dengan kondisi dimana terjadinya pandemi virus yang mematikan banyak orang. Pandemi ini tentunya memberikan efek domino di setiap sektor dan juga kalangan seperti halnya dalam ekonomi. pendidikan, kesehatan bahkan juga dalam politik. Pemerintah mengeluarkan sebuah perpu yaitu Nomor 2 tahun 2020 dimana akan tetap bergeming untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti yang sudah kita ketahui bersama hausnya pilkada itu dilaksanakan pada 23 September untuk menyelenggarakan pemilihan 9 gubernur, 224 bupati dan jug 37 walikota secara serentak di indonesia. Sebelum saat indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi virus corona komisi pemilihan umum sebelumnya telah melakukan serangkaian tahapan Pilkada serentak 2020. Namun akibat pandemi yang berlangsung ini akhirnya KPU mengeluarkan surat keputusan Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang dimana isinya pengatur dan juga penundaan tahapan Pilkada yang akan diselenggarakan 2020, diantaranya seperti pelantikan sebuah masa kerja pemilihan panitia, jalanya pemungutan suara, vertivikasi semua syarat, pembentukan petugas, pemutakhiran data pemilih dan juga pelaksanaannya.

Penundaan terhadap beberapa tahapan pilkada diatas dapat menimbulkan sebuah dampak dalam penyelenggaranya banyak yang bersifat positif maupun juga negara. Dampak positifnya adalah penundaan terhadap penyelenggaraan serta kampanye yang biasanya dilakukan oleh para calon maupun perseorangan. Partai politik juga bisa melakukan relatif sebagai salah satu cara dalam melakukan perekrutan calon kela darah yang akan naik nantinya. Masalahnya adalah dampak positif tidak terlalu begitu signifikan, mengingat pembaruan daoenjadwakan hanya bergeser sebanyak 3 bulan dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini juga dianggap menjadi suatu hal yang sangat dipaksakan oleh KPU mengingat kenaikan dan jumlah kasus yang terinfeksi Covid-19 di indonesia terus mengalami peningkatan dan juga belum usai. Apalagi hingga kiti kita semua tidak tahu dan tidak mempunyai kepastian sampai kapan pandemi ini akan berakhir .

Dampak Covid-19 di Pilkada Serentak

 

Dari hal-hal yang secara tidak langsung seperti di paksakan itulah nantinya akan muncul beberpa masalh yang akan terjaid pada Pilkada 2020 beberapa diantaranya seperti halnya:

Kemungkinan Malpraktik

Malpraktik dalam sebuah ajang pemilu merupakan salah satu pelanggaran yang baik disengaja maupun tidak di sengaja ilegal ataupun juga legal adalah sesuatu hal yang harus dihindarkan. Pelanggaran itu sebenarnya tergantung dari ketat tidak ya nanti aturan main dalam proses dan juga antisipasi pencegahan agar malpraktik tidak dapat terjadi dan dapat dihindari agar terciptanya politik indonesia yang jujur. Salah satu hal yang sering terjadi dan juga menjadi salah satu objek gugatan di Dewan Penyelenggara Pemilu yaitu adanyanya ke lalaina atau terjadi kebobolan dan juga kecerobohan akibat adanya ketidak hatian dalam menyelenggarakan pemilu. Apali di dalam situasi seperti ini, di dalam situasi normal saja banyak kemungkinan yang terjadi dan mengakibatkan hal ini terjadi. Bagaimana demian dengan situasi yang tidak normal dan darurat seperti halnya melangsungkan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai salah satu contoh dimana di tengah merebaknya pandemi ini hingga tanggal 13 Mei 2020, kurang lebih ada 156 calon perseorangan yang sudah dinyatakan diterima oleh KPU dan juga ada data sebanyak 45 Orang di tolak oleh KPU karena tidak memenuhinya syarat awal. Pada saat awal tahapan sebelum pandemi ini berlangsung, vertivaksi syarat sebagai pasangan calon perseorangan biasanya akan ditutup hingga 28 Mei 2020. Namun akibat terjadinya pandemi ini tahapan tersebut akhirnya ditunda termasuk juga dengan penundaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Dengan adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2020, harusnya KPU sendiri membuat sebuah langkah verifikasi daftar dukungan tersebut secara rasional. Masalah yang nantinya akan dihadapi oleh KPU yaitu soal waktu menginjak 9 Provinsi dan 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada 2020 bisa saja daerahnya sedang melangsungkan PSBB ( Pembatasan Sosial Skala Besar). Padahal salah satu syarat yang harus dilakukan yang akn ada secara random dan juga pengecekan terhadap syarat dukungan yang diberikan para calon tersebut sudah sahih dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, hal ini biasanya akan dilaksanakan dengan cara petuga turun ke lokasi langsung untuk pengecekan.

Kampanye yang Tidak Mudah bagi Calon

Dalam kondisi yang jauh dari kata normal saat ini, unsur kampanye bagi semua calon pilkada justru menjadi tidak mudah. Selain adanya larangan untuk membuat keramaian waktu dan juga situasinya tidka memungkinakan bagi para calon untuk dapat mengumpulkan massa. Pada Hal, kampanye sendiri adalah sebuah proses elektoral di indonesia yang biasanya identik dengan pengumpulan masa. Dengan aturan seperti ini kampanye artinya akan dilakukan secara simbolik dimana nantinya calon akan cenderung mengarahkan amsa menggunakan media elektronik, setelah kebijakan PSBB yang mengatur untuk menjaga jarak. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk para calon karena hal tersebut sangat tidak mudah, apabila nantinya pada suatu daerah PSBB masih diselenggarakan dan juga situasi pandemi belum juga usai. Namun tidak ada aturan yang menjelaskan hal ini di dalam perlu Nomor 2 Tahun 2020 yang tidak menyinggung hal ini.

Antisipasi oleh Penyelenggara

Penyelenggaraan pilkada yang akan dilakukan 2020, baik KPU ataupun juga Bawaslu harus membuat sebuat peta dan juga protol jalanya pilkada untuk dapat mengantisipasi berbagai masalah yang nantinya akan timbul. Mengingat kita tidak sedang dalam kondisi normal perlu adanya langkan atau jalanya pilkada yangs sesuai. Tujuan untuk diadakannya Pilkada 2020 tidak disebut sebagai salah satu pilkada yang paling buruk atau pilkada yang tidak teriterasi. Beberapa antisipasi perlu dilakukan oleh pihak penyelenggara khususnya KPU dan juga Bawaslu. Pertama Kpu sendiri perlu memuat peraturan KPU yang nantinya menerjemahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang khusus berkaitan dengan sebuah pilkada dapat ditunda atau tidak dilaksanakan. Meskipun hal ini bisa dianggap anomali hal ini menjadi salah satu hal antisipasi yang dapat dilakukan. Koordinasi antara KPU dan juga Bawaslu , komisi II dan juga kementerian dalam negeri yang harus menepakan peta antisipasi dalam jalanya Pilkada agara dapat meminimalisir kemungkinan terburuk dari pandemi ini dalam menyelenggarakan pilkada 2020.

Keuda, adalah harusnya Bawaslu sudah sejak awal dapat mengantisipasi hal in kemungkinan praktik pilkada 202 sesuai dengan mengacu kepada indek kerawanan. Pilkada 2020 yang disusun dengan korndianan bersama dengan KPU khususnya membuat sebuah skema yang inovatif dalam rangka mengantisipasi hal yang akan terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Antisipasi lainya yaitu ada pembahasan tentang anggaran dan juga beberapa kemungkinan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah situasi darurat.

Terakhir, penting juga untuk memastikan bahwa semua data pemilih sudah akurat sebab perselisihan tentang data pemilih adalah hal yang mengurus tingkat kepercayaan masyarakat kepada sebuah penyelenggaraan pemilu. Kesahihan data pemilih dapat juga mengakhiri polemik sebuah dosa warisan di masa lalu yang bersumber dari semrawutnya data pemilih yang selama ini terjadi. KPU sendiri harus berani dalam hal memastikan semua komponen data pemilih yang dimiliki sesuai dengan data yang akurat. Nantinya hal ini dengan mudah bisa di buktikan jika pemilih menggunakan data pemilih yang tidak terlalu banyak atau signifikan.

Itulah beberapa hal yang harus dihindari agar nantinya tidak terjadi dalam penyelenggaran Pilkada 2020 yang akan berlangsung. Sesungguhnya momen pandemi ini adalah salah satu yang menjadikan kita semua agar lebih mawas diri terhadap semua peristiwa. Semoga politik indonesia dapat berlangsung secara kondusif dan aman. Sekian.

Posted in PolitiK Indonesia

Dimana awal bulan ini, pemerintah yang pada akhirnya memutuskan untuk dapat menunda semua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serentak dari September menjadi bulan Desember 2020 karena terjadinya pandemi Covid-19 pada saat ini. Tentunya bila pandemi yang di rasa belum usai, maka Pilkada tersebut yang juga nantinya akan di undur lagi. Sebelumnya, dimana Komisi Pemilihan Umum atau yang disebut dengan (KPU) yang telah mengajukan tiga opsi untuk penundaan Pilkada 2020.

 

Pertimbangan untuk meniadakan Pilkada 2020

 

Menunda pada tiga bulan hingga bulan Desember, menunda enam bulan hingga bulan Maret 2021, dan juga kemudian menunda setahun hingga September 2021. Dimana menurunnya Pilkada 2020, adalah salah satu opsi yang bisa di pertimbangkan. Menyelenggarakan pemilihan umum atau (pemilu) saat di tengah wabah tentunya akan melibatkan kontak antara orang-orang, yang dimana tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang menjadi resiko dalam penyebaran virus yang ada Keberhasilan yang digunakan dalam penanganan wabah yaitu oleh pemerintah juga menjadi salah satu hal yang sampai saat ini masih menjadi hal yang dipertanyakan.

 

Memilih Pada saat Pandemi 

 

Di dunia, Korea Selatan atau (Korsel) yang dimana menjadi negara pertama yang pada saat itu masih menggelar pemilihan umum atau pemilu di tengan pandemi yaitu pada bulan April. Pemerintah Korsel yang dimana telah mendapat banyak pujian dan juga dianggap menjadi salah satu negara yang dianggap menjadi teladan dalam penanganan pandemi.

Bermula dari satu pasien yaitu pada awal Februari, pertambahan dari jumlah kasus COVID-19 per hari di sana yang melonjak hingga lebih dari seribu orang pada awal Maret. Kini jumlah total kasus yang ada di Korsel sendiri tercatat 10.991, dengan pertambahan kasus per harinya yang tidak lebih dari 40 dalam sebulan terakhir ini. Sejak mengumumkan kasus pertamanya yang ada pada awal Maret, Indonesia yang dimana hingga kini telah mencatat lebih dari 15 ribu kasus positif dan juga pertambahan jumlah kasus yang dimana masih tinggi – ratusan kasus per hari yang ada dalam sebulan terakhir.

Bahkan yang paling besar yang tercatat kota Jakarta sendir dalam sehari tercatat bertambah 1000 kasus. Korsel yang dimana menjadi salah satu negara yang berhasil karena melakukan pemeriksaaan massal (hingga melakukan 15 ribu tes per hari), pembatasan sosial yang juga ketat, dan komunikasi yang sangat transparan. Pemerintah Indonesia yang dimana tentunya dalam hal ini masih belum berhasil melakukan untuk ketiga hal tersebut. Jadi akan riskan sekali jika nantinya pemerintah yang malah akan tetap bersikeras untuk tetap mengadakan sebuah pilkada padahal kemampuan menangani pandemi yang diketahui masih menjadi salah satu hal yang masih buruk.

Meniadakan Pilkada yang ada tahun 2020 menjadi opsi yang tentunya lebih baik dan juga bisa menjadi sebuah waktu yang diambil oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada dalam situasi sekarang ini. Dana Pilkada untuk 2020 yang dimana diperkirakan akan menelan anggaran hingga mencapai Rp 9 triliun – sebuah jumlah yang tentunya sangat besar. Tentunya dana ini bisa bermanfaat bagi pemulihan pasca pandemi jika nantinya pilkada ditiadakan.

 

Opsi ketika Pilkada ditiadakan

 

Pilkada 2020 sedianya menjadi salah satu hal yang menjadi sebuah azab yang akan berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan juga 37 kota. Dimana berjumlah 270 wilayah dari total 548 wilayah yang ada untuk sekarang ini. Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2016 yang menjelaskan tentang pilkada yang dimana menyatakan bahwa kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 yang nantinya akan menjabat sampai dengan tahun 2024 dan juga pilkada serentak yang akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang akan dilaksanakan pada sebuah November 2024.

Jika pandemi yang nantinya masih bisa berlangsung hingga akhir 2020, maka Pilkada 2020 yang akan diundur hingga 2021. Ini yang nantinya juga akan berimbas pada masa jabatan kepala daerah yang akan terpilih. Kepala daerah terpilih di dalam 270 wilayah tersebut yang akan kemungkinan besar hanya akan dapat menjabat secara efektif yaitu sekitar 2 tahun sebelum Pilkada Serentak yang diadakan pada November 2024. Masa menjabat 2 tahun, dari yang seharusnya adalah 5 tahun.

Tentu nya masa jabatan ini menjadi salah satu hal yang pendek untuk mewujudkan sebuah kinerja dan juga tentang sebuah pelayanan publik yang sangat maksimal. Meniadakan sebuah Pilkada pada tahun 2020 juga yang nantinya juga akan mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah yang ada di 270 wilayah tersebut. Secara teknis, dimana nantinya juga pemerintah dan juga anggota DPR yang nantinya juga akan dapat dipertimbangkan beberapa opsi berikut yang tentunya dilakukan untuk 270 wilayah yang dimana sudah terdampak dan menandai Pilkada 2020.

 

Opsi pertama

 

pemerintah pusat yang dimana nantinya juga akan dapat memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang ada di sana. Pilihan ini tentu juga menjadi salah satu hal yang akan berdampak pada regulasi yang nantinya akan mengatur. Sampai saat ini dimana kita  yang tidak punya sebuah perangkat hukum yang dilakukan untuk memperpanjang sebuah periode kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala daerah untuk sebuah periode kedua.

Tentunya skenario ini, menjadi salah satu hal yang patut untuk bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat walau tentunya dalam hal ini telah menjadi jelas akan banyak tantangan baik yang ada dari kelompok politik maupun kelompok juga kelompok masyarakat sipil.

Di satu sisi, opsi ini yang dimana juga akan sangat menguntungkan bagi partai politik atau juga bagi para politikus yang akan mendukung kepala daerahnya. Namun, hal ini yang juga akan menimbulkan sebuah polemik terutama bagi partai politik yang nantinya tidak mendukung si petahana.

 

Opsi kedua 

 

Adalah sebuah kombinasi yang dilakukan antara perpanjangan masa jabatan yang ada dari kepala daerah pada saat ini. Dan pengangkatan tentang sebuah pejabat sementara. Misalnya, nantinya kepala daerah diperpanjang masa jabatannya yaitu sampai 2022 atau juga sampai 2023, lalu nanti pada tahun 2022 atau juga tahun 2023 pemerintah pusat yang nantinya akan mengangkat pejabat sementara dengan tugas utama yang dilakukan untuk dapat mempersiapkan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Skenario ini tentunya sangat terhitung moderat. Roda pemerintahan yang dimana ada dalam daerah yang bisa saja berjalan normal 2 atau juga sampai 3 tahun kedepan sebelum adanya pejabat sementara. Dalam aturan yang ada, dimana pejabat sementara juga yang nantinya tidak berwenang mengambil sebuah keputusan strategis.

 

Opsi ketiga 

 

Yaitu adalah mengangkat sebuah pejabat sementara sepenuhnya hingga nantinya berlangsung Pilkada 2024. Untuk opsi ini, pemerintah dan DPR yang nantinya juga harus membuat sebuah terobosan untuk hukum dengan memberikan sebuah kewenangan kepada pejabat.  Untuk kepala daerah sementara agar dapat membuat sebuah kebijakan strategis.

Itulah beberapa pertimbangan dan pilihan peniadaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid19. Tentunya hal ini akan berdampak bagi politik yang ada di Indonesia. Namun, sebaiknya pemerintah juga mendukung keamanan negara di tengan pandemi seperti ini.

Posted in PolitiK Indonesia