Calon presiden pertahanan Donald Trump berbicara pada Jumat pagi (6/11/2020) tentang sebuah penghitungan suara pilpres AS. Dirinya membuat sejumlah tuduhan atas kasus penipuan yang tidak dia berikan buktinya. Dari pernyataan Trump yang tidak berdasarkan pada kebenaran, seperti yang dilansir juga pada BBC pada hari Jumat. Rasanya penduduk di dunia ini sudah sangat hafal dengan tabiat Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang diketahui suka membuat kegaduhan atau kontroversi.

 

Fakta Pilpres Amerika & Kebohongan Trump

 

Perihal Trump yang hobi membual sebenarnya hal tersebut juga bukan berita baru. Menurut perhitungan yang dilakukan oleh The Washington Post Fact Checker, Trump telah mengucapkan lebih dari 10.000 hal yang ternyata salah atau menyesatkan sepanjang periodenya selama 827 hari menjabat sebagai Presiden AS. Yang justru lebih mengejutkan lagi ketimbang dari jumlah kebohongannya tersebut, semakin banyaknya kebohongan yang tampak ia kemukakan di dalam setiap bulan yang ia habiskan selama Gedung Putih. Yang paling baru adalah kebohongan yang dikemukakan tentang pilpres AS. Berikut ini kebohongan Trump di pilpres AS 2020.

Sistem Korup

 

Dirinya berbicara tentang pemungutan suara melalui surat. Ini benar-benar menghancurkan sistem, Ini adalah sebuah sistem yang korup dan membuat orang menjadi korup. Trump juga telah mengunggah lebih dari 70 tweet yang meragukan di voting mail-in, merujuk pada penipuan pemilih dirinya mengungkapkan pemilihan yang di curangi sejak April.

 

Namun, Trump mengungkapkan semua itu tanpa adanya bukti bahwa sistem tersebut memang dirusak. Kecurangan dalam pemilu sangat jarang terjadi apalagi di Amerika Serikat, angkanya bahkan kurang dari 0,0009 persen, menurut studi pada 2017 oleh Brennan Center for Justice. Tidak ada bukti yang dapat menunjukkan bahwa itu menjadi masalah utama yang ada di dalam pilpres AS 2020. Presiden sendiri telah memilih melalui beberapa pos di masa lalu. Dia tinggal di luar negara bagian tempat dia terdaftar, Florida, dan kemudian meminta pemungutan suara melalui pos. Ini dikenal sebagai surat suara absen, yang menurut Trump dia mendukung karena dirinya meyakini jika hal tersebut memiliki sebuah pengamanan yang lebih baik.

 

Namun, dia telah membuat perbedaan dengan bentuk lain dari mail-in voting, seperti ketika negara secara otomatis mengirimkan sebuah surat suara ke semua pemilih yang telah terdaftar. Oregon dan Utah berhasil melakukannya dengan sukses dalam pemilihan sebelumnya.

Verifikasi Menurut Trump

Trump menyebutkan mereka mengirimkan puluhan juta surat suara yang tidak diminta tanpa adanya tindakan verifikasi apa pun. Para pemilih yang terdaftar di 9 negara bagian (ditambah dengan Washington DC) secara otomatis akan dikirimi surat suara tanpa mereka harus meminta.

 

Lima dari negara bagian memperkenalkan tindakan ini karena situasi pandemi virus corona yang terjadi. Namun, 8 dari 9 negara bagian, yaitu Colorado, Hawaii, Oregon, Utah, Washington, California, New Jersey, dan juga Vermont, saat ini tidak dalam sebuah perselisihan. Semua bentuk pemungutan suara melalui pos memiliki sejumlah pengamanan, seperti pihak berwenang yang nantinya akan memeriksa bahwa surat suara memang berasal dari alamat terdaftar pemilih dan juga memerlukan tanda tangan pada amplop tersebut. Memberi suara melalui surat bukanlah hal yang baru, ini telah digunakan dalam banyak pemilihan.

Penggunaan Surat Suara

 

Presiden Trump telah berulang kali mengkritik rencana untuk dapat memperluas pemungutan suara menggunakan pos, dengan mengatakan hal tersebut tanpa bukti nyata, dirinya mengungkapkan bahwa itu bisa menjadi sebuah penipuan yang luar biasa. Trump mendesak para pemilih Republik untuk hadir pada hari tersebut, daripada menggunakan surat suara dengan menggunakan pos.

 

Ada bukti dari penghitungan suara bahwa inilah yang terjadi, para pemilih Demokrat lebih menyukai sebuah sistem pemungutan suara melalui pos dan Partai Republik memberikan suara pada hari tersebut secara langsung. Penghitungan belum selesai, tetapi di Pennsylvania, menjadi salah satu negara mempunyai perkiraan jika lebih dari 2, 5 juta suara telah diterima, jumlahnya hampir tiga kali lebih banyak berasal dari Demokrat terdaftar dari pada dari Partai Republik.

Ledakan Di Georgia

 

Di Georgia, terjadi sebuah ledakan pipa di lokasi yang jauh, sama sekali tidak terkait dengan lokasi yang masuk ke dalam perhitungan pemilih, namun di tanyakan bahwa Pipa meledak di State Farm Arena mempengaruhi ruangan tempat surat suara yang tidak hadir sedang ditabulasi.

Partai pengendali

 

Trump mengungkapkan bahwa hanya ada beberapa negara bagian yang belum berhasil diputuskan dalam pemilihan presiden, karena alat pemungutan suara di negara bagian tersebut dijalankan oleh partai Demokrat. Nyatanya itu tidak benar dalam semua kasus.

 

Di Georgia yang belum diputuskan pada saat itu karena gubernur dan kedua majelis legislatif dikendalikan oleh Partai Republik. Sekretaris negara, yang bertanggung jawab atas administrasi pemilihan yang terjadi. Nevada memiliki sekretaris negara Republik yang mengawasi tentang adanya pemilihannya.

Pengamat jajak pendapat Trump

 

Mereka tidak akan mengizinkan pengamat secara hukum.” Presiden Trump berbicara tentang pengamat jajak. Mereka adalah orang-orang yang ada di dalam TPS yang mengamati penghitungan suara, dengan tujuan untuk memastikan transparansi. Hal ini memang diperbolehkan di sebagian besar negara bagian, tetapi memang harus didaftarkan dahulu sebelum hari pemilihan tiba. Dan biasanya berafiliasi dengan partai atau pun juga kandidat, meskipun aturan berbeda di setiap negara bagian.

 

Presiden Trump juga mempermasalahkan kurangnya akses bagi pengamat Partai Republik di beberapa kota-kota tertentu yang dikelola oleh Demokrat, seperti Philadelphia dan juga Detroit. Namun, pengamat pemilu disana diizinkan untuk mengamati penghitungan di kedua kota tersebut.

 

Jumlah pengamat pemungutan suara yang juga diperbolehkan di fasilitas penghitungan semuanya berbeda-beda tergantung pengukurannya. Batasan ini juga telah ditetapkan sebelum hari pemilihan. Di beberapa daerah memang jumlahnya dibatasi, sebagian untuk membatasi kapasitas akibat kondisi virus corona saat ini. Ada juga batasan yang memang ditetapkan untuk menghindari intimidasi saat pemungutan suara.

Menutup jendela

 

Trump mengungkapkan jika salah satu pusat penghitungan suara yang berada di Detroit kembali berlangsung dengan jendela yang tertutup oleh potongan karton besar, sehingga ada kemungkinan mereka ingin melindungi dan memblokir area penghitungan Trump mengacu pada TFC Center yang ada di Detroit, Michigan, negara bagian yang ada di medan pertempuran. Pada Rabu, ada adegan kacau ketika pengamat pemilu mengklaim bahwa mereka diblokir dari ruangan penghitungan karena jendelanya tertutup.

 

Pengacara utama Kota Detroit, Lawrence Garcia, mengatakan jika beberapa jendela memang ditutup. Hal tersebut dilakukan tetapi tidak semua, jendela tertutup karena petugas pemungutan suara yang duduk tepat di jendela mengungkapkan keprihatinan tentang orang-orang yang ada di luar memotret dan merekam mereka.

 

Demikian itulah beberapa fakta kebohongan Donald Trump dalam Pilpres AS 2020. Banyak hal yang diungkapkan oleh Trump tanpa adanya bukti yang kuat, menurut beberapa info yang sudah kami rangkum dari berbagai sumber, yang dikemukakan Trump tidak mempunyai bukti kuat.

Posted in Politik Mancanegara

Kamala Harris, merupakan seorang senator Amerika Serikat dari California, dirinya adalah cawapres Joe Biden untuk pemilihan umum presiden AS pada November tahun ini. Biden mengumumkan pertunjukan pertamanya, yaitu pada Selasa kemarin 11/8/2020 melalui kicauannya di Twitter kepada para pendukungnya.

Pemilihan Kamala Harris yang dilakukan oleh Biden menjadi berita utama, karena kritik yang cukup tajam yang di tunjukan kepada Kamala Harris selama dirinya berada di jalur kampanye, di samping kontroversi saat dirinya menjabat sebagai jaksa California. Terpilihnya Kamala Harris sebagai wanita Amerika-Asia pertama yang menjabat sebagai Wakil Presiden AS, hal ini otomatis membuat semua orang penasaran.

Tentang Kamala Harris, Cawapres Joe Biden di Pilpres AS

Setelah mengalami sebuah pertarungan yang cukup sengit dan ketat, akhirnya publik mengetahui hasil pemenang Pemilu AS 2020. Pasangan Joe Biden-Kamala Harris dinyatakan berhasil menang usai keduanya meraup 290 electoral votes dan berhasil mengalahkan pasangan petahana Trump-Pence.

Seperti dilansir The New York Times, Biden dan Kamala berhasil melampaui 270 electoral votes dan pada akhirnya menjadikan Biden sebagai presiden AS ke-46 dan Kamala sebagai perempuan kulit hitam pertama di AS yang akhirnya menjabat sebagai wakil presiden. Namun sebenarnya siapakah Kamala Harris ? Berikut ini beberapa fakta tentang Kamala Harris

Wanita Kulit Hitam Keturunan India

Harris adalah seorang wanita kulit hitam dan kandidat keturunan India pertama yang berhasil dipilih oleh partai besar di AS. Kamala lahir dengan nama lengkap yaitu, Kamala Devi Harris. Kama Harris lahir pada 20 Oktober 1964 di Oakland, California AS. Harris (55) adalah putri dari pasangan imigran, ibunya yang merupakan wanita kelahiran India bekerja sebagai peneliti kanker payudara. Penelitian dekade terakhir yang dilakukan di Berkeley Laboratorium untuk sebuah Departemen Energi.

Ayah Harris merupakan seorang profesor ekonomi emeritus di Universitas Stanford yang lahir di Jamaika. Banyak orang yang berharap semoga hal ini menandakan perubahan yang luar biasa di Partai Demokrat dengan akhirnya mengakui pentingnya orang kulit hitam dan terutama wanita berkulit hitam seperti yang diungkapkan oleh Angela Rye, seorang pakar strategi politik Demokrat dan eks direktur eksekutif Kongres.

Dibesarkan dalam Keluarga Hindu dan Kristen

Dia dibesarkan di keluarga Hindu dan Kristen Ibunya, yaitu Shyamala Gopalan dari Chennai, India. Sedangkan ayahnya Donald Harris yang berasal dari Jamaika. Keduanya bertemu sebagai kedua mahasiswa S1 di Universitas California, Berkeley AS. Nama ‘Kamala’ yang artinya ‘bunga teratai’ dalam bahasa Sanskrit, juga nama lain dari sosok Dewi Hindu, Lakshmi. Kamala juga pernah mengunjungi India beberapa kali, semasa dirinya kecilnya dan mengenal beberapa keluarganya yang ada di sana.

Namun, karena orang tuanya memutuskan untuk bercerai ketika usianya 7 tahun, dia tinggal di Oakland dan juga Berkeley dengan menghadiri beberapa gereja yang didominasi oleh orang Afro-Amerika. Harris juga menikah dengan seorang pria Yahudi, yang merupakan pengacara di Los Angeles Douglas Emhoff. Mereka bertemu pada saat kencan buta di San Francisco dan kemudian menikah pada 2014.

Terkenal di Lingkaran Sosial

Harris terkenal di dalam lingkaran sosial San Francisco Setelah orang tuanya memutuskan bercerai, Harris kemudian dibesarkan oleh sang ibu. Mengutip juga dari The New Yorker, bahwa dirinya sering pindah. Namun di San Francisco lah, di mana tempat kubu Demokrat dan juga merupakan rumah bagi keluarga politik California, seperti Feinsteins dan juga Pelosis, Kamala Harris telah membiasakan diri dengan kehidupan sosial disana. Kamala Harris diakui sebagai sosok wanita yang pintar sehingga bisa bersosialisasi dengan baik dan juga berhasil menghidupkan suasana.

Bangga Sebagai Keturunan India

Bangga dengan keturunan India Kamala Harris dikenal sebagai seorang politikus kulit hitam terkemuka. Tapi dirinya juga tidak pernah lupa dengan darah indianya. Senator California tersebut adalah anak dari ibu yang dilahirkan di India dan seorang ayah kelahiran Jamaika. Ia kemudian menjelaskan bahwa arti nama Indianya berarti ‘bunga teratai’, yang merupakan simbol penting di dalam budaya India. Teratai tumbuh di bawah air, bunganya menjulang di atas permukaan sementara akarnya tertanam kuat di dalam dasar sungai.

Dikenal Sebagai Jaksa

Kamala Harris pernah menjadi jaksa dan anti hukuman mati, Kamala Harris merupakan jaksa penuntut umum. Dirinya pernah menangani beberapa kasus penembakan polisi terhadap warga sipil, ketika dirinya menjabat sebagai jaksa agung di California. Namun, semasa jabatannya tersebut, dia menuai kritik dari aktivis dari sayap kiri yang menilai dirinya tidak cukup agresif menindak departemen kepolisian saat itu.

Harris mengatakan, dia mencoba untuk melakukan sebuah perubahan dari “dalam” pemerintahan. Harris menyerukan untuk mengakhiri sebuah hukuman penahanan massal, uang jaminan, dan juga hukuman mati. Lalu, membuat sebuah sistem peninjau polisi nasional, membuat kehadiran bersejarah dengan memberikan berbagai pelajaran perguruan tinggi kulit hitam yang bebas utang, serta berbagai kebijakan lainnya.

Dalam catatan hukum, Harris juga dikenal sebagai jaksa wilayah San Francisco, yang menentang proses hukuman mati, sekalipun dalam sebuah kasus besar. Ia mengatakan, dasarnya adalah moral dan sebagai seorang jaksa agung dia mengajukan banding atas sebuah keputusan hakim yang menyatakan hukuman mati. Hal tersebut dilakukan karena, menurutnya hukuman mati di California tidak konstitusional.

Sangat Percaya Diri Saat Berdebat

Dilansir dari The New York Times, Lita Rosario yang merupakan senior Kamala di Howard University yaitu pada 1982, ia mengatakan bahwa Kamala merupakan sosok yang sangat percaya diri pada saat dirinya berdebat ketika berlatih. Hal itu yang juga membuat dirinya terkejut dengan gaya debatnya yang selalu menarik. Setelah dirinya lulus dari Howard University dengan jurusan ilmu politik dan juga ekonomi, Kamala melanjutkan studinya di University of California dengan mengambil sebuah jurusan hukum. Pantas saja Kamala merupakan salah satu sosok yang sangat hebat dan juga sangat tenang dalam berdebat.

Menjadi Jaka Yang Menegakan Keadilan Korban Pelecehan

Kamala Harris merupakan seorang jaksa penuntut umum yang juga dikenal berani menegakan keadilan bagi korban pelecehan seksual. Setelah dirinya lulus dari University of California pada tahun 1989, Kamala menjabat sebagai seorang jaksa penuntut yang membela anak-anak dan juga wanita dalam kekerasan rumah tangga dan menangani tentang pelecehan seksual. Selain itu, dia juga bekerja sama dengan Departemen Kesehatan Publik yang ada di San Fransisco dalam membangun gerakan untuk menghentikan pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak.

Sekian itulah beberapa fakta mengagumkan dari Kamala Harris yang berhasil memenangkan pilpres AS. Menjadi wakil presiden wanita kulit hitam pertama di AS. Jika melihat kilas balik sosok dari Kamala Harris, banyak orang yang berharap sosoknya dapat memberikan perubahan untuk AS.

Posted in Politik Mancanegara

Politik tentunya bukan hanya milik para elit. Sekarang ini, politik yang dimana sudah menjadi bahan obrolan para penggemar situs joker123 sehari-hari. Apalagi dimana setelah media sosial yang sekarang ini semakin memungkinkan kita untuk dapat bisa mengakses banyak sekali informasi. Pelajar SMA pun yang tentunya tidak diterpa dengan masalah-masalah politik Negara. 

Setiap kali buka LINE, berita di LINE Today yang pasti tentunya ada tentang masalah pemilu, masalah di gedung MPR/DPR, sampai dengan masalah demonstrasi yang ada demi memperjuangkan hal-hal tertentu.  Di era kata “elektabilitas” dan juga “Anarkisme” seperti sekarang in. Dimana tentunya sudah seterkenal kata “galau”, “lebai” , dan juga “SWAG”, kita yang tentunya sebagai generasi muda tidak boleh hanya sekedar menjadi pendengar saja. 

 

Istilah Politik dan Demokrasi yang Harus Diketahui

 

Kita yang tentunya juga perlu tahu artinya, dan setelahnya yang dimana kita bisa mengikuti perkembangan politik yang ada di Negara. Suara anak muda seperti kita ini, tentunya juga sangat berpengaruh. Tentunya kita sebagai seorang generasi Millenials yang juga harus tau tentang kata-kata dan juga istilah politik yang ada. Agar kita nantinya bisa memberikan peran penting terhadap politik di Indonesia. Berikut ini akan dibahas beberapa istilah politik yang penting diketahui oleh generasi muda. 

 

 

Anarki

 

Nah, istilah yang satu ini dimana menjadi istilah yang kerap kali disalahartikan ternyata. Kita yang dimana menganggapnya sebagai suatu aksi yang identik dengan sebuah kekerasan, bahkan cenderung juga seperti brutal dan juga rusuh. Padahal, kata ini sendiri kalau dirunut, artinya tentunya sangat berbeda, dibandingkan dengan yang selama ini kita pahami.  Kita bahas dengan kata asal dulu. Anarki yang dimana menjadi salah satu hal yang berasal dari sebuah bahasa Yunani, yaitu anarchos yang dimana artinya adalah tanpa pemimpin.  

Sementara untuk kata anarkisme, yang ada dalam buku Abbey: The Theory of Anarcy, diman kata ini sendiri didefinisikan sebagai keadaan demokrasi maksimum seperti kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan juga sebuah kekuatan militer yang ada dan juga tersebar secara merata. Anarki yaitu adalah sebuah paham yang hidup damai yang dimana mendukung sebuah demokrasi, kebebasan hidup yang ada tanpa tekanan orang lain, serta juga yang dimana mengedepankan sebuah kemandirian masyarakat.

Dalam KBBI, dimana kata anarki mempunyai dua arti. Yang dinomorsatukan, yaitu anarki adalah sebuah hal yang tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau juga sebuah ketertiban. Sebaiknya, tentunya setop menggunakan kata anarki yang biasanya kita pakai dan juga kita artikan untuk menyebut keadaan kacau (seperti yang diartikan dan ada di dalam KBBI), tindak kekerasan, serta juga kerusuhan. Karena Anarki yang dimana bukan satu-satunya kata yang dilakukan untuk menjadi bebas dan juga mandiri.

 

Kliktivisme

 

Katanya yang mirip dengan kata aktivisme. Ya, istilah ini yang dimana biasanya memang menjadi kata yang sering berkaitan erat dengan aktivisme. Namun bedanya, kliktivisme ini yang dimana akan merujuk ke pergerakan yang biasanya akan dilakukan dengan menggunakan sebuah media sosial dan juga dilakukan dengan cara online lainnya. Ya, pergerakan yang dimana hanya mengandalkan “klik” di dalam dunia digital saja.

Tentunya saat anda sedang berselancar di medsos, anda akan menemukan teman yang share sebuah petisi online tentang sesuatu masalah. Dan kita yang diajak untuk yang menyetujui petisi tersebut. Atau, anda yang dimana pernah melihat akun khusus yang juga menyatakan dukungan terhadap sebuah penyelesaian masalah HAM tertentu. Nah, kedua hal tersebut yang mana merupakan contoh dari kliktivisme. 

 

Rekonsiliasi

 

Jika anda pernah mendengar sebuah berita yang ada tentang sebuah pelanggaran HAM, pertikaian antara dua kubu, dan juga konflik, tentunya istilah ini sering muncul dalam narasi. Dari asal katanya, yang dari bahasa Inggris, rekonsiliasi yang dimana berarti sebuah usaha yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan, melunasi, memulihkan,mengembalikan keselarasan dan juga mendamaikan. Sementara jika nantinya sebuah Rekonsiliasi yang nantinya akan dilihat dari sebuah bahasa Jermannya, yaitu vergangenheitsbewaltigung, rekonsiliasi yang berarti adalah sebuah bentuk perjuangan untuk dapat menyelesaikan hal-hal yang biasanya belum selesai di masa lalu.

Rekonsiliasi yang memang perlu digaungkan, karena nyatanya seringkali upaya pemerintah yang masih pasang surut. Contohnya saja beberapa kasus besar yang tidak pernah dituntaskan seperti hilangnya Wiji Thukul, penyair asal Solo yang sudah dikenal dengan sajak-sajaknya yang sangat sarat kritik untuk pemerintah. Belum lagi tentang kasus pembunuhan Munir, pelanggaran HAM untuk masa 1965, atau kasus Trisakti 1998.

 

Koalisi

 

“Partai Gajah Yang Akan Memutuskan Berkoalisi Dengan Partai Singa Pink”. Sering kali, tentunya kita melihat tentang headline seperti itu baca dari Koran, media online, atau juga yang biasanya akan kita baca dari flash news yang akan lewat wara-wiri di TV berita. Dari kalimat tersebut kita yang tentunya sudah bisa nebak artinya. Koalisi adalah sebuah kerja sama yang biasanya akan dilakukan oleh dua kubu sekaligus.

Nah, kerja sama yang biasanya akan dibangun dalam sebuah koalisi adalah sebuah perjanjian yang ada di antara individu atau juga yang ada di dalam sebuah kelompok di mana mereka yang biasanya akan bekerja sama, namun untuk sebuah kepentingan yang akan dilakukan masing-masing. Partai-partai yang biasanya seringkali akan berkoalisi demi mendukung sebuah calon presiden tertentu. Tetapi, hal tersebut yang dimana hanya sementara. Pemilu usai, partai yang bisa saja keluar untuk melaksanakan sebuah kepentingannya.

 

Komunisme

 

Istilah satu ini yang dimana nyatanya masih sering wara-wiri dan ada di media sosial. Dan juga masih dianggap sebagai sebuah pembahasan yang sangat sensitif. Kenapa? Komunisme adalah sebuah pemikiran yang dicetuskan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels yang ada pada 1848. Komunisme yang dimana merupakan sebuah pemikiran yang dimana menganjurkan sebuah pengurangan dan juga kepemilikan sebuah pribadi (swasta), dan juga lebih mengutamakan sebuah kepemilikan bersama.

Komunisme yang juga sudah melihat, tujuan untuk dapat bekerja yang tentunya juga nantinya harusnya tetap pada sebuah esensinya. Untuk dapat mendukung sebuah kehidupan yang dimana ada dalam  manusia. Manusia, yang dimana juga sebaiknya tidak dapat kehilangan hidupnya hanya dengan mengejar sebuah kepuasan kepemilikan yang ada dalam suatu barang atau juga menjadi sebuah modal. Sistem kerja tersebut, menurut sebuah komunisme, menjadi salah satu cara yang menjadi penyebab untuk dapat menjadi penambah waktu dan juga bobot kerja yang tentunya tidak manusiawi. Komunisme yang menganggap jika kepemilikan pribadi yang akan dikurangi.

 

Elektabilitas

 

Kalau sudah deket-deket masa dalam pemilu, istilah satu ini yang juga akan jadi sepamor dari kata “SWAG”, sering sekali kata ini seliweran di judul berita, atau juga ada di dalam sebuah percakapan warung kopi. Sebenarnya apa artinya? Elektabilitas adalah sebuah tingkat tentang keterpilihan barang, jasa, orang, badan atau juga partai yang dimana disesuaikan dengan sebuah criteria pilihan. Misalnya sebuah elektabilitas yang ada tentang calon gubernur tertentu, artinya kita yang berbicara seberapa banyak ia nantinya dipilih oleh masyarakat. 

Itulah beberapa istilah-istilah politik yang penting diketahui artinya terutama untuk generasi muda seperti kita. Semoga dengan adanya artikel dapat membantu anda, untuk memperdalam ilmu politik.

Posted in PolitiK Indonesia

Dimana awal bulan ini, pemerintah yang pada akhirnya memutuskan untuk dapat menunda semua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serentak dari September menjadi bulan Desember 2020 karena terjadinya pandemi Covid-19 pada saat ini. Tentunya bila pandemi yang di rasa belum usai, maka Pilkada tersebut yang juga nantinya akan di undur lagi. Sebelumnya, dimana Komisi Pemilihan Umum atau yang disebut dengan (KPU) yang telah mengajukan tiga opsi untuk penundaan Pilkada 2020.

 

Pertimbangan untuk meniadakan Pilkada 2020

 

Menunda pada tiga bulan hingga bulan Desember, menunda enam bulan hingga bulan Maret 2021, dan juga kemudian menunda setahun hingga September 2021. Dimana menurunnya Pilkada 2020, adalah salah satu opsi yang bisa di pertimbangkan. Menyelenggarakan pemilihan umum atau (pemilu) saat di tengah wabah tentunya akan melibatkan kontak antara orang-orang, yang dimana tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang menjadi resiko dalam penyebaran virus yang ada Keberhasilan yang digunakan dalam penanganan wabah yaitu oleh pemerintah juga menjadi salah satu hal yang sampai saat ini masih menjadi hal yang dipertanyakan.

 

Memilih Pada saat Pandemi 

 

Di dunia, Korea Selatan atau (Korsel) yang dimana menjadi negara pertama yang pada saat itu masih menggelar pemilihan umum atau pemilu di tengan pandemi yaitu pada bulan April. Pemerintah Korsel yang dimana telah mendapat banyak pujian dan juga dianggap menjadi salah satu negara yang dianggap menjadi teladan dalam penanganan pandemi.

Bermula dari satu pasien yaitu pada awal Februari, pertambahan dari jumlah kasus COVID-19 per hari di sana yang melonjak hingga lebih dari seribu orang pada awal Maret. Kini jumlah total kasus yang ada di Korsel sendiri tercatat 10.991, dengan pertambahan kasus per harinya yang tidak lebih dari 40 dalam sebulan terakhir ini. Sejak mengumumkan kasus pertamanya yang ada pada awal Maret, Indonesia yang dimana hingga kini telah mencatat lebih dari 15 ribu kasus positif dan juga pertambahan jumlah kasus yang dimana masih tinggi – ratusan kasus per hari yang ada dalam sebulan terakhir.

Bahkan yang paling besar yang tercatat kota Jakarta sendir dalam sehari tercatat bertambah 1000 kasus. Korsel yang dimana menjadi salah satu negara yang berhasil karena melakukan pemeriksaaan massal (hingga melakukan 15 ribu tes per hari), pembatasan sosial yang juga ketat, dan komunikasi yang sangat transparan. Pemerintah Indonesia yang dimana tentunya dalam hal ini masih belum berhasil melakukan untuk ketiga hal tersebut. Jadi akan riskan sekali jika nantinya pemerintah yang malah akan tetap bersikeras untuk tetap mengadakan sebuah pilkada padahal kemampuan menangani pandemi yang diketahui masih menjadi salah satu hal yang masih buruk.

Meniadakan Pilkada yang ada tahun 2020 menjadi opsi yang tentunya lebih baik dan juga bisa menjadi sebuah waktu yang diambil oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada dalam situasi sekarang ini. Dana Pilkada untuk 2020 yang dimana diperkirakan akan menelan anggaran hingga mencapai Rp 9 triliun – sebuah jumlah yang tentunya sangat besar. Tentunya dana ini bisa bermanfaat bagi pemulihan pasca pandemi jika nantinya pilkada ditiadakan.

 

Opsi ketika Pilkada ditiadakan

 

Pilkada 2020 sedianya menjadi salah satu hal yang menjadi sebuah azab yang akan berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan juga 37 kota. Dimana berjumlah 270 wilayah dari total 548 wilayah yang ada untuk sekarang ini. Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2016 yang menjelaskan tentang pilkada yang dimana menyatakan bahwa kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 yang nantinya akan menjabat sampai dengan tahun 2024 dan juga pilkada serentak yang akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang akan dilaksanakan pada sebuah November 2024.

Jika pandemi yang nantinya masih bisa berlangsung hingga akhir 2020, maka Pilkada 2020 yang akan diundur hingga 2021. Ini yang nantinya juga akan berimbas pada masa jabatan kepala daerah yang akan terpilih. Kepala daerah terpilih di dalam 270 wilayah tersebut yang akan kemungkinan besar hanya akan dapat menjabat secara efektif yaitu sekitar 2 tahun sebelum Pilkada Serentak yang diadakan pada November 2024. Masa menjabat 2 tahun, dari yang seharusnya adalah 5 tahun.

Tentu nya masa jabatan ini menjadi salah satu hal yang pendek untuk mewujudkan sebuah kinerja dan juga tentang sebuah pelayanan publik yang sangat maksimal. Meniadakan sebuah Pilkada pada tahun 2020 juga yang nantinya juga akan mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah yang ada di 270 wilayah tersebut. Secara teknis, dimana nantinya juga pemerintah dan juga anggota DPR yang nantinya juga akan dapat dipertimbangkan beberapa opsi berikut yang tentunya dilakukan untuk 270 wilayah yang dimana sudah terdampak dan menandai Pilkada 2020.

 

Opsi pertama

 

pemerintah pusat yang dimana nantinya juga akan dapat memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang ada di sana. Pilihan ini tentu juga menjadi salah satu hal yang akan berdampak pada regulasi yang nantinya akan mengatur. Sampai saat ini dimana kita  yang tidak punya sebuah perangkat hukum yang dilakukan untuk memperpanjang sebuah periode kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala daerah untuk sebuah periode kedua.

Tentunya skenario ini, menjadi salah satu hal yang patut untuk bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat walau tentunya dalam hal ini telah menjadi jelas akan banyak tantangan baik yang ada dari kelompok politik maupun kelompok juga kelompok masyarakat sipil.

Di satu sisi, opsi ini yang dimana juga akan sangat menguntungkan bagi partai politik atau juga bagi para politikus yang akan mendukung kepala daerahnya. Namun, hal ini yang juga akan menimbulkan sebuah polemik terutama bagi partai politik yang nantinya tidak mendukung si petahana.

 

Opsi kedua 

 

Adalah sebuah kombinasi yang dilakukan antara perpanjangan masa jabatan yang ada dari kepala daerah pada saat ini. Dan pengangkatan tentang sebuah pejabat sementara. Misalnya, nantinya kepala daerah diperpanjang masa jabatannya yaitu sampai 2022 atau juga sampai 2023, lalu nanti pada tahun 2022 atau juga tahun 2023 pemerintah pusat yang nantinya akan mengangkat pejabat sementara dengan tugas utama yang dilakukan untuk dapat mempersiapkan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Skenario ini tentunya sangat terhitung moderat. Roda pemerintahan yang dimana ada dalam daerah yang bisa saja berjalan normal 2 atau juga sampai 3 tahun kedepan sebelum adanya pejabat sementara. Dalam aturan yang ada, dimana pejabat sementara juga yang nantinya tidak berwenang mengambil sebuah keputusan strategis.

 

Opsi ketiga 

 

Yaitu adalah mengangkat sebuah pejabat sementara sepenuhnya hingga nantinya berlangsung Pilkada 2024. Untuk opsi ini, pemerintah dan DPR yang nantinya juga harus membuat sebuah terobosan untuk hukum dengan memberikan sebuah kewenangan kepada pejabat.  Untuk kepala daerah sementara agar dapat membuat sebuah kebijakan strategis.

Itulah beberapa pertimbangan dan pilihan peniadaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid19. Tentunya hal ini akan berdampak bagi politik yang ada di Indonesia. Namun, sebaiknya pemerintah juga mendukung keamanan negara di tengan pandemi seperti ini.

Posted in PolitiK Indonesia