Kita semua tahu sekarang dunia sedang dihadapkan dengan kondisi dimana terjadinya pandemi virus yang mematikan banyak orang. Pandemi ini tentunya memberikan efek domino di setiap sektor dan juga kalangan seperti halnya dalam ekonomi. pendidikan, kesehatan bahkan juga dalam politik. Pemerintah mengeluarkan sebuah perpu yaitu Nomor 2 tahun 2020 dimana akan tetap bergeming untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti yang sudah kita ketahui bersama hausnya pilkada itu dilaksanakan pada 23 September untuk menyelenggarakan pemilihan 9 gubernur, 224 bupati dan jug 37 walikota secara serentak di indonesia. Sebelum saat indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi virus corona komisi pemilihan umum sebelumnya telah melakukan serangkaian tahapan Pilkada serentak 2020. Namun akibat pandemi yang berlangsung ini akhirnya KPU mengeluarkan surat keputusan Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang dimana isinya pengatur dan juga penundaan tahapan Pilkada yang akan diselenggarakan 2020, diantaranya seperti pelantikan sebuah masa kerja pemilihan panitia, jalanya pemungutan suara, vertivikasi semua syarat, pembentukan petugas, pemutakhiran data pemilih dan juga pelaksanaannya.

Penundaan terhadap beberapa tahapan pilkada diatas dapat menimbulkan sebuah dampak dalam penyelenggaranya banyak yang bersifat positif maupun juga negara. Dampak positifnya adalah penundaan terhadap penyelenggaraan serta kampanye yang biasanya dilakukan oleh para calon maupun perseorangan. Partai politik juga bisa melakukan relatif sebagai salah satu cara dalam melakukan perekrutan calon kela darah yang akan naik nantinya. Masalahnya adalah dampak positif tidak terlalu begitu signifikan, mengingat pembaruan daoenjadwakan hanya bergeser sebanyak 3 bulan dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini juga dianggap menjadi suatu hal yang sangat dipaksakan oleh KPU mengingat kenaikan dan jumlah kasus yang terinfeksi Covid-19 di indonesia terus mengalami peningkatan dan juga belum usai. Apalagi hingga kiti kita semua tidak tahu dan tidak mempunyai kepastian sampai kapan pandemi ini akan berakhir .

Dampak Covid-19 di Pilkada Serentak

 

Dari hal-hal yang secara tidak langsung seperti di paksakan itulah nantinya akan muncul beberpa masalh yang akan terjaid pada Pilkada 2020 beberapa diantaranya seperti halnya:

Kemungkinan Malpraktik

Malpraktik dalam sebuah ajang pemilu merupakan salah satu pelanggaran yang baik disengaja maupun tidak di sengaja ilegal ataupun juga legal adalah sesuatu hal yang harus dihindarkan. Pelanggaran itu sebenarnya tergantung dari ketat tidak ya nanti aturan main dalam proses dan juga antisipasi pencegahan agar malpraktik tidak dapat terjadi dan dapat dihindari agar terciptanya politik indonesia yang jujur. Salah satu hal yang sering terjadi dan juga menjadi salah satu objek gugatan di Dewan Penyelenggara Pemilu yaitu adanyanya ke lalaina atau terjadi kebobolan dan juga kecerobohan akibat adanya ketidak hatian dalam menyelenggarakan pemilu. Apali di dalam situasi seperti ini, di dalam situasi normal saja banyak kemungkinan yang terjadi dan mengakibatkan hal ini terjadi. Bagaimana demian dengan situasi yang tidak normal dan darurat seperti halnya melangsungkan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai salah satu contoh dimana di tengah merebaknya pandemi ini hingga tanggal 13 Mei 2020, kurang lebih ada 156 calon perseorangan yang sudah dinyatakan diterima oleh KPU dan juga ada data sebanyak 45 Orang di tolak oleh KPU karena tidak memenuhinya syarat awal. Pada saat awal tahapan sebelum pandemi ini berlangsung, vertivaksi syarat sebagai pasangan calon perseorangan biasanya akan ditutup hingga 28 Mei 2020. Namun akibat terjadinya pandemi ini tahapan tersebut akhirnya ditunda termasuk juga dengan penundaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Dengan adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2020, harusnya KPU sendiri membuat sebuah langkah verifikasi daftar dukungan tersebut secara rasional. Masalah yang nantinya akan dihadapi oleh KPU yaitu soal waktu menginjak 9 Provinsi dan 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada 2020 bisa saja daerahnya sedang melangsungkan PSBB ( Pembatasan Sosial Skala Besar). Padahal salah satu syarat yang harus dilakukan yang akn ada secara random dan juga pengecekan terhadap syarat dukungan yang diberikan para calon tersebut sudah sahih dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, hal ini biasanya akan dilaksanakan dengan cara petuga turun ke lokasi langsung untuk pengecekan.

Kampanye yang Tidak Mudah bagi Calon

Dalam kondisi yang jauh dari kata normal saat ini, unsur kampanye bagi semua calon pilkada justru menjadi tidak mudah. Selain adanya larangan untuk membuat keramaian waktu dan juga situasinya tidka memungkinakan bagi para calon untuk dapat mengumpulkan massa. Pada Hal, kampanye sendiri adalah sebuah proses elektoral di indonesia yang biasanya identik dengan pengumpulan masa. Dengan aturan seperti ini kampanye artinya akan dilakukan secara simbolik dimana nantinya calon akan cenderung mengarahkan amsa menggunakan media elektronik, setelah kebijakan PSBB yang mengatur untuk menjaga jarak. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk para calon karena hal tersebut sangat tidak mudah, apabila nantinya pada suatu daerah PSBB masih diselenggarakan dan juga situasi pandemi belum juga usai. Namun tidak ada aturan yang menjelaskan hal ini di dalam perlu Nomor 2 Tahun 2020 yang tidak menyinggung hal ini.

Antisipasi oleh Penyelenggara

Penyelenggaraan pilkada yang akan dilakukan 2020, baik KPU ataupun juga Bawaslu harus membuat sebuat peta dan juga protol jalanya pilkada untuk dapat mengantisipasi berbagai masalah yang nantinya akan timbul. Mengingat kita tidak sedang dalam kondisi normal perlu adanya langkan atau jalanya pilkada yangs sesuai. Tujuan untuk diadakannya Pilkada 2020 tidak disebut sebagai salah satu pilkada yang paling buruk atau pilkada yang tidak teriterasi. Beberapa antisipasi perlu dilakukan oleh pihak penyelenggara khususnya KPU dan juga Bawaslu. Pertama Kpu sendiri perlu memuat peraturan KPU yang nantinya menerjemahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang khusus berkaitan dengan sebuah pilkada dapat ditunda atau tidak dilaksanakan. Meskipun hal ini bisa dianggap anomali hal ini menjadi salah satu hal antisipasi yang dapat dilakukan. Koordinasi antara KPU dan juga Bawaslu , komisi II dan juga kementerian dalam negeri yang harus menepakan peta antisipasi dalam jalanya Pilkada agara dapat meminimalisir kemungkinan terburuk dari pandemi ini dalam menyelenggarakan pilkada 2020.

Keuda, adalah harusnya Bawaslu sudah sejak awal dapat mengantisipasi hal in kemungkinan praktik pilkada 202 sesuai dengan mengacu kepada indek kerawanan. Pilkada 2020 yang disusun dengan korndianan bersama dengan KPU khususnya membuat sebuah skema yang inovatif dalam rangka mengantisipasi hal yang akan terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Antisipasi lainya yaitu ada pembahasan tentang anggaran dan juga beberapa kemungkinan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah situasi darurat.

Terakhir, penting juga untuk memastikan bahwa semua data pemilih sudah akurat sebab perselisihan tentang data pemilih adalah hal yang mengurus tingkat kepercayaan masyarakat kepada sebuah penyelenggaraan pemilu. Kesahihan data pemilih dapat juga mengakhiri polemik sebuah dosa warisan di masa lalu yang bersumber dari semrawutnya data pemilih yang selama ini terjadi. KPU sendiri harus berani dalam hal memastikan semua komponen data pemilih yang dimiliki sesuai dengan data yang akurat. Nantinya hal ini dengan mudah bisa di buktikan jika pemilih menggunakan data pemilih yang tidak terlalu banyak atau signifikan.

Itulah beberapa hal yang harus dihindari agar nantinya tidak terjadi dalam penyelenggaran Pilkada 2020 yang akan berlangsung. Sesungguhnya momen pandemi ini adalah salah satu yang menjadikan kita semua agar lebih mawas diri terhadap semua peristiwa. Semoga politik indonesia dapat berlangsung secara kondusif dan aman. Sekian.

Posted in PolitiK Indonesia