Politik tentunya bukan hanya milik para elit. Sekarang ini, politik yang dimana sudah menjadi bahan obrolan para penggemar situs joker123 sehari-hari. Apalagi dimana setelah media sosial yang sekarang ini semakin memungkinkan kita untuk dapat bisa mengakses banyak sekali informasi. Pelajar SMA pun yang tentunya tidak diterpa dengan masalah-masalah politik Negara. 

Setiap kali buka LINE, berita di LINE Today yang pasti tentunya ada tentang masalah pemilu, masalah di gedung MPR/DPR, sampai dengan masalah demonstrasi yang ada demi memperjuangkan hal-hal tertentu.  Di era kata “elektabilitas” dan juga “Anarkisme” seperti sekarang in. Dimana tentunya sudah seterkenal kata “galau”, “lebai” , dan juga “SWAG”, kita yang tentunya sebagai generasi muda tidak boleh hanya sekedar menjadi pendengar saja. 

 

Istilah Politik dan Demokrasi yang Harus Diketahui

 

Kita yang tentunya juga perlu tahu artinya, dan setelahnya yang dimana kita bisa mengikuti perkembangan politik yang ada di Negara. Suara anak muda seperti kita ini, tentunya juga sangat berpengaruh. Tentunya kita sebagai seorang generasi Millenials yang juga harus tau tentang kata-kata dan juga istilah politik yang ada. Agar kita nantinya bisa memberikan peran penting terhadap politik di Indonesia. Berikut ini akan dibahas beberapa istilah politik yang penting diketahui oleh generasi muda. 

 

 

Anarki

 

Nah, istilah yang satu ini dimana menjadi istilah yang kerap kali disalahartikan ternyata. Kita yang dimana menganggapnya sebagai suatu aksi yang identik dengan sebuah kekerasan, bahkan cenderung juga seperti brutal dan juga rusuh. Padahal, kata ini sendiri kalau dirunut, artinya tentunya sangat berbeda, dibandingkan dengan yang selama ini kita pahami.  Kita bahas dengan kata asal dulu. Anarki yang dimana menjadi salah satu hal yang berasal dari sebuah bahasa Yunani, yaitu anarchos yang dimana artinya adalah tanpa pemimpin.  

Sementara untuk kata anarkisme, yang ada dalam buku Abbey: The Theory of Anarcy, diman kata ini sendiri didefinisikan sebagai keadaan demokrasi maksimum seperti kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan juga sebuah kekuatan militer yang ada dan juga tersebar secara merata. Anarki yaitu adalah sebuah paham yang hidup damai yang dimana mendukung sebuah demokrasi, kebebasan hidup yang ada tanpa tekanan orang lain, serta juga yang dimana mengedepankan sebuah kemandirian masyarakat.

Dalam KBBI, dimana kata anarki mempunyai dua arti. Yang dinomorsatukan, yaitu anarki adalah sebuah hal yang tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau juga sebuah ketertiban. Sebaiknya, tentunya setop menggunakan kata anarki yang biasanya kita pakai dan juga kita artikan untuk menyebut keadaan kacau (seperti yang diartikan dan ada di dalam KBBI), tindak kekerasan, serta juga kerusuhan. Karena Anarki yang dimana bukan satu-satunya kata yang dilakukan untuk menjadi bebas dan juga mandiri.

 

Kliktivisme

 

Katanya yang mirip dengan kata aktivisme. Ya, istilah ini yang dimana biasanya memang menjadi kata yang sering berkaitan erat dengan aktivisme. Namun bedanya, kliktivisme ini yang dimana akan merujuk ke pergerakan yang biasanya akan dilakukan dengan menggunakan sebuah media sosial dan juga dilakukan dengan cara online lainnya. Ya, pergerakan yang dimana hanya mengandalkan “klik” di dalam dunia digital saja.

Tentunya saat anda sedang berselancar di medsos, anda akan menemukan teman yang share sebuah petisi online tentang sesuatu masalah. Dan kita yang diajak untuk yang menyetujui petisi tersebut. Atau, anda yang dimana pernah melihat akun khusus yang juga menyatakan dukungan terhadap sebuah penyelesaian masalah HAM tertentu. Nah, kedua hal tersebut yang mana merupakan contoh dari kliktivisme. 

 

Rekonsiliasi

 

Jika anda pernah mendengar sebuah berita yang ada tentang sebuah pelanggaran HAM, pertikaian antara dua kubu, dan juga konflik, tentunya istilah ini sering muncul dalam narasi. Dari asal katanya, yang dari bahasa Inggris, rekonsiliasi yang dimana berarti sebuah usaha yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan, melunasi, memulihkan,mengembalikan keselarasan dan juga mendamaikan. Sementara jika nantinya sebuah Rekonsiliasi yang nantinya akan dilihat dari sebuah bahasa Jermannya, yaitu vergangenheitsbewaltigung, rekonsiliasi yang berarti adalah sebuah bentuk perjuangan untuk dapat menyelesaikan hal-hal yang biasanya belum selesai di masa lalu.

Rekonsiliasi yang memang perlu digaungkan, karena nyatanya seringkali upaya pemerintah yang masih pasang surut. Contohnya saja beberapa kasus besar yang tidak pernah dituntaskan seperti hilangnya Wiji Thukul, penyair asal Solo yang sudah dikenal dengan sajak-sajaknya yang sangat sarat kritik untuk pemerintah. Belum lagi tentang kasus pembunuhan Munir, pelanggaran HAM untuk masa 1965, atau kasus Trisakti 1998.

 

Koalisi

 

“Partai Gajah Yang Akan Memutuskan Berkoalisi Dengan Partai Singa Pink”. Sering kali, tentunya kita melihat tentang headline seperti itu baca dari Koran, media online, atau juga yang biasanya akan kita baca dari flash news yang akan lewat wara-wiri di TV berita. Dari kalimat tersebut kita yang tentunya sudah bisa nebak artinya. Koalisi adalah sebuah kerja sama yang biasanya akan dilakukan oleh dua kubu sekaligus.

Nah, kerja sama yang biasanya akan dibangun dalam sebuah koalisi adalah sebuah perjanjian yang ada di antara individu atau juga yang ada di dalam sebuah kelompok di mana mereka yang biasanya akan bekerja sama, namun untuk sebuah kepentingan yang akan dilakukan masing-masing. Partai-partai yang biasanya seringkali akan berkoalisi demi mendukung sebuah calon presiden tertentu. Tetapi, hal tersebut yang dimana hanya sementara. Pemilu usai, partai yang bisa saja keluar untuk melaksanakan sebuah kepentingannya.

 

Komunisme

 

Istilah satu ini yang dimana nyatanya masih sering wara-wiri dan ada di media sosial. Dan juga masih dianggap sebagai sebuah pembahasan yang sangat sensitif. Kenapa? Komunisme adalah sebuah pemikiran yang dicetuskan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels yang ada pada 1848. Komunisme yang dimana merupakan sebuah pemikiran yang dimana menganjurkan sebuah pengurangan dan juga kepemilikan sebuah pribadi (swasta), dan juga lebih mengutamakan sebuah kepemilikan bersama.

Komunisme yang juga sudah melihat, tujuan untuk dapat bekerja yang tentunya juga nantinya harusnya tetap pada sebuah esensinya. Untuk dapat mendukung sebuah kehidupan yang dimana ada dalam  manusia. Manusia, yang dimana juga sebaiknya tidak dapat kehilangan hidupnya hanya dengan mengejar sebuah kepuasan kepemilikan yang ada dalam suatu barang atau juga menjadi sebuah modal. Sistem kerja tersebut, menurut sebuah komunisme, menjadi salah satu cara yang menjadi penyebab untuk dapat menjadi penambah waktu dan juga bobot kerja yang tentunya tidak manusiawi. Komunisme yang menganggap jika kepemilikan pribadi yang akan dikurangi.

 

Elektabilitas

 

Kalau sudah deket-deket masa dalam pemilu, istilah satu ini yang juga akan jadi sepamor dari kata “SWAG”, sering sekali kata ini seliweran di judul berita, atau juga ada di dalam sebuah percakapan warung kopi. Sebenarnya apa artinya? Elektabilitas adalah sebuah tingkat tentang keterpilihan barang, jasa, orang, badan atau juga partai yang dimana disesuaikan dengan sebuah criteria pilihan. Misalnya sebuah elektabilitas yang ada tentang calon gubernur tertentu, artinya kita yang berbicara seberapa banyak ia nantinya dipilih oleh masyarakat. 

Itulah beberapa istilah-istilah politik yang penting diketahui artinya terutama untuk generasi muda seperti kita. Semoga dengan adanya artikel dapat membantu anda, untuk memperdalam ilmu politik.

Posted in PolitiK Indonesia

Dimana awal bulan ini, pemerintah yang pada akhirnya memutuskan untuk dapat menunda semua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serentak dari September menjadi bulan Desember 2020 karena terjadinya pandemi Covid-19 pada saat ini. Tentunya bila pandemi yang di rasa belum usai, maka Pilkada tersebut yang juga nantinya akan di undur lagi. Sebelumnya, dimana Komisi Pemilihan Umum atau yang disebut dengan (KPU) yang telah mengajukan tiga opsi untuk penundaan Pilkada 2020.

 

Pertimbangan untuk meniadakan Pilkada 2020

 

Menunda pada tiga bulan hingga bulan Desember, menunda enam bulan hingga bulan Maret 2021, dan juga kemudian menunda setahun hingga September 2021. Dimana menurunnya Pilkada 2020, adalah salah satu opsi yang bisa di pertimbangkan. Menyelenggarakan pemilihan umum atau (pemilu) saat di tengah wabah tentunya akan melibatkan kontak antara orang-orang, yang dimana tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang menjadi resiko dalam penyebaran virus yang ada Keberhasilan yang digunakan dalam penanganan wabah yaitu oleh pemerintah juga menjadi salah satu hal yang sampai saat ini masih menjadi hal yang dipertanyakan.

 

Memilih Pada saat Pandemi 

 

Di dunia, Korea Selatan atau (Korsel) yang dimana menjadi negara pertama yang pada saat itu masih menggelar pemilihan umum atau pemilu di tengan pandemi yaitu pada bulan April. Pemerintah Korsel yang dimana telah mendapat banyak pujian dan juga dianggap menjadi salah satu negara yang dianggap menjadi teladan dalam penanganan pandemi.

Bermula dari satu pasien yaitu pada awal Februari, pertambahan dari jumlah kasus COVID-19 per hari di sana yang melonjak hingga lebih dari seribu orang pada awal Maret. Kini jumlah total kasus yang ada di Korsel sendiri tercatat 10.991, dengan pertambahan kasus per harinya yang tidak lebih dari 40 dalam sebulan terakhir ini. Sejak mengumumkan kasus pertamanya yang ada pada awal Maret, Indonesia yang dimana hingga kini telah mencatat lebih dari 15 ribu kasus positif dan juga pertambahan jumlah kasus yang dimana masih tinggi – ratusan kasus per hari yang ada dalam sebulan terakhir.

Bahkan yang paling besar yang tercatat kota Jakarta sendir dalam sehari tercatat bertambah 1000 kasus. Korsel yang dimana menjadi salah satu negara yang berhasil karena melakukan pemeriksaaan massal (hingga melakukan 15 ribu tes per hari), pembatasan sosial yang juga ketat, dan komunikasi yang sangat transparan. Pemerintah Indonesia yang dimana tentunya dalam hal ini masih belum berhasil melakukan untuk ketiga hal tersebut. Jadi akan riskan sekali jika nantinya pemerintah yang malah akan tetap bersikeras untuk tetap mengadakan sebuah pilkada padahal kemampuan menangani pandemi yang diketahui masih menjadi salah satu hal yang masih buruk.

Meniadakan Pilkada yang ada tahun 2020 menjadi opsi yang tentunya lebih baik dan juga bisa menjadi sebuah waktu yang diambil oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada dalam situasi sekarang ini. Dana Pilkada untuk 2020 yang dimana diperkirakan akan menelan anggaran hingga mencapai Rp 9 triliun – sebuah jumlah yang tentunya sangat besar. Tentunya dana ini bisa bermanfaat bagi pemulihan pasca pandemi jika nantinya pilkada ditiadakan.

 

Opsi ketika Pilkada ditiadakan

 

Pilkada 2020 sedianya menjadi salah satu hal yang menjadi sebuah azab yang akan berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan juga 37 kota. Dimana berjumlah 270 wilayah dari total 548 wilayah yang ada untuk sekarang ini. Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2016 yang menjelaskan tentang pilkada yang dimana menyatakan bahwa kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 yang nantinya akan menjabat sampai dengan tahun 2024 dan juga pilkada serentak yang akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang akan dilaksanakan pada sebuah November 2024.

Jika pandemi yang nantinya masih bisa berlangsung hingga akhir 2020, maka Pilkada 2020 yang akan diundur hingga 2021. Ini yang nantinya juga akan berimbas pada masa jabatan kepala daerah yang akan terpilih. Kepala daerah terpilih di dalam 270 wilayah tersebut yang akan kemungkinan besar hanya akan dapat menjabat secara efektif yaitu sekitar 2 tahun sebelum Pilkada Serentak yang diadakan pada November 2024. Masa menjabat 2 tahun, dari yang seharusnya adalah 5 tahun.

Tentu nya masa jabatan ini menjadi salah satu hal yang pendek untuk mewujudkan sebuah kinerja dan juga tentang sebuah pelayanan publik yang sangat maksimal. Meniadakan sebuah Pilkada pada tahun 2020 juga yang nantinya juga akan mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah yang ada di 270 wilayah tersebut. Secara teknis, dimana nantinya juga pemerintah dan juga anggota DPR yang nantinya juga akan dapat dipertimbangkan beberapa opsi berikut yang tentunya dilakukan untuk 270 wilayah yang dimana sudah terdampak dan menandai Pilkada 2020.

 

Opsi pertama

 

pemerintah pusat yang dimana nantinya juga akan dapat memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang ada di sana. Pilihan ini tentu juga menjadi salah satu hal yang akan berdampak pada regulasi yang nantinya akan mengatur. Sampai saat ini dimana kita  yang tidak punya sebuah perangkat hukum yang dilakukan untuk memperpanjang sebuah periode kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala daerah untuk sebuah periode kedua.

Tentunya skenario ini, menjadi salah satu hal yang patut untuk bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat walau tentunya dalam hal ini telah menjadi jelas akan banyak tantangan baik yang ada dari kelompok politik maupun kelompok juga kelompok masyarakat sipil.

Di satu sisi, opsi ini yang dimana juga akan sangat menguntungkan bagi partai politik atau juga bagi para politikus yang akan mendukung kepala daerahnya. Namun, hal ini yang juga akan menimbulkan sebuah polemik terutama bagi partai politik yang nantinya tidak mendukung si petahana.

 

Opsi kedua 

 

Adalah sebuah kombinasi yang dilakukan antara perpanjangan masa jabatan yang ada dari kepala daerah pada saat ini. Dan pengangkatan tentang sebuah pejabat sementara. Misalnya, nantinya kepala daerah diperpanjang masa jabatannya yaitu sampai 2022 atau juga sampai 2023, lalu nanti pada tahun 2022 atau juga tahun 2023 pemerintah pusat yang nantinya akan mengangkat pejabat sementara dengan tugas utama yang dilakukan untuk dapat mempersiapkan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Skenario ini tentunya sangat terhitung moderat. Roda pemerintahan yang dimana ada dalam daerah yang bisa saja berjalan normal 2 atau juga sampai 3 tahun kedepan sebelum adanya pejabat sementara. Dalam aturan yang ada, dimana pejabat sementara juga yang nantinya tidak berwenang mengambil sebuah keputusan strategis.

 

Opsi ketiga 

 

Yaitu adalah mengangkat sebuah pejabat sementara sepenuhnya hingga nantinya berlangsung Pilkada 2024. Untuk opsi ini, pemerintah dan DPR yang nantinya juga harus membuat sebuah terobosan untuk hukum dengan memberikan sebuah kewenangan kepada pejabat.  Untuk kepala daerah sementara agar dapat membuat sebuah kebijakan strategis.

Itulah beberapa pertimbangan dan pilihan peniadaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid19. Tentunya hal ini akan berdampak bagi politik yang ada di Indonesia. Namun, sebaiknya pemerintah juga mendukung keamanan negara di tengan pandemi seperti ini.

Posted in PolitiK Indonesia