Dari salah satu sumber terpercaya yakni news.detik.com telah ah menayangkan sebuah berita atas negara Cina yang menyerukan Amerika serikat untuk bisa menghentikan yang namanya manuver politik. Dimana pemerintahan anne-marie negara Cina telah menyerukan kepada negara Amerika serikat atau AS agar segera berhenti dalam melakukan yang namanya manuver politik terkait virus Corona yang telah menyebar di dunia. Di sini negara Amerika serikat benar-benar minta untuk bisa menghormati yang namanya fakta-fakta terhadap persoalan virus pertama kali muncul di kawasan Wuhan yakni negara Cina dan sampai detik ini secara global termasuk Indonesia juga masih terkena dampak atas virus tersebut.

Seperti apa yang sudah terlanjur dari situs Xinhua News Agency ya sudah ah dikutip langsung oleh situs news.detik.com adanya juru bicara dari kementerian luar negeri Cina yakni Zhao Lijian menyampaikan seruan tersebut dalam konferensi pers di kawasan Beijing. Zhao telah menepis adanya tuduhan politikus Amerika serikat yang mana menyebutkan bahwa negara China tidak pernah melaporkan adanya kasus dari wabah virus Corona kepada who selaku organisasi kesehatan di dunia. Setelah selesainya daftar s1288 laporan terbaru yang dirilis langsung oleh pihak who sebagai persoalan kronologi atas respon Corona ditegaskan Zhao bahwa tuduhan Amerika serikat sepenuhnya memang bertentangan dengan adanya fakta-fakta dari soal virus Corona tersebut.

Seruan Negara China terhadap Amerika Serikat dalam Dunia Politik

Lagi-lagi kami akan menjelaskan bahwa di sini emang benar pemerintah China telah menyerahkan langsung kepada Amerika serikat stop melakukan manuver politik terkait adanya virus Corona tersebut. Seperti apa yang sudah kami jelaskan di atas bahwa seruan ini bukan ancaman semata tapi sudah disampaikan secara langsung pada konferensi pers resmi di kawasan Beijing negara Cina. Konfliknya sendiri adalah tentang manuver politik dari kasus virus Corona dengan Zhao Lijian yang mana telah menepis tuduhan politik yang dilakukan oleh Amerika serikat. dan ini semua juga menyangkut atas pelaporan wabah terhadap organisasi kesehatan sedunia atau tasmu mengenal sebagai WHO yang menganggap bahwa Amerika menyebutkan negara China itu tidak pernah melaporkan sama sekali atas wabah virus Corona ini.

Karena Demam Presiden Brazil Melakukan Tes Corona

Bahannya berita politik tersebut nyatanya ada juga berita lainnya datang dari negara Brazil. Yakni presiden Brazil bernama Jair Bolsonaro sudah lama sekali meremehkan adanya resiko yang bisa ditimbulkan akibat mereka yang terkena virus Corona. Dirinya sempat mengatakan bahwa telah dites dan menunjukkan adanya gejala-gejala termasuk demam. Di sini bolsonaro juga telah mengatakan kepada pihak CNN yang dikutip langsung oleh news.detik.com bahwa dirinya benar-benar menjalani yang namanya rontgen paru-paru di rumah sakit militer sebagai salah satu tindakan pencegahan. Dari awal masuknya wabah virus Corona ini memang presiden Brazil telah meminimalkan suatu resiko dari apa yang awalnya disebut sebagai pulau kecil dan telah melanggar aturan atas jarak sosial dan juga langkah-langkah pembatasan seperti halnya dengan menggunakan masker di depan umum maupun memakai hand sanitizer untuk keperluan sehari-hari saat berada di luar rumah.

Amerika Serikat Mempertimbangkan Pelarangan Warganya Memainkan Aplikasi Tik tok

Jadi terdengar kabar jika negara Amerika serikat telah membuat pelarangan secara resmi agar warga negaranya tidak memakai aplikasi tiktok maupun aplikasi media sosial lainnya yang memang berasal dari negara Cina. Di sini menteri luar negeri dari Amerika serikat yang bernama Mike telah mengatakan bahwa negara Amerika serikat masih mempertimbangkan adanya sebuah pelarangan pemakaian aplikasi media sosial yang berasal dari Cina dan salah satunya adalah aplikasi tiktok. hal ini memang dikarenakan adanya sebuah tuduhan bahwa negara Cina telah menggunakan aplikasi tersebut untuk bisa memata-matai para penggunanya yang berada di seluruh dunia termasuk negara Amerika serikat.

Selain udara Amerika serikat dilansir juga oleh situs AFP oleh newsdetik.com bahwa, negara India sudah melarang adanya peredaran dari aplikasi tiktok yang sangat populer dikarenakan adanya masalah keamanan dan juga privacy nasional. Sementara itu untuk negara-negara lain telah dilaporkan Tengah mempertimbangkan adanya langkah-langkah yang serupa. Dan menurut Laura ingraham apakah memang negara Amerika serikat harus benar-benar bisa mempertimbangkan pemblokiran aplikasi tersebut terutama Tik tok dan diplomat Amerika serikat mengatakan bahwa, di saat pemerintahan Trump menganggap ini semua sangat amat serius dan kami tentu akan melihatnya lebih jauh lagi. Benar-benar perang politik berdarah dingin antara Amerika serikat dan Cina sulit untuk dipisahkan.

Beredar Kabar Klaim Presiden Trump 99% Corona Tidak Berbahaya!

Jadi beberapa waktu lalu gedung putih lebih tepatnya di masa pemerintahan presiden Trump telah mengatakan 99% kasus Corona tidak berbahaya. Ditegaskan juga di gedung putih bawang komentar yang dilontarkan oleh presiden Trump ini langsung merujuk kepada angka kematian virus Corona yang jauh lebih relatif rendah kemungkinan di negara Amerika serikat tersebut sebab disini tidak dijelaskan lebih detail relatif rendahnya ada di negara mana.

Dalam kasus ini sebenarnya apa yang memang presiden tunjukkan? adalah sebagai sebuah pernyataan yang faktual atau berakar pada dunia sains dan pernyataannya telah merujuk langsung ke fakta mengenai kematian di negara Amerika serikat begitu rendah ungkap sekretaris pers dari gedung putih yang bernama Kayleigh McEnany di salah satu konferensi pers saat itu. Bisa dikatakan pada tahun lalu diketahui juga data dari John Hopkins university bahwa angka kematian dari virus Corona hanya mencapai 4,6% saja.

Aplikasi tiktok akan diberhentikan di Hongkong

Selain India dan Amerika serikat rupanya ini gantian tiktok yang akan memberhentikan operasi aplikasinya di negara Hongkong. Kenapa diberhentikan? ini semua beralasan pada penghentian operasi aplikasi potongan-potongan video pendek akibat adanya peristiwa yang terjadi di negara tersebut. Pengumuman ini telah disampaikan pada waktu malam hari dengan langkah tiktok yang dimiliki oleh Byte dance yang berbasiskan di negara China dan dilakukannya pada saat Facebook-google-twitter telah meneguhkan adanya pemrosesan atas permintaan pemerintah Hongkong atau permintaan dari kepolisian Hong Kong untuk bisa mendapatkan informasi data-data para penggunanya setelah negara China memberlakukan pemakaian undang-undang keamanan nasional yang baru. Hubungan dari peristiwa baru ini menurut dari salah seorang aplikasi Tiktok tersebut untuk segera memutuskan atau menghentikan pengoperasian aplikasi ini di negara Hongkong.

Dengan adanya berita yang telah tayang di artikel ini, menambah pengetahuan kalian akan perseteruan dari negara China dan Amerika Serikat yang berlarut-larut sampai detik ini. Selain itu, kalian juga jadi tahu adanya beberapa berita lain mengenai kepresidenan Brazil hingga Aplikasi TikTok yang marak dipergunakan di Indonesia, justru di negara Amerika Serikat – India dan Hong Kong aplikasi ini mendapatkan pertimbangan harus ditutup atau tidak dipergunakan sama sekali. Semua malah sudah teratur dalam Undang-Undang dari China maupun negara yang bersangkutan. 

Posted in PolitiK Indonesia

Sejak dilantiknya presiden Joko Widodo dengan wakilnya yakni ma’ruf Amin sudah mengumpulkan adanya susunan kabinet bagi pemerintahan Indonesia pada periode tahun 2019 hingga 2024. dimana kabinet periode kedua ini telah berisikan pada anggota yang terdiri dari 34 menteri dan juga 4 jabatan setingkat menteri yang mana didalamnya sudah terdapat 16 orang berlatar partai politik atau parpol dengan 18 orang lainnya memiliki latar belakang non partai politik atau tidak pernah ada sangkut-pautnya dalam dunia kepolitikan di Indonesia. Ada juga 6 menteri yang memiliki latar belakang militer dalam kabinet ini dengan periode sebelumnya presiden Jokowi telah memiliki 34 menteri juga diisi oleh 15 menteri dari partai politik dan 19 dengan latar belakang non partai politik.

Dengan adanya pemberian atas jabatan kepada partai pendukung hal ini mampu mengejutkan banyak pihak gimana pada lawan politiknya yakni Prabowo Subianto dari partai Gerindra, di mana pak Jokowi tampaknya ingin melakukan konsolidasi atas kekuatan politik pada periode pemerintahan kedua ini. kami sudah menanyakan kepada para ahli untuk bisa menjelaskan bagaimana mereka telah membaca keputusan atas presiden Jokowi dan ma’ruf dalam pemilihan menteri-menteri pengisi kabinet di pemerintahan Indonesia.

Mengulas pada penyeimbang kekuatan politik

Dari situs theconversation.com, kami menemukan adanya hal tersebut dimana dalam kabinet ini Pak presiden Jokowi telah mencoba untuk bisa mengakumulasi adanya kekuatan politik dengan sebesar-besarnya. Di mana pada sebuah langkah yang sudah mencerminkan atas kekuasaan Jawa dengan berusaha untuk bisa mewujudkan keharmonisan serta keseimbangan di dalamnya. Terlihat sudah bahwa di sini adanya pemberian ruang kepada pak Prabowo Subianto selaku lawan dalam 2 periode untuk pemilihan ajang presiden sebagai seorang menteri pertahanan yang bisa mengatur dan menentukan anggaran hingga mengembangkan pengaruh di tapal militer yang ada di Indonesia. memang ini menjadi salah satu langkah yang sangat berani sekaligus mengandung banyak sekali risiko yang kemungkinan sewaktu-waktu bisa saja terjadi di Indonesia.

Mungkin resiko-resiko yang akan diterima seperti:

  1. Kemungkinan resiko pertama yang bisa diterima adalah dalam sebuah kepercayaan dari masyarakat terutama para pemilih yang sebelumnya tidak pernah mau adanya Prabowo berkuasa di pemerintahan Indonesia.
  2. Kemungkinan pada risiko kedua adanya ketegangan di dalam kabinet untuk periode presiden Jokowi dan juga ma’ruf. Di mana keberadaan dari pak Prabowo dalam kabinet akan selalu dibayangi atas rekam jejak kompetisi di antara mereka berdua untuk bisa memperebutkan jabatan sebagai presiden dulunya.

Misalnya saja kalian semua bisa membayangkan siapa saja sebenarnya menteri dari luar partai pengusung yang mungkin bisa saja tergantikan jika memiliki kinerja tidak bagus namun, apa kalian pernah terbesit jika pak Prabowo memiliki kinerja tidak baik akan langsung dikeluarkan oleh presiden Jokowi? di sini Fahrul sudah pernah menjadi wakil ketua dari dewan kehormatan perwira atau dikenal sebagai DKP yang telah melakukan rekomendasi atas pemecatan pak Prabowo pada tahun 1998 yang mana sebabnya karena telah memerintahkan penculikan aktivis yang pro melakukan demokrasi di tahun tersebut.

Usaha untuk memasukkan adanya profesionalitas adalah salah satu upaya tertinggi dari pak presiden Jokowi untuk bisa mencari sebuah keseimbangan baru yang dilihat secara internal maupun eksternal. menunjukkan sosok ini sangat amat segar karena kalangan profesional yang diambil ada yang berdasarkan dari: CEO gojek dengan CEO net TV dan ada juga yang berasal atas pendiri grup bisnis yang benar-benar strategis dan bisa diharapkan mendapatkan respon positif oleh banyak masyarakat Indonesia.

Ekonomi tidak masuk ke dalam demokrasi

Melalui adanya kabinet baru usulan dari presiden Jokowi tampaknya memang apa yang benar-benar ingin diraih olehnya terfokuskan pada sebuah pembangunan perekonomian masyarakat di Indonesia. kehadirannya sendiri bisa kita ketahui mencangkup atas kalangan profesional yang sepertinya mampu untuk bisa mendukung adanya keefektifitasan pemerintahan dalam pembangunan ekonomi dan juga masuk ke dalam efektivitas untuk bisa menghindari konflik antara kepentingan partai politik semata.

Pembangunan dari demokrasi ini memang benar adanya melalui kebebasan sipil dan juga kebebasan politik yang nantinya tidak menjadi pertimbangan dalam sebuah proses penyusunan atas kabinet tersebut. pemilihan Prabowo sendiri pada satu sisi memang bisa mendinginkan adanya keterbelahan politik masyarakat yang sudah terjadi sejak tahun 2014 silam. Namun disisi lain kehadiran dari Prabowo Subianto beserta partainya akan menunjukkan ketidakadaan nya pihak lawan yang mampu mempertanyakan serta memeriksa apakah ada kebijakan pemerintah yang presiden Jokowi lakukan?

Konsolidasi atas toko elite baik itu para pejabat yang masuk ke dalam anggota legislatif maupun anggota eksklusif dalam pemerintahan Jokowi memang sangat amat tinggi !! Mereka telah bersatu dalam sebuah gerbong yang sama dengan dimulai dari bergabungnya gerinda maka komposisi dukungan kursi legislatif bagi pemerintahan Jokowi sudah sebanyak 427 kursi atas total 575 kursi yang ada. berdasarkan atas jumlah tersebut kebijakan-kebijakan yang bisa dihasilkan nantinya tidak akan mendapatkan masukan serta kritik yang sudah memadai daripada internal parlemen di dalam pemerintahan tersebut.

Kondisi ini juga mampu menjadi sebuah ancaman bagi demokrasi dikarenakan melemahnya fungsi atas pengawasan dari partai politik, termasuk sudah berada ada di dalam dewan perwakilan rakyat atau DPR. Pada periode lalu yang namanya konsolidasi elite juga sudah tampak pada pembahasan UU dan juga rancangan UU yang kontroversial di akhir masa jabatan Jokowi dengan DPR. hal ini memang sudah menjadi salah satu hal yang bisa kalian lihat atas minimnya penolakan pada revisi UU mengenai komisi pemberantasan korupsi atau KPK.

Benarkah semua demi stabilitas politik?

Adanya komposisi atas kabinet baru yang presiden Jokowi buat memang telah memiliki kekuatan politik sangat besar. Di mana koalisi Indonesia sudah bekerja di DPR ini memegang 61% suara yang belum lagi itu semua ditambahkan suaranya dari partai Gerindra artinya ini semua memang terkait dukungan politik yang kuat baik itu dari kabinet maupun dari anggota DPR nya. sebenarnya sama saja seperti pada pemilihan kabinet di periode periode sebelumnya yakni, pemilihan kabinet saat ini akan jauh lebih mencerminkan atas pilihan praktis dari Jokowi sambil mencari keseimbangan di antara kalangan profesional maupun di kalangan partai politik.

Komposisi atas kabinet baru ini lahir dari kalangan profesional sudah sebanyak 53% dari pada partai politik sebesar 47%. nyanyian untuk presiden Jokowi kali ini sangat amat mengutamakan stabilitas politik di atas penguatan kelembagaan dan juga supremasi hukum yang ada. padahal kalau dilihat-lihat dari kedua hal ini menjadi pondasi untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana telah tercerminkan langsung dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 seperti: melindungi segenap bangsa Indonesia dan telah menciptakan keadilan sosial adanya dua hal ini tidak membutuhkan sumber daya fisik yang besar.

Walaupun kita tahu bahwa presiden Jokowi ini telah memiliki dukungan kuat di dalam kabinet dan juga DPR namun, tidak akan tampak yang namanya kemauan politik dari presiden Jokowi maupun partai-partai pendukung dirinya dalam memperkuat suatu kelembagaan dan juga memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Jadi dari adanya analisis tersebut apakah presiden Jokowi sudah mengutamakan yang namanya stabilitas politik di atas segalanya? Atau semua memang masih? Besar dalam dunia politik Indonesia!

Posted in PolitiK Indonesia

Bisa kalian ketahui, Tahun 2020 memang menjadi tahun terburuk bagi dunia perpolitikan di Indonesia. Namun siapa sangka, sepanjang tahun 2019 juga sudah menampilkan politik besar yang terjadi di Indonesia. Nah, di sepanjang tahun 2019 sudah banyak sekali peristiwa yang mana sudah langsung menghebohkan bagi masyarakat yang ada di Indonesia. Bahkan, tercatat sudah lebih dari 5 peristiwa politik yang turut menyemarakkan adanya Dunia Pemerintahan dimulai dari awal hingga akhir tahun kemarin. 

Sebagaimana sudah menjadi histori bagi beberapa situs agen sbobet terpercaya yang ada, dimana tahun 2019 sendiri sudah langsung disebut-sebut sebagai tahun dari pra politiknya Indonesia. Pasalnya, untuk tahun 20019 ini tepat sekali sudah diadakan adanya pesta Rakyat atau Pemilu Serentak. Dimulainya dari Presiden dan juga Wakil Presiden itu sendiri serta sampai dengan seluruh dari sistem Pemerintahan yang mana sudah baru dan terbentuk secara langsung. 

Namun nyatanya, tidak hanya politik dari pemilu serentak Presiden dan Wakil presiden saja. Ada beberapa politik lainnya yang bisa kalian ketahui. Pada rangkuman yang akan kami berikan di bawah ini mengenai sebuah kejadian-kejadian menghebohkan di Indonesia yang sudah mewarnai langsung adanya Tahun Politik di negara Indonesia. Seperti apa peristiwa politik yang hadir di Indonesia tahun 2019 kemarin ? yuk simak informasi selengkapnya di bawah ini. 

 

Kejadian Terhadap Pemilu Tahun 2019 

Pemilihan Umum yang sudah terjadi sejak 17 April Tahun  2019, ternyata membawa malapetaka dalam dunia politik. Paswalnya, masalah ini dimulai sesaat setelah adanya pesta rakyat digelar dengan sejumlah kelompok dari penyelenggara pemungutan suara atau KPPS yang mulai berguguran satu persatu. Disebutkan juga dalam beberapa situs, salah satunya adalah situs dari wowkeren.com adanya 100 petugas KPPS dari sejumlah TPS di berbagai daerah di Indonesia yang meninggal Dunia. Peristiwa ini sendiri tentu saja mampu membuat sejumlah pihak turun tangan dalam menanganinya. Hal ini dimulai langsung dari Dokter, lalu Polisi sampai dengan politik dari penyelidik juga datang dalam mencari tahu kematian dari ratusan petugas KPPS yang ada. 

Di waktu yang bersamaan, ada juga sejumlah oknum turut menyebarkan sebuah Hoaks ataupun sebuah berita bohon yang mengatakan adanya para petugas KPPS tersebut telah meninggal dunia karena sudah diracun. Beruntung sudah, untuk semua para peneliti dan juga dokter segera membantah adanya isu tersebut. Usai dari fenomena meninggalnya ratusan petugas KPPS di sejumlah daerah di Indonesia. Dan dari Kehebohan yang terjadi karena hasil dari Quick Count yang mana tidaklah tepat dengan hasil dari perhitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum. sehingga dapat menyebabkan adanya Simpang Siur dan juga Keributan dari kedua kubu seperti : Pendukung Jokowi Ma’ruf dan juga para Pendukung Prabowo Sandiaga. 

 

Banyaknya Revisi UU yang Bermasalah 

September di tahun 2019, DPR pada periode 2014 hingga 2019 sudah mengumumkan adanya hasil dari kerjanya selama menjabat dengan melakukan sebuah revisi UU No 30 tahun 2002 mengenai atas Komisi dari Pemberantasan Korupsi. Ada juga 4 poin yang ada di dalam RUU KPK yang sudah diusulkan oleh para DPR ini seperti : 

  1. Masalah Penyadapan
  2. Masalah Dewan Pengawas
  3. Masalah dari Kewenangan Surat Penghentian dari Penyelidikan Perkara (SP3)
  4. Masalah dari Status Pegawai KPK

Sontak saja, hal ini sudah menjadi Polemik di kalangan sejumlah pihak. Pasalnya, dari poin-poin yang ada di dalam RUU KPK yang dinilai dalam menyalahi aturan serta melemahkan lembaga antirasuah tersebut. Selain itu adanya rancangan pada Kitab UU Hukum Pidana atau RUU KUHP juga sudah menjadi sorotan karena pasal-pasalnya sendiri bermasalah yang terdapat langsung di dalamnya. Seperti pasal dari penghinaan Presiden yang dinilai dalam mematikan sebuah kebebasan demokrasi dan akan langsung mengembalikan Pemerintahan ke Zaman Orde Baru yang mana dipimpin langsung oleh Presiden RI Soeharto. Atas dasar hal inilah yang bisa menandatangani sebuah petisi dari Penolakan pada pengesahan yang ada. 

 

Hal yang Terjadi Setelah Pelantikan MPR – DPR 

1) Dalam sebuah acara pelantikan, hadir banyak sekali sosok yang menjadi sorotan bagi masyarakat. Yakni Achmad Fadil Muzakki Syah atau sering disapa langsung oleh Lora Fadil, yakni Wakil Rakyat dari Fraksi Nasdem yang membawa ke-3 istrinya dalam sebuah acara dari pelantikan tersebut. 

2) Adapun Anggota DPR Termuda dari Fraksi Nasdem yakni Hillary Brigitta Lasut yang saat itu masih berusia 23 tahun. Walau terbilang masih muda, nyatanya latar belakang dari Hillary ini adalah keluarga yang memiliki rekam jejak di dunia perpolitikan. 

3) Terakhir adanya Momen langka. Dimana, dalam sebuah video yang beredar di dunia maya terdapat sosok dari Ibu Megawati Soekarnoputri yang enggan melakukan jabat tangan dengan Surya Paloh dan langsung membuang mukanya. Dengan hal ini keluar sudah momen atas isu dari pelecehan di antara 2 tokoh tersebut. 

 

Demo yang Dilakukan Oleh Seluruh Mahasiswa di Indonesia 

Unjuk rasa dan kerusuhan Indonesia September 2019 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Di bulan September, ada banyak mahasiswa dari berbagai Universitas turun langsung ke jalan hingga ke depan Istana Negara demi bisa menyuarakan Protesnya tersebut. Dimulai dari sejumlah revisi Undang-Undang yang aman dinilai langsung tidak sesuai dan juga pastinya merugikan masyarakat hingga terdapat tuntutan terkait atas persoalan rasisme yang terjadi langsung di Papua dan juga Papua Barat yang terjadi sudah di Bulan Agustus tahun 2019. 

Naasnya, dalam aksi demo besar-besaran ini memakan 2 korban Jiwa dari kalangan Mahasiswa Universitas  Halu Oleo di daerah Kendari – Sulawesi Tenggara yang bernama Randy yang berumur 21 tahun dan juga Muh. Yusuf Qardhawi tahun 2019 yang menjadi korban tewas dalam sebuah aksi demonstrasi tersebut. Kedua korban ini menghembuskan nafas terakhir usai mengalami adanya luka parah di sekujur tubuhnya tersebut. Kejadian ini lantas tidak luput begitu saja  dari perhatian bapak Presiden kita semua yakni Joko Widodo yang kemudian bisa memerintahkan jajarannya dalam mengusut tuntas kematian dari kedua mahasiswa Kendari. 

 

Para Staf Pemerintah Indonesia yang Masih Milenial 

4 dari 7 Staf Khusus Milenial Jokowi Miliki Perusahaan Sendiri, Siapa Saja Mereka? Halaman all - Kompas.com

Di penghujung tahun 2019 silam, sesaat sesudah melakukan Pemilu dan Pelantikan Presiden. Tepat bulan November tahun lalu , Pak Joko Widodo melantik 7 orang para Milenial untuk bisa membantunya dalam menjalankan adanya tugas sebagai staf Khusus Presiden. Orang nomor satu yang ada di Indonesia, mengurusi Pemerintahan Indonesia sudah menegaskan langsung adanya ke-7 anak muda yang memiliki tugas Khusus untuk mengembangkan adanya Inovasi dari berbagai bidang yang ada. 

Nah, ke-7 anak ini sendiri bernama : 

  1. Adamas Belva Syah Devara yang berusia 29 tahun ( ini adalah CEO langsung dan pendiri dari Ruang Guru ).
  2. Putri Indahsari Tanjung yang berusia 23 tahun ( Putri dari bapak Chairul Tanjung yang sekaligus menjadi CEO dan juga pendiri dari Creativepreneur ). 
  3. Ayu Kartika Dewi yang berusia 34 tahun yang merupakan seorang dari perumus pada Gerakan Sabang Merauke. 
  4. Angkie Yudistia yang berusia 32 tahun menjadi pendiri Thisable Enterprise dan Kader PKPI. 
  1. Gracia Billy Mambrasar yang berusia 31 tahun ( Seseorang yang menjadi Alumni Universitas OXFORD asal dari Papua ).
  2. Aminuddin Ma’ruf yang berusia 33 tahun selaku dari mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia atau dikenalnya dengan PMII. 
  3. Andi Taufan Garuda Putra yang berusia 32 tahun yang sudah menjadi pendiri langsung dari perusahaan teknologi finansial dari Amartha. 

 

Artikel atau berita ini sudah turun langsung perdana di situs Wowkeren.com dengan judul atau tajuk artikelnya adalah Kejadian paling Menghebohkan Indonesia di Tahun Politik 2019. 

Posted in PolitiK Indonesia

Politik tentunya bukan hanya milik para elit. Sekarang ini, politik yang dimana sudah menjadi bahan obrolan para penggemar situs joker123 sehari-hari. Apalagi dimana setelah media sosial yang sekarang ini semakin memungkinkan kita untuk dapat bisa mengakses banyak sekali informasi. Pelajar SMA pun yang tentunya tidak diterpa dengan masalah-masalah politik Negara. 

Setiap kali buka LINE, berita di LINE Today yang pasti tentunya ada tentang masalah pemilu, masalah di gedung MPR/DPR, sampai dengan masalah demonstrasi yang ada demi memperjuangkan hal-hal tertentu.  Di era kata “elektabilitas” dan juga “Anarkisme” seperti sekarang in. Dimana tentunya sudah seterkenal kata “galau”, “lebai” , dan juga “SWAG”, kita yang tentunya sebagai generasi muda tidak boleh hanya sekedar menjadi pendengar saja. 

 

Istilah Politik dan Demokrasi yang Harus Diketahui

 

Kita yang tentunya juga perlu tahu artinya, dan setelahnya yang dimana kita bisa mengikuti perkembangan politik yang ada di Negara. Suara anak muda seperti kita ini, tentunya juga sangat berpengaruh. Tentunya kita sebagai seorang generasi Millenials yang juga harus tau tentang kata-kata dan juga istilah politik yang ada. Agar kita nantinya bisa memberikan peran penting terhadap politik di Indonesia. Berikut ini akan dibahas beberapa istilah politik yang penting diketahui oleh generasi muda. 

 

 

Anarki

 

Nah, istilah yang satu ini dimana menjadi istilah yang kerap kali disalahartikan ternyata. Kita yang dimana menganggapnya sebagai suatu aksi yang identik dengan sebuah kekerasan, bahkan cenderung juga seperti brutal dan juga rusuh. Padahal, kata ini sendiri kalau dirunut, artinya tentunya sangat berbeda, dibandingkan dengan yang selama ini kita pahami.  Kita bahas dengan kata asal dulu. Anarki yang dimana menjadi salah satu hal yang berasal dari sebuah bahasa Yunani, yaitu anarchos yang dimana artinya adalah tanpa pemimpin.  

Sementara untuk kata anarkisme, yang ada dalam buku Abbey: The Theory of Anarcy, diman kata ini sendiri didefinisikan sebagai keadaan demokrasi maksimum seperti kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan juga sebuah kekuatan militer yang ada dan juga tersebar secara merata. Anarki yaitu adalah sebuah paham yang hidup damai yang dimana mendukung sebuah demokrasi, kebebasan hidup yang ada tanpa tekanan orang lain, serta juga yang dimana mengedepankan sebuah kemandirian masyarakat.

Dalam KBBI, dimana kata anarki mempunyai dua arti. Yang dinomorsatukan, yaitu anarki adalah sebuah hal yang tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau juga sebuah ketertiban. Sebaiknya, tentunya setop menggunakan kata anarki yang biasanya kita pakai dan juga kita artikan untuk menyebut keadaan kacau (seperti yang diartikan dan ada di dalam KBBI), tindak kekerasan, serta juga kerusuhan. Karena Anarki yang dimana bukan satu-satunya kata yang dilakukan untuk menjadi bebas dan juga mandiri.

 

Kliktivisme

 

Katanya yang mirip dengan kata aktivisme. Ya, istilah ini yang dimana biasanya memang menjadi kata yang sering berkaitan erat dengan aktivisme. Namun bedanya, kliktivisme ini yang dimana akan merujuk ke pergerakan yang biasanya akan dilakukan dengan menggunakan sebuah media sosial dan juga dilakukan dengan cara online lainnya. Ya, pergerakan yang dimana hanya mengandalkan “klik” di dalam dunia digital saja.

Tentunya saat anda sedang berselancar di medsos, anda akan menemukan teman yang share sebuah petisi online tentang sesuatu masalah. Dan kita yang diajak untuk yang menyetujui petisi tersebut. Atau, anda yang dimana pernah melihat akun khusus yang juga menyatakan dukungan terhadap sebuah penyelesaian masalah HAM tertentu. Nah, kedua hal tersebut yang mana merupakan contoh dari kliktivisme. 

 

Rekonsiliasi

 

Jika anda pernah mendengar sebuah berita yang ada tentang sebuah pelanggaran HAM, pertikaian antara dua kubu, dan juga konflik, tentunya istilah ini sering muncul dalam narasi. Dari asal katanya, yang dari bahasa Inggris, rekonsiliasi yang dimana berarti sebuah usaha yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan, melunasi, memulihkan,mengembalikan keselarasan dan juga mendamaikan. Sementara jika nantinya sebuah Rekonsiliasi yang nantinya akan dilihat dari sebuah bahasa Jermannya, yaitu vergangenheitsbewaltigung, rekonsiliasi yang berarti adalah sebuah bentuk perjuangan untuk dapat menyelesaikan hal-hal yang biasanya belum selesai di masa lalu.

Rekonsiliasi yang memang perlu digaungkan, karena nyatanya seringkali upaya pemerintah yang masih pasang surut. Contohnya saja beberapa kasus besar yang tidak pernah dituntaskan seperti hilangnya Wiji Thukul, penyair asal Solo yang sudah dikenal dengan sajak-sajaknya yang sangat sarat kritik untuk pemerintah. Belum lagi tentang kasus pembunuhan Munir, pelanggaran HAM untuk masa 1965, atau kasus Trisakti 1998.

 

Koalisi

 

“Partai Gajah Yang Akan Memutuskan Berkoalisi Dengan Partai Singa Pink”. Sering kali, tentunya kita melihat tentang headline seperti itu baca dari Koran, media online, atau juga yang biasanya akan kita baca dari flash news yang akan lewat wara-wiri di TV berita. Dari kalimat tersebut kita yang tentunya sudah bisa nebak artinya. Koalisi adalah sebuah kerja sama yang biasanya akan dilakukan oleh dua kubu sekaligus.

Nah, kerja sama yang biasanya akan dibangun dalam sebuah koalisi adalah sebuah perjanjian yang ada di antara individu atau juga yang ada di dalam sebuah kelompok di mana mereka yang biasanya akan bekerja sama, namun untuk sebuah kepentingan yang akan dilakukan masing-masing. Partai-partai yang biasanya seringkali akan berkoalisi demi mendukung sebuah calon presiden tertentu. Tetapi, hal tersebut yang dimana hanya sementara. Pemilu usai, partai yang bisa saja keluar untuk melaksanakan sebuah kepentingannya.

 

Komunisme

 

Istilah satu ini yang dimana nyatanya masih sering wara-wiri dan ada di media sosial. Dan juga masih dianggap sebagai sebuah pembahasan yang sangat sensitif. Kenapa? Komunisme adalah sebuah pemikiran yang dicetuskan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels yang ada pada 1848. Komunisme yang dimana merupakan sebuah pemikiran yang dimana menganjurkan sebuah pengurangan dan juga kepemilikan sebuah pribadi (swasta), dan juga lebih mengutamakan sebuah kepemilikan bersama.

Komunisme yang juga sudah melihat, tujuan untuk dapat bekerja yang tentunya juga nantinya harusnya tetap pada sebuah esensinya. Untuk dapat mendukung sebuah kehidupan yang dimana ada dalam  manusia. Manusia, yang dimana juga sebaiknya tidak dapat kehilangan hidupnya hanya dengan mengejar sebuah kepuasan kepemilikan yang ada dalam suatu barang atau juga menjadi sebuah modal. Sistem kerja tersebut, menurut sebuah komunisme, menjadi salah satu cara yang menjadi penyebab untuk dapat menjadi penambah waktu dan juga bobot kerja yang tentunya tidak manusiawi. Komunisme yang menganggap jika kepemilikan pribadi yang akan dikurangi.

 

Elektabilitas

 

Kalau sudah deket-deket masa dalam pemilu, istilah satu ini yang juga akan jadi sepamor dari kata “SWAG”, sering sekali kata ini seliweran di judul berita, atau juga ada di dalam sebuah percakapan warung kopi. Sebenarnya apa artinya? Elektabilitas adalah sebuah tingkat tentang keterpilihan barang, jasa, orang, badan atau juga partai yang dimana disesuaikan dengan sebuah criteria pilihan. Misalnya sebuah elektabilitas yang ada tentang calon gubernur tertentu, artinya kita yang berbicara seberapa banyak ia nantinya dipilih oleh masyarakat. 

Itulah beberapa istilah-istilah politik yang penting diketahui artinya terutama untuk generasi muda seperti kita. Semoga dengan adanya artikel dapat membantu anda, untuk memperdalam ilmu politik.

Posted in PolitiK Indonesia

Kita semua tahu sekarang dunia sedang dihadapkan dengan kondisi dimana terjadinya pandemi virus yang mematikan banyak orang. Pandemi ini tentunya memberikan efek domino di setiap sektor dan juga kalangan seperti halnya dalam ekonomi. pendidikan, kesehatan bahkan juga dalam politik. Pemerintah mengeluarkan sebuah perpu yaitu Nomor 2 tahun 2020 dimana akan tetap bergeming untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti yang sudah kita ketahui bersama hausnya pilkada itu dilaksanakan pada 23 September untuk menyelenggarakan pemilihan 9 gubernur, 224 bupati dan jug 37 walikota secara serentak di indonesia. Sebelum saat indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi virus corona komisi pemilihan umum sebelumnya telah melakukan serangkaian tahapan Pilkada serentak 2020. Namun akibat pandemi yang berlangsung ini akhirnya KPU mengeluarkan surat keputusan Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang dimana isinya pengatur dan juga penundaan tahapan Pilkada yang akan diselenggarakan 2020, diantaranya seperti pelantikan sebuah masa kerja pemilihan panitia, jalanya pemungutan suara, vertivikasi semua syarat, pembentukan petugas, pemutakhiran data pemilih dan juga pelaksanaannya.

Penundaan terhadap beberapa tahapan pilkada diatas dapat menimbulkan sebuah dampak dalam penyelenggaranya banyak yang bersifat positif maupun juga negara. Dampak positifnya adalah penundaan terhadap penyelenggaraan serta kampanye yang biasanya dilakukan oleh para calon maupun perseorangan. Partai politik juga bisa melakukan relatif sebagai salah satu cara dalam melakukan perekrutan calon kela darah yang akan naik nantinya. Masalahnya adalah dampak positif tidak terlalu begitu signifikan, mengingat pembaruan daoenjadwakan hanya bergeser sebanyak 3 bulan dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini juga dianggap menjadi suatu hal yang sangat dipaksakan oleh KPU mengingat kenaikan dan jumlah kasus yang terinfeksi Covid-19 di indonesia terus mengalami peningkatan dan juga belum usai. Apalagi hingga kiti kita semua tidak tahu dan tidak mempunyai kepastian sampai kapan pandemi ini akan berakhir .

Dampak Covid-19 di Pilkada Serentak

 

Dari hal-hal yang secara tidak langsung seperti di paksakan itulah nantinya akan muncul beberpa masalh yang akan terjaid pada Pilkada 2020 beberapa diantaranya seperti halnya:

Kemungkinan Malpraktik

Malpraktik dalam sebuah ajang pemilu merupakan salah satu pelanggaran yang baik disengaja maupun tidak di sengaja ilegal ataupun juga legal adalah sesuatu hal yang harus dihindarkan. Pelanggaran itu sebenarnya tergantung dari ketat tidak ya nanti aturan main dalam proses dan juga antisipasi pencegahan agar malpraktik tidak dapat terjadi dan dapat dihindari agar terciptanya politik indonesia yang jujur. Salah satu hal yang sering terjadi dan juga menjadi salah satu objek gugatan di Dewan Penyelenggara Pemilu yaitu adanyanya ke lalaina atau terjadi kebobolan dan juga kecerobohan akibat adanya ketidak hatian dalam menyelenggarakan pemilu. Apali di dalam situasi seperti ini, di dalam situasi normal saja banyak kemungkinan yang terjadi dan mengakibatkan hal ini terjadi. Bagaimana demian dengan situasi yang tidak normal dan darurat seperti halnya melangsungkan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai salah satu contoh dimana di tengah merebaknya pandemi ini hingga tanggal 13 Mei 2020, kurang lebih ada 156 calon perseorangan yang sudah dinyatakan diterima oleh KPU dan juga ada data sebanyak 45 Orang di tolak oleh KPU karena tidak memenuhinya syarat awal. Pada saat awal tahapan sebelum pandemi ini berlangsung, vertivaksi syarat sebagai pasangan calon perseorangan biasanya akan ditutup hingga 28 Mei 2020. Namun akibat terjadinya pandemi ini tahapan tersebut akhirnya ditunda termasuk juga dengan penundaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Dengan adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2020, harusnya KPU sendiri membuat sebuah langkah verifikasi daftar dukungan tersebut secara rasional. Masalah yang nantinya akan dihadapi oleh KPU yaitu soal waktu menginjak 9 Provinsi dan 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada 2020 bisa saja daerahnya sedang melangsungkan PSBB ( Pembatasan Sosial Skala Besar). Padahal salah satu syarat yang harus dilakukan yang akn ada secara random dan juga pengecekan terhadap syarat dukungan yang diberikan para calon tersebut sudah sahih dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, hal ini biasanya akan dilaksanakan dengan cara petuga turun ke lokasi langsung untuk pengecekan.

Kampanye yang Tidak Mudah bagi Calon

Dalam kondisi yang jauh dari kata normal saat ini, unsur kampanye bagi semua calon pilkada justru menjadi tidak mudah. Selain adanya larangan untuk membuat keramaian waktu dan juga situasinya tidka memungkinakan bagi para calon untuk dapat mengumpulkan massa. Pada Hal, kampanye sendiri adalah sebuah proses elektoral di indonesia yang biasanya identik dengan pengumpulan masa. Dengan aturan seperti ini kampanye artinya akan dilakukan secara simbolik dimana nantinya calon akan cenderung mengarahkan amsa menggunakan media elektronik, setelah kebijakan PSBB yang mengatur untuk menjaga jarak. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk para calon karena hal tersebut sangat tidak mudah, apabila nantinya pada suatu daerah PSBB masih diselenggarakan dan juga situasi pandemi belum juga usai. Namun tidak ada aturan yang menjelaskan hal ini di dalam perlu Nomor 2 Tahun 2020 yang tidak menyinggung hal ini.

Antisipasi oleh Penyelenggara

Penyelenggaraan pilkada yang akan dilakukan 2020, baik KPU ataupun juga Bawaslu harus membuat sebuat peta dan juga protol jalanya pilkada untuk dapat mengantisipasi berbagai masalah yang nantinya akan timbul. Mengingat kita tidak sedang dalam kondisi normal perlu adanya langkan atau jalanya pilkada yangs sesuai. Tujuan untuk diadakannya Pilkada 2020 tidak disebut sebagai salah satu pilkada yang paling buruk atau pilkada yang tidak teriterasi. Beberapa antisipasi perlu dilakukan oleh pihak penyelenggara khususnya KPU dan juga Bawaslu. Pertama Kpu sendiri perlu memuat peraturan KPU yang nantinya menerjemahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang khusus berkaitan dengan sebuah pilkada dapat ditunda atau tidak dilaksanakan. Meskipun hal ini bisa dianggap anomali hal ini menjadi salah satu hal antisipasi yang dapat dilakukan. Koordinasi antara KPU dan juga Bawaslu , komisi II dan juga kementerian dalam negeri yang harus menepakan peta antisipasi dalam jalanya Pilkada agara dapat meminimalisir kemungkinan terburuk dari pandemi ini dalam menyelenggarakan pilkada 2020.

Keuda, adalah harusnya Bawaslu sudah sejak awal dapat mengantisipasi hal in kemungkinan praktik pilkada 202 sesuai dengan mengacu kepada indek kerawanan. Pilkada 2020 yang disusun dengan korndianan bersama dengan KPU khususnya membuat sebuah skema yang inovatif dalam rangka mengantisipasi hal yang akan terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Antisipasi lainya yaitu ada pembahasan tentang anggaran dan juga beberapa kemungkinan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah situasi darurat.

Terakhir, penting juga untuk memastikan bahwa semua data pemilih sudah akurat sebab perselisihan tentang data pemilih adalah hal yang mengurus tingkat kepercayaan masyarakat kepada sebuah penyelenggaraan pemilu. Kesahihan data pemilih dapat juga mengakhiri polemik sebuah dosa warisan di masa lalu yang bersumber dari semrawutnya data pemilih yang selama ini terjadi. KPU sendiri harus berani dalam hal memastikan semua komponen data pemilih yang dimiliki sesuai dengan data yang akurat. Nantinya hal ini dengan mudah bisa di buktikan jika pemilih menggunakan data pemilih yang tidak terlalu banyak atau signifikan.

Itulah beberapa hal yang harus dihindari agar nantinya tidak terjadi dalam penyelenggaran Pilkada 2020 yang akan berlangsung. Sesungguhnya momen pandemi ini adalah salah satu yang menjadikan kita semua agar lebih mawas diri terhadap semua peristiwa. Semoga politik indonesia dapat berlangsung secara kondusif dan aman. Sekian.

Posted in PolitiK Indonesia

Dimana awal bulan ini, pemerintah yang pada akhirnya memutuskan untuk dapat menunda semua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serentak dari September menjadi bulan Desember 2020 karena terjadinya pandemi Covid-19 pada saat ini. Tentunya bila pandemi yang di rasa belum usai, maka Pilkada tersebut yang juga nantinya akan di undur lagi. Sebelumnya, dimana Komisi Pemilihan Umum atau yang disebut dengan (KPU) yang telah mengajukan tiga opsi untuk penundaan Pilkada 2020.

 

Pertimbangan untuk meniadakan Pilkada 2020

 

Menunda pada tiga bulan hingga bulan Desember, menunda enam bulan hingga bulan Maret 2021, dan juga kemudian menunda setahun hingga September 2021. Dimana menurunnya Pilkada 2020, adalah salah satu opsi yang bisa di pertimbangkan. Menyelenggarakan pemilihan umum atau (pemilu) saat di tengah wabah tentunya akan melibatkan kontak antara orang-orang, yang dimana tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang menjadi resiko dalam penyebaran virus yang ada Keberhasilan yang digunakan dalam penanganan wabah yaitu oleh pemerintah juga menjadi salah satu hal yang sampai saat ini masih menjadi hal yang dipertanyakan.

 

Memilih Pada saat Pandemi 

 

Di dunia, Korea Selatan atau (Korsel) yang dimana menjadi negara pertama yang pada saat itu masih menggelar pemilihan umum atau pemilu di tengan pandemi yaitu pada bulan April. Pemerintah Korsel yang dimana telah mendapat banyak pujian dan juga dianggap menjadi salah satu negara yang dianggap menjadi teladan dalam penanganan pandemi.

Bermula dari satu pasien yaitu pada awal Februari, pertambahan dari jumlah kasus COVID-19 per hari di sana yang melonjak hingga lebih dari seribu orang pada awal Maret. Kini jumlah total kasus yang ada di Korsel sendiri tercatat 10.991, dengan pertambahan kasus per harinya yang tidak lebih dari 40 dalam sebulan terakhir ini. Sejak mengumumkan kasus pertamanya yang ada pada awal Maret, Indonesia yang dimana hingga kini telah mencatat lebih dari 15 ribu kasus positif dan juga pertambahan jumlah kasus yang dimana masih tinggi – ratusan kasus per hari yang ada dalam sebulan terakhir.

Bahkan yang paling besar yang tercatat kota Jakarta sendir dalam sehari tercatat bertambah 1000 kasus. Korsel yang dimana menjadi salah satu negara yang berhasil karena melakukan pemeriksaaan massal (hingga melakukan 15 ribu tes per hari), pembatasan sosial yang juga ketat, dan komunikasi yang sangat transparan. Pemerintah Indonesia yang dimana tentunya dalam hal ini masih belum berhasil melakukan untuk ketiga hal tersebut. Jadi akan riskan sekali jika nantinya pemerintah yang malah akan tetap bersikeras untuk tetap mengadakan sebuah pilkada padahal kemampuan menangani pandemi yang diketahui masih menjadi salah satu hal yang masih buruk.

Meniadakan Pilkada yang ada tahun 2020 menjadi opsi yang tentunya lebih baik dan juga bisa menjadi sebuah waktu yang diambil oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada dalam situasi sekarang ini. Dana Pilkada untuk 2020 yang dimana diperkirakan akan menelan anggaran hingga mencapai Rp 9 triliun – sebuah jumlah yang tentunya sangat besar. Tentunya dana ini bisa bermanfaat bagi pemulihan pasca pandemi jika nantinya pilkada ditiadakan.

 

Opsi ketika Pilkada ditiadakan

 

Pilkada 2020 sedianya menjadi salah satu hal yang menjadi sebuah azab yang akan berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan juga 37 kota. Dimana berjumlah 270 wilayah dari total 548 wilayah yang ada untuk sekarang ini. Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2016 yang menjelaskan tentang pilkada yang dimana menyatakan bahwa kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 yang nantinya akan menjabat sampai dengan tahun 2024 dan juga pilkada serentak yang akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang akan dilaksanakan pada sebuah November 2024.

Jika pandemi yang nantinya masih bisa berlangsung hingga akhir 2020, maka Pilkada 2020 yang akan diundur hingga 2021. Ini yang nantinya juga akan berimbas pada masa jabatan kepala daerah yang akan terpilih. Kepala daerah terpilih di dalam 270 wilayah tersebut yang akan kemungkinan besar hanya akan dapat menjabat secara efektif yaitu sekitar 2 tahun sebelum Pilkada Serentak yang diadakan pada November 2024. Masa menjabat 2 tahun, dari yang seharusnya adalah 5 tahun.

Tentu nya masa jabatan ini menjadi salah satu hal yang pendek untuk mewujudkan sebuah kinerja dan juga tentang sebuah pelayanan publik yang sangat maksimal. Meniadakan sebuah Pilkada pada tahun 2020 juga yang nantinya juga akan mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah yang ada di 270 wilayah tersebut. Secara teknis, dimana nantinya juga pemerintah dan juga anggota DPR yang nantinya juga akan dapat dipertimbangkan beberapa opsi berikut yang tentunya dilakukan untuk 270 wilayah yang dimana sudah terdampak dan menandai Pilkada 2020.

 

Opsi pertama

 

pemerintah pusat yang dimana nantinya juga akan dapat memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang ada di sana. Pilihan ini tentu juga menjadi salah satu hal yang akan berdampak pada regulasi yang nantinya akan mengatur. Sampai saat ini dimana kita  yang tidak punya sebuah perangkat hukum yang dilakukan untuk memperpanjang sebuah periode kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala daerah untuk sebuah periode kedua.

Tentunya skenario ini, menjadi salah satu hal yang patut untuk bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat walau tentunya dalam hal ini telah menjadi jelas akan banyak tantangan baik yang ada dari kelompok politik maupun kelompok juga kelompok masyarakat sipil.

Di satu sisi, opsi ini yang dimana juga akan sangat menguntungkan bagi partai politik atau juga bagi para politikus yang akan mendukung kepala daerahnya. Namun, hal ini yang juga akan menimbulkan sebuah polemik terutama bagi partai politik yang nantinya tidak mendukung si petahana.

 

Opsi kedua 

 

Adalah sebuah kombinasi yang dilakukan antara perpanjangan masa jabatan yang ada dari kepala daerah pada saat ini. Dan pengangkatan tentang sebuah pejabat sementara. Misalnya, nantinya kepala daerah diperpanjang masa jabatannya yaitu sampai 2022 atau juga sampai 2023, lalu nanti pada tahun 2022 atau juga tahun 2023 pemerintah pusat yang nantinya akan mengangkat pejabat sementara dengan tugas utama yang dilakukan untuk dapat mempersiapkan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Skenario ini tentunya sangat terhitung moderat. Roda pemerintahan yang dimana ada dalam daerah yang bisa saja berjalan normal 2 atau juga sampai 3 tahun kedepan sebelum adanya pejabat sementara. Dalam aturan yang ada, dimana pejabat sementara juga yang nantinya tidak berwenang mengambil sebuah keputusan strategis.

 

Opsi ketiga 

 

Yaitu adalah mengangkat sebuah pejabat sementara sepenuhnya hingga nantinya berlangsung Pilkada 2024. Untuk opsi ini, pemerintah dan DPR yang nantinya juga harus membuat sebuah terobosan untuk hukum dengan memberikan sebuah kewenangan kepada pejabat.  Untuk kepala daerah sementara agar dapat membuat sebuah kebijakan strategis.

Itulah beberapa pertimbangan dan pilihan peniadaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid19. Tentunya hal ini akan berdampak bagi politik yang ada di Indonesia. Namun, sebaiknya pemerintah juga mendukung keamanan negara di tengan pandemi seperti ini.

Posted in PolitiK Indonesia