Politik tentunya bukan hanya milik para elit. Sekarang ini, politik yang dimana sudah menjadi bahan obrolan para penggemar situs joker123 sehari-hari. Apalagi dimana setelah media sosial yang sekarang ini semakin memungkinkan kita untuk dapat bisa mengakses banyak sekali informasi. Pelajar SMA pun yang tentunya tidak diterpa dengan masalah-masalah politik Negara. 

Setiap kali buka LINE, berita di LINE Today yang pasti tentunya ada tentang masalah pemilu, masalah di gedung MPR/DPR, sampai dengan masalah demonstrasi yang ada demi memperjuangkan hal-hal tertentu.  Di era kata “elektabilitas” dan juga “Anarkisme” seperti sekarang in. Dimana tentunya sudah seterkenal kata “galau”, “lebai” , dan juga “SWAG”, kita yang tentunya sebagai generasi muda tidak boleh hanya sekedar menjadi pendengar saja. 

 

Istilah Politik dan Demokrasi yang Harus Diketahui

 

Kita yang tentunya juga perlu tahu artinya, dan setelahnya yang dimana kita bisa mengikuti perkembangan politik yang ada di Negara. Suara anak muda seperti kita ini, tentunya juga sangat berpengaruh. Tentunya kita sebagai seorang generasi Millenials yang juga harus tau tentang kata-kata dan juga istilah politik yang ada. Agar kita nantinya bisa memberikan peran penting terhadap politik di Indonesia. Berikut ini akan dibahas beberapa istilah politik yang penting diketahui oleh generasi muda. 

 

 

Anarki

 

Nah, istilah yang satu ini dimana menjadi istilah yang kerap kali disalahartikan ternyata. Kita yang dimana menganggapnya sebagai suatu aksi yang identik dengan sebuah kekerasan, bahkan cenderung juga seperti brutal dan juga rusuh. Padahal, kata ini sendiri kalau dirunut, artinya tentunya sangat berbeda, dibandingkan dengan yang selama ini kita pahami.  Kita bahas dengan kata asal dulu. Anarki yang dimana menjadi salah satu hal yang berasal dari sebuah bahasa Yunani, yaitu anarchos yang dimana artinya adalah tanpa pemimpin.  

Sementara untuk kata anarkisme, yang ada dalam buku Abbey: The Theory of Anarcy, diman kata ini sendiri didefinisikan sebagai keadaan demokrasi maksimum seperti kekuatan politik, kekuatan ekonomi, dan juga sebuah kekuatan militer yang ada dan juga tersebar secara merata. Anarki yaitu adalah sebuah paham yang hidup damai yang dimana mendukung sebuah demokrasi, kebebasan hidup yang ada tanpa tekanan orang lain, serta juga yang dimana mengedepankan sebuah kemandirian masyarakat.

Dalam KBBI, dimana kata anarki mempunyai dua arti. Yang dinomorsatukan, yaitu anarki adalah sebuah hal yang tidak adanya pemerintahan, undang-undang, peraturan, atau juga sebuah ketertiban. Sebaiknya, tentunya setop menggunakan kata anarki yang biasanya kita pakai dan juga kita artikan untuk menyebut keadaan kacau (seperti yang diartikan dan ada di dalam KBBI), tindak kekerasan, serta juga kerusuhan. Karena Anarki yang dimana bukan satu-satunya kata yang dilakukan untuk menjadi bebas dan juga mandiri.

 

Kliktivisme

 

Katanya yang mirip dengan kata aktivisme. Ya, istilah ini yang dimana biasanya memang menjadi kata yang sering berkaitan erat dengan aktivisme. Namun bedanya, kliktivisme ini yang dimana akan merujuk ke pergerakan yang biasanya akan dilakukan dengan menggunakan sebuah media sosial dan juga dilakukan dengan cara online lainnya. Ya, pergerakan yang dimana hanya mengandalkan “klik” di dalam dunia digital saja.

Tentunya saat anda sedang berselancar di medsos, anda akan menemukan teman yang share sebuah petisi online tentang sesuatu masalah. Dan kita yang diajak untuk yang menyetujui petisi tersebut. Atau, anda yang dimana pernah melihat akun khusus yang juga menyatakan dukungan terhadap sebuah penyelesaian masalah HAM tertentu. Nah, kedua hal tersebut yang mana merupakan contoh dari kliktivisme. 

 

Rekonsiliasi

 

Jika anda pernah mendengar sebuah berita yang ada tentang sebuah pelanggaran HAM, pertikaian antara dua kubu, dan juga konflik, tentunya istilah ini sering muncul dalam narasi. Dari asal katanya, yang dari bahasa Inggris, rekonsiliasi yang dimana berarti sebuah usaha yang dilakukan untuk dapat menyelesaikan, melunasi, memulihkan,mengembalikan keselarasan dan juga mendamaikan. Sementara jika nantinya sebuah Rekonsiliasi yang nantinya akan dilihat dari sebuah bahasa Jermannya, yaitu vergangenheitsbewaltigung, rekonsiliasi yang berarti adalah sebuah bentuk perjuangan untuk dapat menyelesaikan hal-hal yang biasanya belum selesai di masa lalu.

Rekonsiliasi yang memang perlu digaungkan, karena nyatanya seringkali upaya pemerintah yang masih pasang surut. Contohnya saja beberapa kasus besar yang tidak pernah dituntaskan seperti hilangnya Wiji Thukul, penyair asal Solo yang sudah dikenal dengan sajak-sajaknya yang sangat sarat kritik untuk pemerintah. Belum lagi tentang kasus pembunuhan Munir, pelanggaran HAM untuk masa 1965, atau kasus Trisakti 1998.

 

Koalisi

 

“Partai Gajah Yang Akan Memutuskan Berkoalisi Dengan Partai Singa Pink”. Sering kali, tentunya kita melihat tentang headline seperti itu baca dari Koran, media online, atau juga yang biasanya akan kita baca dari flash news yang akan lewat wara-wiri di TV berita. Dari kalimat tersebut kita yang tentunya sudah bisa nebak artinya. Koalisi adalah sebuah kerja sama yang biasanya akan dilakukan oleh dua kubu sekaligus.

Nah, kerja sama yang biasanya akan dibangun dalam sebuah koalisi adalah sebuah perjanjian yang ada di antara individu atau juga yang ada di dalam sebuah kelompok di mana mereka yang biasanya akan bekerja sama, namun untuk sebuah kepentingan yang akan dilakukan masing-masing. Partai-partai yang biasanya seringkali akan berkoalisi demi mendukung sebuah calon presiden tertentu. Tetapi, hal tersebut yang dimana hanya sementara. Pemilu usai, partai yang bisa saja keluar untuk melaksanakan sebuah kepentingannya.

 

Komunisme

 

Istilah satu ini yang dimana nyatanya masih sering wara-wiri dan ada di media sosial. Dan juga masih dianggap sebagai sebuah pembahasan yang sangat sensitif. Kenapa? Komunisme adalah sebuah pemikiran yang dicetuskan oleh Karl Marx dan juga Friedrich Engels yang ada pada 1848. Komunisme yang dimana merupakan sebuah pemikiran yang dimana menganjurkan sebuah pengurangan dan juga kepemilikan sebuah pribadi (swasta), dan juga lebih mengutamakan sebuah kepemilikan bersama.

Komunisme yang juga sudah melihat, tujuan untuk dapat bekerja yang tentunya juga nantinya harusnya tetap pada sebuah esensinya. Untuk dapat mendukung sebuah kehidupan yang dimana ada dalam  manusia. Manusia, yang dimana juga sebaiknya tidak dapat kehilangan hidupnya hanya dengan mengejar sebuah kepuasan kepemilikan yang ada dalam suatu barang atau juga menjadi sebuah modal. Sistem kerja tersebut, menurut sebuah komunisme, menjadi salah satu cara yang menjadi penyebab untuk dapat menjadi penambah waktu dan juga bobot kerja yang tentunya tidak manusiawi. Komunisme yang menganggap jika kepemilikan pribadi yang akan dikurangi.

 

Elektabilitas

 

Kalau sudah deket-deket masa dalam pemilu, istilah satu ini yang juga akan jadi sepamor dari kata “SWAG”, sering sekali kata ini seliweran di judul berita, atau juga ada di dalam sebuah percakapan warung kopi. Sebenarnya apa artinya? Elektabilitas adalah sebuah tingkat tentang keterpilihan barang, jasa, orang, badan atau juga partai yang dimana disesuaikan dengan sebuah criteria pilihan. Misalnya sebuah elektabilitas yang ada tentang calon gubernur tertentu, artinya kita yang berbicara seberapa banyak ia nantinya dipilih oleh masyarakat. 

Itulah beberapa istilah-istilah politik yang penting diketahui artinya terutama untuk generasi muda seperti kita. Semoga dengan adanya artikel dapat membantu anda, untuk memperdalam ilmu politik.

Posted in PolitiK Indonesia

Kita semua tahu sekarang dunia sedang dihadapkan dengan kondisi dimana terjadinya pandemi virus yang mematikan banyak orang. Pandemi ini tentunya memberikan efek domino di setiap sektor dan juga kalangan seperti halnya dalam ekonomi. pendidikan, kesehatan bahkan juga dalam politik. Pemerintah mengeluarkan sebuah perpu yaitu Nomor 2 tahun 2020 dimana akan tetap bergeming untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah yang akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020. Seperti yang sudah kita ketahui bersama hausnya pilkada itu dilaksanakan pada 23 September untuk menyelenggarakan pemilihan 9 gubernur, 224 bupati dan jug 37 walikota secara serentak di indonesia. Sebelum saat indonesia menjadi salah satu negara yang terinfeksi virus corona komisi pemilihan umum sebelumnya telah melakukan serangkaian tahapan Pilkada serentak 2020. Namun akibat pandemi yang berlangsung ini akhirnya KPU mengeluarkan surat keputusan Nomor: 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020 yang dimana isinya pengatur dan juga penundaan tahapan Pilkada yang akan diselenggarakan 2020, diantaranya seperti pelantikan sebuah masa kerja pemilihan panitia, jalanya pemungutan suara, vertivikasi semua syarat, pembentukan petugas, pemutakhiran data pemilih dan juga pelaksanaannya.

Penundaan terhadap beberapa tahapan pilkada diatas dapat menimbulkan sebuah dampak dalam penyelenggaranya banyak yang bersifat positif maupun juga negara. Dampak positifnya adalah penundaan terhadap penyelenggaraan serta kampanye yang biasanya dilakukan oleh para calon maupun perseorangan. Partai politik juga bisa melakukan relatif sebagai salah satu cara dalam melakukan perekrutan calon kela darah yang akan naik nantinya. Masalahnya adalah dampak positif tidak terlalu begitu signifikan, mengingat pembaruan daoenjadwakan hanya bergeser sebanyak 3 bulan dari 23 September menjadi 9 Desember 2020. Perubahan jadwal ini juga dianggap menjadi suatu hal yang sangat dipaksakan oleh KPU mengingat kenaikan dan jumlah kasus yang terinfeksi Covid-19 di indonesia terus mengalami peningkatan dan juga belum usai. Apalagi hingga kiti kita semua tidak tahu dan tidak mempunyai kepastian sampai kapan pandemi ini akan berakhir .

Dampak Covid-19 di Pilkada Serentak

 

Dari hal-hal yang secara tidak langsung seperti di paksakan itulah nantinya akan muncul beberpa masalh yang akan terjaid pada Pilkada 2020 beberapa diantaranya seperti halnya:

Kemungkinan Malpraktik

Malpraktik dalam sebuah ajang pemilu merupakan salah satu pelanggaran yang baik disengaja maupun tidak di sengaja ilegal ataupun juga legal adalah sesuatu hal yang harus dihindarkan. Pelanggaran itu sebenarnya tergantung dari ketat tidak ya nanti aturan main dalam proses dan juga antisipasi pencegahan agar malpraktik tidak dapat terjadi dan dapat dihindari agar terciptanya politik indonesia yang jujur. Salah satu hal yang sering terjadi dan juga menjadi salah satu objek gugatan di Dewan Penyelenggara Pemilu yaitu adanyanya ke lalaina atau terjadi kebobolan dan juga kecerobohan akibat adanya ketidak hatian dalam menyelenggarakan pemilu. Apali di dalam situasi seperti ini, di dalam situasi normal saja banyak kemungkinan yang terjadi dan mengakibatkan hal ini terjadi. Bagaimana demian dengan situasi yang tidak normal dan darurat seperti halnya melangsungkan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

Sebagai salah satu contoh dimana di tengah merebaknya pandemi ini hingga tanggal 13 Mei 2020, kurang lebih ada 156 calon perseorangan yang sudah dinyatakan diterima oleh KPU dan juga ada data sebanyak 45 Orang di tolak oleh KPU karena tidak memenuhinya syarat awal. Pada saat awal tahapan sebelum pandemi ini berlangsung, vertivaksi syarat sebagai pasangan calon perseorangan biasanya akan ditutup hingga 28 Mei 2020. Namun akibat terjadinya pandemi ini tahapan tersebut akhirnya ditunda termasuk juga dengan penundaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan. Dengan adanya Perppu Nomor 2 Tahun 2020, harusnya KPU sendiri membuat sebuah langkah verifikasi daftar dukungan tersebut secara rasional. Masalah yang nantinya akan dihadapi oleh KPU yaitu soal waktu menginjak 9 Provinsi dan 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada 2020 bisa saja daerahnya sedang melangsungkan PSBB ( Pembatasan Sosial Skala Besar). Padahal salah satu syarat yang harus dilakukan yang akn ada secara random dan juga pengecekan terhadap syarat dukungan yang diberikan para calon tersebut sudah sahih dan dapat dipertanggungjawabkan atau tidak, hal ini biasanya akan dilaksanakan dengan cara petuga turun ke lokasi langsung untuk pengecekan.

Kampanye yang Tidak Mudah bagi Calon

Dalam kondisi yang jauh dari kata normal saat ini, unsur kampanye bagi semua calon pilkada justru menjadi tidak mudah. Selain adanya larangan untuk membuat keramaian waktu dan juga situasinya tidka memungkinakan bagi para calon untuk dapat mengumpulkan massa. Pada Hal, kampanye sendiri adalah sebuah proses elektoral di indonesia yang biasanya identik dengan pengumpulan masa. Dengan aturan seperti ini kampanye artinya akan dilakukan secara simbolik dimana nantinya calon akan cenderung mengarahkan amsa menggunakan media elektronik, setelah kebijakan PSBB yang mengatur untuk menjaga jarak. Tentunya hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk para calon karena hal tersebut sangat tidak mudah, apabila nantinya pada suatu daerah PSBB masih diselenggarakan dan juga situasi pandemi belum juga usai. Namun tidak ada aturan yang menjelaskan hal ini di dalam perlu Nomor 2 Tahun 2020 yang tidak menyinggung hal ini.

Antisipasi oleh Penyelenggara

Penyelenggaraan pilkada yang akan dilakukan 2020, baik KPU ataupun juga Bawaslu harus membuat sebuat peta dan juga protol jalanya pilkada untuk dapat mengantisipasi berbagai masalah yang nantinya akan timbul. Mengingat kita tidak sedang dalam kondisi normal perlu adanya langkan atau jalanya pilkada yangs sesuai. Tujuan untuk diadakannya Pilkada 2020 tidak disebut sebagai salah satu pilkada yang paling buruk atau pilkada yang tidak teriterasi. Beberapa antisipasi perlu dilakukan oleh pihak penyelenggara khususnya KPU dan juga Bawaslu. Pertama Kpu sendiri perlu memuat peraturan KPU yang nantinya menerjemahkan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 yang khusus berkaitan dengan sebuah pilkada dapat ditunda atau tidak dilaksanakan. Meskipun hal ini bisa dianggap anomali hal ini menjadi salah satu hal antisipasi yang dapat dilakukan. Koordinasi antara KPU dan juga Bawaslu , komisi II dan juga kementerian dalam negeri yang harus menepakan peta antisipasi dalam jalanya Pilkada agara dapat meminimalisir kemungkinan terburuk dari pandemi ini dalam menyelenggarakan pilkada 2020.

Keuda, adalah harusnya Bawaslu sudah sejak awal dapat mengantisipasi hal in kemungkinan praktik pilkada 202 sesuai dengan mengacu kepada indek kerawanan. Pilkada 2020 yang disusun dengan korndianan bersama dengan KPU khususnya membuat sebuah skema yang inovatif dalam rangka mengantisipasi hal yang akan terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Antisipasi lainya yaitu ada pembahasan tentang anggaran dan juga beberapa kemungkinan anggaran dalam penyelenggaraan Pilkada 2020 di tengah situasi darurat.

Terakhir, penting juga untuk memastikan bahwa semua data pemilih sudah akurat sebab perselisihan tentang data pemilih adalah hal yang mengurus tingkat kepercayaan masyarakat kepada sebuah penyelenggaraan pemilu. Kesahihan data pemilih dapat juga mengakhiri polemik sebuah dosa warisan di masa lalu yang bersumber dari semrawutnya data pemilih yang selama ini terjadi. KPU sendiri harus berani dalam hal memastikan semua komponen data pemilih yang dimiliki sesuai dengan data yang akurat. Nantinya hal ini dengan mudah bisa di buktikan jika pemilih menggunakan data pemilih yang tidak terlalu banyak atau signifikan.

Itulah beberapa hal yang harus dihindari agar nantinya tidak terjadi dalam penyelenggaran Pilkada 2020 yang akan berlangsung. Sesungguhnya momen pandemi ini adalah salah satu yang menjadikan kita semua agar lebih mawas diri terhadap semua peristiwa. Semoga politik indonesia dapat berlangsung secara kondusif dan aman. Sekian.

Posted in PolitiK Indonesia

Dimana awal bulan ini, pemerintah yang pada akhirnya memutuskan untuk dapat menunda semua Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), serentak dari September menjadi bulan Desember 2020 karena terjadinya pandemi Covid-19 pada saat ini. Tentunya bila pandemi yang di rasa belum usai, maka Pilkada tersebut yang juga nantinya akan di undur lagi. Sebelumnya, dimana Komisi Pemilihan Umum atau yang disebut dengan (KPU) yang telah mengajukan tiga opsi untuk penundaan Pilkada 2020.

 

Pertimbangan untuk meniadakan Pilkada 2020

 

Menunda pada tiga bulan hingga bulan Desember, menunda enam bulan hingga bulan Maret 2021, dan juga kemudian menunda setahun hingga September 2021. Dimana menurunnya Pilkada 2020, adalah salah satu opsi yang bisa di pertimbangkan. Menyelenggarakan pemilihan umum atau (pemilu) saat di tengah wabah tentunya akan melibatkan kontak antara orang-orang, yang dimana tentunya hal ini menjadi salah satu hal yang menjadi resiko dalam penyebaran virus yang ada Keberhasilan yang digunakan dalam penanganan wabah yaitu oleh pemerintah juga menjadi salah satu hal yang sampai saat ini masih menjadi hal yang dipertanyakan.

 

Memilih Pada saat Pandemi 

 

Di dunia, Korea Selatan atau (Korsel) yang dimana menjadi negara pertama yang pada saat itu masih menggelar pemilihan umum atau pemilu di tengan pandemi yaitu pada bulan April. Pemerintah Korsel yang dimana telah mendapat banyak pujian dan juga dianggap menjadi salah satu negara yang dianggap menjadi teladan dalam penanganan pandemi.

Bermula dari satu pasien yaitu pada awal Februari, pertambahan dari jumlah kasus COVID-19 per hari di sana yang melonjak hingga lebih dari seribu orang pada awal Maret. Kini jumlah total kasus yang ada di Korsel sendiri tercatat 10.991, dengan pertambahan kasus per harinya yang tidak lebih dari 40 dalam sebulan terakhir ini. Sejak mengumumkan kasus pertamanya yang ada pada awal Maret, Indonesia yang dimana hingga kini telah mencatat lebih dari 15 ribu kasus positif dan juga pertambahan jumlah kasus yang dimana masih tinggi – ratusan kasus per hari yang ada dalam sebulan terakhir.

Bahkan yang paling besar yang tercatat kota Jakarta sendir dalam sehari tercatat bertambah 1000 kasus. Korsel yang dimana menjadi salah satu negara yang berhasil karena melakukan pemeriksaaan massal (hingga melakukan 15 ribu tes per hari), pembatasan sosial yang juga ketat, dan komunikasi yang sangat transparan. Pemerintah Indonesia yang dimana tentunya dalam hal ini masih belum berhasil melakukan untuk ketiga hal tersebut. Jadi akan riskan sekali jika nantinya pemerintah yang malah akan tetap bersikeras untuk tetap mengadakan sebuah pilkada padahal kemampuan menangani pandemi yang diketahui masih menjadi salah satu hal yang masih buruk.

Meniadakan Pilkada yang ada tahun 2020 menjadi opsi yang tentunya lebih baik dan juga bisa menjadi sebuah waktu yang diambil oleh pemerintah dan juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ada dalam situasi sekarang ini. Dana Pilkada untuk 2020 yang dimana diperkirakan akan menelan anggaran hingga mencapai Rp 9 triliun – sebuah jumlah yang tentunya sangat besar. Tentunya dana ini bisa bermanfaat bagi pemulihan pasca pandemi jika nantinya pilkada ditiadakan.

 

Opsi ketika Pilkada ditiadakan

 

Pilkada 2020 sedianya menjadi salah satu hal yang menjadi sebuah azab yang akan berlangsung di 9 provinsi, 224 kabupaten, dan juga 37 kota. Dimana berjumlah 270 wilayah dari total 548 wilayah yang ada untuk sekarang ini. Undang-Undang (UU) No. 10 tahun 2016 yang menjelaskan tentang pilkada yang dimana menyatakan bahwa kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 yang nantinya akan menjabat sampai dengan tahun 2024 dan juga pilkada serentak yang akan dilakukan di seluruh wilayah Indonesia yang akan dilaksanakan pada sebuah November 2024.

Jika pandemi yang nantinya masih bisa berlangsung hingga akhir 2020, maka Pilkada 2020 yang akan diundur hingga 2021. Ini yang nantinya juga akan berimbas pada masa jabatan kepala daerah yang akan terpilih. Kepala daerah terpilih di dalam 270 wilayah tersebut yang akan kemungkinan besar hanya akan dapat menjabat secara efektif yaitu sekitar 2 tahun sebelum Pilkada Serentak yang diadakan pada November 2024. Masa menjabat 2 tahun, dari yang seharusnya adalah 5 tahun.

Tentu nya masa jabatan ini menjadi salah satu hal yang pendek untuk mewujudkan sebuah kinerja dan juga tentang sebuah pelayanan publik yang sangat maksimal. Meniadakan sebuah Pilkada pada tahun 2020 juga yang nantinya juga akan mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah yang ada di 270 wilayah tersebut. Secara teknis, dimana nantinya juga pemerintah dan juga anggota DPR yang nantinya juga akan dapat dipertimbangkan beberapa opsi berikut yang tentunya dilakukan untuk 270 wilayah yang dimana sudah terdampak dan menandai Pilkada 2020.

 

Opsi pertama

 

pemerintah pusat yang dimana nantinya juga akan dapat memperpanjang masa jabatan kepala daerah yang ada di sana. Pilihan ini tentu juga menjadi salah satu hal yang akan berdampak pada regulasi yang nantinya akan mengatur. Sampai saat ini dimana kita  yang tidak punya sebuah perangkat hukum yang dilakukan untuk memperpanjang sebuah periode kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala daerah untuk sebuah periode kedua.

Tentunya skenario ini, menjadi salah satu hal yang patut untuk bisa dipertimbangkan oleh pemerintah pusat walau tentunya dalam hal ini telah menjadi jelas akan banyak tantangan baik yang ada dari kelompok politik maupun kelompok juga kelompok masyarakat sipil.

Di satu sisi, opsi ini yang dimana juga akan sangat menguntungkan bagi partai politik atau juga bagi para politikus yang akan mendukung kepala daerahnya. Namun, hal ini yang juga akan menimbulkan sebuah polemik terutama bagi partai politik yang nantinya tidak mendukung si petahana.

 

Opsi kedua 

 

Adalah sebuah kombinasi yang dilakukan antara perpanjangan masa jabatan yang ada dari kepala daerah pada saat ini. Dan pengangkatan tentang sebuah pejabat sementara. Misalnya, nantinya kepala daerah diperpanjang masa jabatannya yaitu sampai 2022 atau juga sampai 2023, lalu nanti pada tahun 2022 atau juga tahun 2023 pemerintah pusat yang nantinya akan mengangkat pejabat sementara dengan tugas utama yang dilakukan untuk dapat mempersiapkan Pilkada serentak pada tahun 2024.

Skenario ini tentunya sangat terhitung moderat. Roda pemerintahan yang dimana ada dalam daerah yang bisa saja berjalan normal 2 atau juga sampai 3 tahun kedepan sebelum adanya pejabat sementara. Dalam aturan yang ada, dimana pejabat sementara juga yang nantinya tidak berwenang mengambil sebuah keputusan strategis.

 

Opsi ketiga 

 

Yaitu adalah mengangkat sebuah pejabat sementara sepenuhnya hingga nantinya berlangsung Pilkada 2024. Untuk opsi ini, pemerintah dan DPR yang nantinya juga harus membuat sebuah terobosan untuk hukum dengan memberikan sebuah kewenangan kepada pejabat.  Untuk kepala daerah sementara agar dapat membuat sebuah kebijakan strategis.

Itulah beberapa pertimbangan dan pilihan peniadaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid19. Tentunya hal ini akan berdampak bagi politik yang ada di Indonesia. Namun, sebaiknya pemerintah juga mendukung keamanan negara di tengan pandemi seperti ini.

Posted in PolitiK Indonesia

Negara China terkenal akan kebijakannya dalam struktur bernegara. Negara dengan julukan tirai bambu ini telah banyak membuat kebijakan yang berguna demi kemajuan negara tersebut. Tidak hanya itu, negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar ini harus dapat menyesuaikan kebijakan yang paling tepat dengan masyarakatnya. Terlebih lagi meninjau bahwa rakyatnya begitu banyak hingga menjadi negara dengan penduduk terbesar di dunia dengan urutan yang pertama. Tentunya hal ini merupakan suatu kesulitan tersendiri untuk dapat mengatur selaras dan hidup bernegara agar dapat menjadi teratur seperti saat ini.

Namun seperti yang banyak diberitakan di catatan publik. Tidak ada negara manapun yang berhasil menetapkan aturan bagi masyarakatnya secara sempurna. Pasti ada paling tidak sebagian kecil kebijakan yang dianggap tidak baik oleh rakyatnya maupun organisasi politik yang hidup di negara tersebut. Upaya penentangan ini sering terjadi bila negara tersebut mencetuskan suatu kebijakan baru yang dianggap provokatif atau hanya diciptakan untuk kepentingan para petinggi dan golongannya. Akibatnya rakyat yang merasa tidak mendapat keuntungan mulai mengajukan rasa ketidak sesuaian itu. Namun bagaimana dengan negara China dengan kriteria pemimpin yang cukup otoriter? Akankah hal tersebut berlaku sama?

Rencana yang Dibangun Xi Jinping

Xi Jinping berhasil memberi kejutan melalui upaya manifesto 2035-nya yang direncanakan untuk masa depan. Hal ini cukup berkaitan erat dengan cita-cita presiden ini yang berkeinginan untuk menjadi sosok ‘pemimpin seumur hidup’ di era masa kini. Pada sekitar beberapa waktu yang lalu, Partai Komunis China mengumumkan akan pertemuan kebijakan utama yang akan diadakan pada Oktober yang akan datang. Sebuah artikel menuliskan bahwa sidang paripurna yang kelima dari Komite Sentral yang ke-19 akan diadakan dan bertempat di Beijing yang diadakan para bulan Oktober.

Banyak pengamat akan politik yang ada di seluruh dunia menganggap bahwa hal ini menjadi rancangan dari sosok Xi Jinping dalam berusaha memerintah seumur hidup seperti era kepemimpinan Mao Zedong. Sosok pemimpin diktator yang begitu terkenal dari negara komunis ini memerintah hingga kematiannya yang berusia 82 tahun. Dengan kata lain, ia benar-benar memerintah seumur hidup tanpa digantikan maupun diprotes oleh pihak manapun. Maka dari itu Xi Jinping berusaha menjalankan rencana investasinya yang akan diadakan dalam 5 tahun ke depan.

Negara China telah mengalami pembaharuan sistem dari model kerajaan yang berlaku seumur hidup menjadi dibatasi sesuai tata peraturan yang berlaku. Sama seperti negara Indonesia, sistem ini diberlakukan di China untuk mencegah kemungkinan adanya masa kekuasaan yang terlalu panjang dari suatu pihak. Proses modernisasi yang berlangsung di negara bambu juga sudah mengalami beberapa kali pembaharuan agar menjadi lebih sempurna. Meskipun sosok pemimpin yang sedang menjabat saat itu dianggap baik, namun banyak pihak tetap menganggap masa kekuasaan seumur hidup tidak menjadi suatu hal yang baik hingga dalam kondisi terparahnya mampu menimbulkan suatu permasalahan besar.

Terlebih lagi dunia pada masa kini sedang mengalami keterpurukan akibat masalah kesehatan akibat dari virus corona yang menyerang hampir seluruh bagian di bumi ini. Sehingga akibat dari kondisi yang tidak pasti itu, penetapan akan keputusan untuk membeli masa jabatan yang panjang dianggap agak gila dan sulit untuk diwujudkan sebagai suatu bentuk realita.

Banyak pihak menganggap keputusan untuk mengesahkan rancangan yang dicetuskan Xi Jinping dapat berakibat fatal jika tidak dipikirkan dengan baik-baik. Ketidaksukaan ini banyak disampaikan dalam upaya sinis dari tutur bahasa yang disampaikan dalam meresponi ide tersebut. Seperti layaknya cara kerja dari banyak pihak-pihak di bidang politik dalam menyampaikan rasa ketidaksukaan mereka akan suatu hal.

Dimulai Dari Keputusan Terpilih yang Kedua Kalinya

Pencetusan ide akan masa pemerintahan seumur hidup ini mungkin didukung oleh faktor kuat yang menyampaikan bahwa presiden Xi Jinping ini kembali terpilih menjadi presiden secara mutlak yang kedua kalinya untuk masa periode 5 tahun kedepan. Sebanyak 2.970 suara dari jumlah delegasi yang hadir ke acara kongres nasional yang digelar mungkin menjadi alasan yang besar bagi Xi Jinping untuk dapat menyarankan ide memerintah seumur hidup ini.

Pernyataan ini diumumkan ke publik dimulai dari mereka yang berada di tempat itu di detik akan memulai masa pemerintahan yang baru didampingi dengan wakil presiden baru yang terpilih untuk masa jabatan lima tahun kedepan. Kejadian ini terjadi mirip dengan masa pemerintahan terbaru yang ada di Indonesia, dimana presiden Joko Widodo terpilih lagi sebagai presiden dan didampingi oleh wakil presiden yang baru Ma’ruf Amin. Kita doakan saja semoga Pak Jokowi tidak terpikir akan ide aneh seperti berusaha memerintah seumur hidup seperti ini ya.

Banyak pihak menganggap Xi Jinping berusaha menyamakan dirinya dengan sosok Mao Zedong, bapak pendiri China yang telah tercatat akan kekuasaannya terus berlaku hingga ia meninggal. Akibatnya rencana ini dianggap sebagai upaya yang tidak realis oleh banyak anggota, terutama mereka yang bekerja di bidang politik. Namun selayaknya terbungkam dan tidak memiliki kuasa, banyak dari antara mereka yang tidak berani mengutarakan pendapatnya secara terang-terangan. Hal ini mungkin diakibatkan karena prinsip ideologi komunis yang diterapkan sebagai aturan yang kuat dalam ideologi komunis. Sehingga akibatnya keputusan ini masih diperdebatkan bagaikan lebah yang berdengung namun tidak bertindak untuk menyengat sebagai upaya dalam menentangnya.

Upaya yang Dilakukan Untuk Bisa Menjabat Seumur Hidup

Dalam hal ini Xi Jinping melakukan amandemen UUD yang berlaku dalam konstitusi, dimana salah satu pokok yang dibahas dalam hasil amandemen itu memungkinkan untuk dapat menjabat seumur hidup. Berbagai media digunakan untuk menyampaikan informasi Xi Jinping sebagai sosok yang telah berjasa bagi negara China. Sehingga sangatlah pantas untuk dipertahankan dalam waktu masa pemerintahan yang panjang.

Meskipun begitu masih ada beberapa media di China yang menyebut upaya perencangan masa kepemerintahan yang dicetuskan oleh Xi Jinping ini hanya suatu upaya propaganda semata. Dimana aturan ini tidak berarti memberikan jabatan selama seumur hidup bagi Xi Jinping. Hingga kini proses amandemen Undang-Undang ini masih sedikit rancu dan belum ditemukan titik pastinya.

Kemungkinan Terburuk yang Dapat Terjadi

Di sisi lain, keberanian Xi bisa menjadi bumerang. Pasalnya, itu menghasilkan perselisihan yang bahkan lebih keras dengan saingan. Jika para tetua partai atau saingan melihat musim panas ini sebagai kesempatan terakhir untuk mengajukan kasus mereka, tidak ada kekurangan topik yang dapat digunakan untuk mengejarnya. Melihat ke belakang, Xi juga melakukan serangan pada kongres nasional terakhir partai tersebut pada kongres nasional terakhir 2017. Didukung dengan sesaat sebelum acara, Sun Zhengcai salah satu pejabat tinggi Chongqing yang sedang menjabat pada saat itu beserta kandidat untuk menggantikan pemimpin tertinggi di masa depan, menjadi korban kampanye anti-korupsi khas Xi.

Pada kongres partai 2017, lima tahun setelah dia memimpin partai, Xi juga berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil: mengabadikan ideologinya yang eponim dalam konstitusi partai. Beberapa bulan kemudian, dia membatalkan batas presiden untuk masa jabatan dua tahun.

Di Tiongkok saat ini, banyak program pemerintah memiliki tenggat penyelesaian pada 2035. Area Baru Xiong’an, kota baru yang besar di Provinsi Hebei, termasuk di antaranya. Proyek ini berjalan dengan dukungan penuh Xi.

Para peserta akan menilai proposal untuk rencana lima tahun mendatang yang mencakup 2021 hingga 2025 “dan target masa depan untuk 2035,” katanya. “Jangan bersusah payah sampai hari kematian seseorang”, menjadi sebuah slogan yang disukai dan sering digunakan untuk mengungkapkan tekad ketika akan pergi berperang. Bagi pengamat China di seluruh dunia, bagian kedua dari kalimat itu adalah pesan berkode yang tidak bisa diabaikan. Banyak pendapat menyebut bahwa “Presiden Xi Jinping memiliki niat yang tinggi untuk tetap berkuasa dalam jangka waktu yang panjang,” kata salah seorang pakar politik. “Perencanaan yang dibuat harus menjadi manifesto untuk 15 tahun ke depan.”

Meskipun Tiongkok telah mengalami modernisasi selama bertahun-tahun, Tiongkok masih mempertahankan beberapa sisa dari era ekonomi terencana sosialisnya, termasuk perumusan rencana lima tahunan. Oleh karena itu, keputusan untuk membahas rencana baru merupakan suatu hal yang tidak mengherankan untuk dapat terjadi disana. Bagaimana pendapat anda mengenai hal ini?

Posted in Politik Mancanegara

More about:


Pada masa di musim semi tahun 2006, seorang sejarawan bernama Princeton Sean Wilentz menerbitkan artikel di Rolling Stone yang mengajukan pertanyaan provokatif: “Apakah Bush presiden terburuk yang pernah ada?”, Artikel ini diterbitkan  di tengah masa jabatan presiden kedua dari Amerika Serikat yaitu George W. Bush. Pria ini bahkan turut menyampaikan skenario kasus terbaik bagi artikel yang membahas presiden Bush pada masa itu sebagai “aib sejarah kolosal”. Ia juga menambahkan, bahwa banyak tokoh penting di masa kini yang bertanya-tanya apakah Bush, menjadi sosok presiden terburuk yang dicatat ke dalam rangkaian sejarah Amerika. Penilaian Wilentz ini dinilai agak terlalu dini untuk kasus masa pemerintahan di Amerika yang belum terlalu lama. Dimana hal ini juga ditulis oleh penulis Robert W. Merry di media The National Interest. Berbagi faktor menimbulkan kedudukan historis dari presiden di Amerika untuk bisa dinilai pada saat posisinya masih memiliki kedudukan yang penting.

Sosok Presiden Terbaik Di Sejarah Amerika Serikat

Negara Amerika mengenal akan sosok Barack Obama. Catatan sejarah berhasil merekam sosok Barack Obama sebagai pemimpin yang dianggap salah satu yang terhebat. Selain itu masih ada beberapa sosok lain yang dianggap sebagai presiden terbaik yang pernah tercatat di sejarah Amerika. Mari kita simak beberapa diantaranya:

1. Abraham Lincoln

Sosok presiden yang satu ini menjabat di waktu Amerika sedang kacau akibat konflik perbatasan wilayah negara. Tidak berhenti sampai situ saja banyak permasalahan lain yang juga terjadi diantara kaum penduduk lokal dan pendatang dari luar. Salah satunya dalam masalah kekerasan yang cukup sering terjadi. Perlahan namun pasti, Abraham Lincoln berhasil mengubah kondisi itu menjadi lebih baik.

Ia mengutamakan kebebasan emansipasi bagi para rakyatnya dengan cara melarang prinsip perbudakan. Meski usaha ini belum berhasil selama masa jabatannya, namun upaya ini mendapatkan simpati dari banyak orang hingga sampai ke kaum orang-orang sakti yang memiliki kemampuan khusus. Namun sayangnya Lincoln dibunuh sebelum misi itu selesai. Kematiannya juga membawa duka yang disampaikan oleh banyak warga negaranya.

2. John F. Kennedy

John F. Kennedy (JFK) adalah salah satu presiden terbaik yang pernah dimiliki dan tercatat oleh Amerika Serikat. Pria satu ini menjabat selama dua tahun sebelum akhirnya mati dibunuh. Banyak perubahan dalam Amerika yang telah diperbuatnya. Banyak tokoh-tokoh penting yang memiliki kepandaian juga dibawanya kedalam pemerintahan.

Atas dasar rasa cintanya akan kedamaian, Ia juga mendirikan organisasi perdamaian dan membuat aturan baru dalam hak asasi manusia. Ia bahkan berusaha untuk memperbaiki hubungan Amerika dengan Uni Soviet (yang saat ini bernama Rusia) agar menjadi lebih baik. Kennedy selalu mengupayakan Amerika untuk dapat bersikap lebih manusiawi. Akibat dari hati malaikat yang dimilikinya, upaya pembunuhan John F. Kennedy dianggap sebagai konspirasi dalam membuat Amerika menjadi lebih buruk. Mirip dengan teori konspirasi yang digembar-gemborkan di Indonesia pada saat ini ya? 

3. James Monroe

Pria ini memberlakukan kebijakan yang melarang masuknya koloni-koloni baru di Amerika, yang banyak berasal dari kawasan Eropa. Ia juga sering mengunjungi secara langsung masyarakatnya seperti tindakan blusukan yang dilakukan oleh presiden Indonesia pada saat ini. Dengan berkeliling di berbagai wilayah Amerika, Monroe berhasil mengetahui keinginan dari segenap warganya. Ia tercatat juga selalu berupaya membawa kedamaian di seluruh wilayah Amerika.

Kepandaian yang dimiliki membuat semua konflik yang dialami pada masa itu selalu berhasil dihindari. Selain itu aneka masalah yang terjadi juga selalu diselesaikan dengan baik. Monroe merupakan salah satu orang yang tidak menyukai terjadinya peperangan, sehingga ia sangat mengimpikan perdamaian di wilayah Amerika Serikat yang berlaku secara abadi. Banyak masalah dan perpecahan tidak terjadi selama masa kepemimpinannya. Bahkan Amerika juga mulai mengurangi jumlah budak yang diambil dari negara-negara Afrika

 

Kegagalan Pemerintahan di Amerika Serikat

Beberapa contoh berita kegagalan dari masa pemerintahan di Amerika Serikat juga pernah terjadi hingga dicatat dalam beberapa riwayat sejarah. Seperti contohnya selama pemerintahan beberapa tokoh dibawah ini. 

1. James Buchanan, Presiden Sumber Petaka AS

James Buchanan dapat disebut sebagai salah satu presiden terburuk yang pernah berkuasa dalam memimpin Amerika. Salah satu bukti kegagalannya terjadi dalam bentuk perang saudara yang yang cukup mengerikan di masa itu. Peristiwa bermandikan darah ini . Pria ini juga pernah memproklamirkan pernyataan kontroversial akan gerakan yang mendukung perbudakan di Amerika.

Perpecahan antar orang-orang Amerika juga terjadi di masa ini. Dan dipusatkan pada pecahnya perang saudara yang telah membunuh lebih dari setengah juta orang banyaknya pada masa itu. Hingga akhirnya masa jabatannya berakhir di saat Abraham Lincoln berhasil mengakhiri Perang Saudara tersebut dan menggantikan posisinya.

2. Franklin Pierce, Presiden AS Paling Tidak Kompeten

Presiden Amerika yang satu ini dianggap sebagai sosok presiden yang paling tidak kompeten. Hal ini dikarenakan dibanding menguasai kemampuan yang mumpuni akan menjadi pemimpin, Franklin Pierce lebih sering mengutamakan kemampuan dan keterampilan akan menampilkan daya pikat yang menarik serta penampilan wajahnya yang rupawan. Hal ini juga mungkin menjadi alasan dari Franklin Pierce dipilih menjadi Presiden oleh salah satu partai pada saat itu. Pemilihan presiden di saat itu yang dimenangkan oleh Pierce hanya memiliki selisih kemenangan yang sangat tipis dari kandidat yang lain.

Selama menjadi presiden, sosok Presiden rupawan ini juga dikenal memiliki karakter yang plin-plan dan begitu mudah untuk dipengaruhi. Sama seperti James Buchanan, ia juga pernah membuat suatu keputusan kontroversial mengenai perbudakan. Dengan cara melepas tanggung jawab yang dimiliki, ia melepas urusan itu ke masing-masing wilayah bagian Amerika sehingga terjadi bentrokan yang tidak dapat dielakkan lagi. Masa buruk pemerintahannya juga menimbulkan efek negatif dimana bibit-bibit dari perang saudara yang terjadi di wilayah Amerika Serikat bertumbuh secara subur.

3. George W Bush dan Keputusan Edannya

Bush juga dicatatkan sebagai salah satu presiden Amerika Serikat yang tercatat akan keburukannya semasa memerintah. Berbagai keputusan yang diterapkan oleh Bush berhasil membuat kondisi ekonomi di Amerika menjadi ambruk hingga memberi pandangan yang buruk bagi negara lainnya. Bush juga memulai penyerangan massal yang dilakukan oleh Amerika ke wilayah Afganistan dan Irak. Dimana ia menganggap bahwa kedua negara tersebut memiliki senjata yang dapat memusnahkan manusia secara masal. Namun sebenarnya tindakan ini hanya bertujuan untuk menggulingkan Saddam Husein. Akibatnya kekacauan ini masih berlangsung di kawasan Timur Tengah hingga saat ini. Berikut beberapa contoh pemimpin di negara Amerika Serikat yang menempati posisi terbaik dan terburuk dalam catatan sejarah di negeri tersebut. Bagaimana menurutmu akan sosok-sosok itu? Semoga di Indonesia tidak akan pernah ada pemimpin yang buruk seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat ya.

Posted in Politik Mancanegara

Seperti yang sudah kita ketahui, Donald Trump selaku dari presiden Amerika Serikat yang selalu membuat isu-isu dalam dunia Politik, atau apapun itu yang bisa mengguncang sebagian Negara. Yang dalam artian, sering sekali melakukan adanya sebuah kontroversi yang nyata. Tidak sedikit pula dalam hal ini adanya sebuah kebijakan yang di lakukan langsung oleh Donald Trump yang memang bisa untuk menggoyang sebuah kondisi dimana Geopolitik sampai pada ekonomi dunia.

Dan salah satu darikebijakan Donald Trump inilah yang memamng menjadi sebuah kontroversi di dalam pemberlakuannya tariff dagang yang ada. Negara China, lalu UE atau Uni Eropa, Meksiko beserta Kanada yang berada di Amerika Utara ini pun menjadi salah satu contoh dari adanya beberapa Negara yang memang sudah menjadi incaran dari kebijakan tarif oleh Negara Amerika Serikat ini.

Dari adanya kebijakan yang di terapkan oleh pemerintah Donald Trump ini pun, akhirnya berimbas juga ke Indonesia dari adanya sebuah Normalisasi kebijakan tersebut. Dan untuk saat ini pun, Amerika Serikat sedang melakukan pengkajian ulang terhadap adanya Negara-negara dari penerima Generalized System Preferences atau GSP. Dan disini Indonesia juga yang termasuk ke dalam salah satunya. Nah untuk GSP ini sendiri juga sudah menjadi sebuah kebijakan yang di terapkan langsung oleh Amerika Serikat di dalam mewujudkan adanya pemotongan dari Bea masuk impor. Untuk kebijakan inilah yang memang sudah menjadi salah satu pendorong dari tingginya ekspor Indonesia ke Negara Amerika Serikat.

Nah, untuk kebijakan dari Trump inilah yang langsung menuai sebuah Kontroversi yang tentu saja membuat seluruh entitas yang ada di dunia ini menjadi semakin panas lagi.

Kebijakan Trump Yang Sempat Menuai Kontroversi

Dari sini ada sebuah dana yakni Dana Moneter Internasional atau dikenalnya dengan IMF yang memang sudah memberikan adanya peringatan ke Amerika Serikat, dengan melalui sebuah kebijakan tariff yang langsung memicu adanya perang dagang, yang memang langsung beresiko menurunkan sebuah pertumbuhan global dengan angka sebesar 0,5 % atau jika kita rubah menjadi angka, jumlah ini mencakup nilai sebesar US$ 430 Miliar yang akan langsung hilang dari adanya PDB dunia ini pada tahun 2020.

Adanya ketua dewan komisioner lembaga penjamin simpanan atau LPS yang bernama Halim Alamsyah juga sempat mengatakan bahwasannya Strategi dari kebijakan tariff ini menjadi salah satu kebijakan Donald Trump yang sudah masuk kedalam sebuah rumusan dari Make America First. Dan kebijakan ini tidak lepas dari adanya dukungan komponen utama Strategi Amerika Serikat itu sendiri yang bisa mendatangkan adanya sebuah keuntungan bagi negaranya tersebut.

1.1  adanya penurunan terhadap tingkat

untuk komponen utama yang menjadi sebuah kebijakan Trump dalam memangkas adanya pajak ini juga bisa di sebut langsung dengan sebutan Trump’s Tax Reform yang memang akan menarik lebih jauh lagi biaya dari banyaknya investor untuk melakukan adanya Investasi di Amerika Serikat. hal ini dikarenakan langsung dari adanya sebuah pemangkasan dalam pajak untuk bisa menghasilkan adanya perusahaan dari 35% yang sudah menjadi 21% sejak Januari awal di tahun 2018 silam.

1.2 terdapat larangan masuk bagi Imigran

Untuk hal ini, di sebutkan oleh Halim dalam sebuah langkah Trump ini juga sudah melarang masuk Imigran ke dalam Amerika Serikat yang memang menjadi sebuah kamuflase agar nantinya tenaga kerja di Amerika Serikat ini masih terserap dengan baik oleh adanya Industri. Dirinya memang sudah menyatakan hal ini sejak juli 2 tahun lalu Amerika Serikat sudah menutup kesempatan bagi siapapun itu untuk Kerja Low Skill bagi sang Imigran.

1.3 melakukan pembatasan ekspor terkait teknologi canggih dengan kebijakan tariff yang berlaku

Untuk hal satu ini juga sudah menjadi sebuah langkah yang memang di lakukan bagi Amerika Serikat untuk bisa menjadi unggul dan juga tidak adanya Negara lain yang bisa menduplikasikan bagi teknologi mereka sendiri. Untuk kebijakan tariff ini, memang sudah masuk menjadi pemicu perang dagang di Amerika Serikat. Yang berakibatkan adanya aksi untuk saling balas satu sama lain di Amerika Serikat. Halim ini sendiri memang sudah mengatakan adanya sebuah penerapan Tariff yang terang-terangan sengaja untuk di lakukan oleh Donald Trump yang dipergunakan dalam membatasi adanya Impor yang dapat memacu sebuah produksi di dalam negeri.

Walau nantinya rangkaian kebijakan ini memang bisa memicu adanya deficit fisikal, tetap saja Trump beroptimis sekali dengan adanya berbaagi macam langkah yang benar-benar dirinya buat. Disini juga Halim mengatakan bahwa dirinya sendiri bersedia untuk Defisit Fiskal , yang tetapi mereka semua tidaklahtakut karena orang-orang tetap melakukan adanya Investasi ke Amerika Serikat. Disini memiliki sebuah Unlimited Demand terhadap surat-surat yang memang masih berharga. Sudah jelas, inilah yang menjadi pegangan kekuatan. Yang menjadikan nomor satu di dunia.

Benarkah Rumor Mengenai Dana Asing Yang Kabur Dari Indonesia ?

Masih dari salah satu situs yang membicarakan adanya Halim dengan mengatakan sebuah perubahan strategi Amerika Serikat untuk mendorong langsung dari adanya sebuahnya Investor untuk bisa menanamkan langsung adanya sebuah modal di Negara Amerika Serikat menjadi lebih positif lagi. Selanjutnya ada juga, Negara lain yang terutama sekali Negara berkembang yang memang sudah menjadi kurang menarik kembali. Sehingga, disini terciptanya sebuah arus modal yang akan kembali lagi pastinya ke Negara Amerika Serikat. Siasat yang cukup baik ya guys.

Halim juga sudah mengatakan lagi, istilah kata sambung kata selanjutnya yang dimana ini sudah mencapai sekitaran 157 triliun yang dimana sudah mencakup adanya data-data yang memang juga sudah di lihat langsung dari keluarnya di bulan Januari awal tadi sampai bulan Juli di tahun sebelumnya. Untuk dana ini akan kembali lagi ke Negara Amerika Serikat yang diakibatkan adanya sebuah nilai dari Dollar Amerika Serikat menguat yang berakibat banyaknya sudah yang bisa memegang Dollar.

Lanjut lagi dari Halim telah menjelaskan juga adanya kondisi ini bisa membuat terus menerus berlangsung selama Amerika Serikat ini terus menerus untuk menerapkan adanya sebuah kebijakan yang memang sangat kontroversial. Walau nantinya IMF ini sudah memberikan adanya sebuah peringatan kepada Amerika Serikat mengenai sebuah pertumbuhan Ekonomi dari mereka yang memanglah sudah tidak bisa lagi untuk tumbuh yang berada di atas 2,9%.

Dirinya juga menyebutkan adanya sebuah pertumbuhan ekonomi yang Dimana ada masa puncaknya, dan Amerika Serikat sudah bisa melalui hal itu. Dan jika nantinya sudah bisa mencapai adanya 2,9% ini bisa kemungkinan sudah Inflasi ini naik.

Nah, jika nantinya sebuah Inflasi Amerika Serikat ini bisa meningkat maka nantinya bank Sentral yang merekamiliki ini yakni federal reserve akan kembali lagi meningkatkan sebuah suku bunganya. Jadi, kebijakan ini sebenarnya menurut kalian, usul yang sudah bijak belum dari Dinald Trump serta pemerintahnya Amerika Serikat ini ?

Posted in Politik Mancanegara