Sejak dilantiknya presiden Joko Widodo dengan wakilnya yakni ma’ruf Amin sudah mengumpulkan adanya susunan kabinet bagi pemerintahan Indonesia pada periode tahun 2019 hingga 2024. dimana kabinet periode kedua ini telah berisikan pada anggota yang terdiri dari 34 menteri dan juga 4 jabatan setingkat menteri yang mana didalamnya sudah terdapat 16 orang berlatar partai politik atau parpol dengan 18 orang lainnya memiliki latar belakang non partai politik atau tidak pernah ada sangkut-pautnya dalam dunia kepolitikan di Indonesia. Ada juga 6 menteri yang memiliki latar belakang militer dalam kabinet ini dengan periode sebelumnya presiden Jokowi telah memiliki 34 menteri juga diisi oleh 15 menteri dari partai politik dan 19 dengan latar belakang non partai politik.

Dengan adanya pemberian atas jabatan kepada partai pendukung hal ini mampu mengejutkan banyak pihak gimana pada lawan politiknya yakni Prabowo Subianto dari partai Gerindra, di mana pak Jokowi tampaknya ingin melakukan konsolidasi atas kekuatan politik pada periode pemerintahan kedua ini. kami sudah menanyakan kepada para ahli untuk bisa menjelaskan bagaimana mereka telah membaca keputusan atas presiden Jokowi dan ma’ruf dalam pemilihan menteri-menteri pengisi kabinet di pemerintahan Indonesia.

Mengulas pada penyeimbang kekuatan politik

Dari situs theconversation.com, kami menemukan adanya hal tersebut dimana dalam kabinet ini Pak presiden Jokowi telah mencoba untuk bisa mengakumulasi adanya kekuatan politik dengan sebesar-besarnya. Di mana pada sebuah langkah yang sudah mencerminkan atas kekuasaan Jawa dengan berusaha untuk bisa mewujudkan keharmonisan serta keseimbangan di dalamnya. Terlihat sudah bahwa di sini adanya pemberian ruang kepada pak Prabowo Subianto selaku lawan dalam 2 periode untuk pemilihan ajang presiden sebagai seorang menteri pertahanan yang bisa mengatur dan menentukan anggaran hingga mengembangkan pengaruh di tapal militer yang ada di Indonesia. memang ini menjadi salah satu langkah yang sangat berani sekaligus mengandung banyak sekali risiko yang kemungkinan sewaktu-waktu bisa saja terjadi di Indonesia.

Mungkin resiko-resiko yang akan diterima seperti:

  1. Kemungkinan resiko pertama yang bisa diterima adalah dalam sebuah kepercayaan dari masyarakat terutama para pemilih yang sebelumnya tidak pernah mau adanya Prabowo berkuasa di pemerintahan Indonesia.
  2. Kemungkinan pada risiko kedua adanya ketegangan di dalam kabinet untuk periode presiden Jokowi dan juga ma’ruf. Di mana keberadaan dari pak Prabowo dalam kabinet akan selalu dibayangi atas rekam jejak kompetisi di antara mereka berdua untuk bisa memperebutkan jabatan sebagai presiden dulunya.

Misalnya saja kalian semua bisa membayangkan siapa saja sebenarnya menteri dari luar partai pengusung yang mungkin bisa saja tergantikan jika memiliki kinerja tidak bagus namun, apa kalian pernah terbesit jika pak Prabowo memiliki kinerja tidak baik akan langsung dikeluarkan oleh presiden Jokowi? di sini Fahrul sudah pernah menjadi wakil ketua dari dewan kehormatan perwira atau dikenal sebagai DKP yang telah melakukan rekomendasi atas pemecatan pak Prabowo pada tahun 1998 yang mana sebabnya karena telah memerintahkan penculikan aktivis yang pro melakukan demokrasi di tahun tersebut.

Usaha untuk memasukkan adanya profesionalitas adalah salah satu upaya tertinggi dari pak presiden Jokowi untuk bisa mencari sebuah keseimbangan baru yang dilihat secara internal maupun eksternal. menunjukkan sosok ini sangat amat segar karena kalangan profesional yang diambil ada yang berdasarkan dari: CEO gojek dengan CEO net TV dan ada juga yang berasal atas pendiri grup bisnis yang benar-benar strategis dan bisa diharapkan mendapatkan respon positif oleh banyak masyarakat Indonesia.

Ekonomi tidak masuk ke dalam demokrasi

Melalui adanya kabinet baru usulan dari presiden Jokowi tampaknya memang apa yang benar-benar ingin diraih olehnya terfokuskan pada sebuah pembangunan perekonomian masyarakat di Indonesia. kehadirannya sendiri bisa kita ketahui mencangkup atas kalangan profesional yang sepertinya mampu untuk bisa mendukung adanya keefektifitasan pemerintahan dalam pembangunan ekonomi dan juga masuk ke dalam efektivitas untuk bisa menghindari konflik antara kepentingan partai politik semata.

Pembangunan dari demokrasi ini memang benar adanya melalui kebebasan sipil dan juga kebebasan politik yang nantinya tidak menjadi pertimbangan dalam sebuah proses penyusunan atas kabinet tersebut. pemilihan Prabowo sendiri pada satu sisi memang bisa mendinginkan adanya keterbelahan politik masyarakat yang sudah terjadi sejak tahun 2014 silam. Namun disisi lain kehadiran dari Prabowo Subianto beserta partainya akan menunjukkan ketidakadaan nya pihak lawan yang mampu mempertanyakan serta memeriksa apakah ada kebijakan pemerintah yang presiden Jokowi lakukan?

Konsolidasi atas toko elite baik itu para pejabat yang masuk ke dalam anggota legislatif maupun anggota eksklusif dalam pemerintahan Jokowi memang sangat amat tinggi !! Mereka telah bersatu dalam sebuah gerbong yang sama dengan dimulai dari bergabungnya gerinda maka komposisi dukungan kursi legislatif bagi pemerintahan Jokowi sudah sebanyak 427 kursi atas total 575 kursi yang ada. berdasarkan atas jumlah tersebut kebijakan-kebijakan yang bisa dihasilkan nantinya tidak akan mendapatkan masukan serta kritik yang sudah memadai daripada internal parlemen di dalam pemerintahan tersebut.

Kondisi ini juga mampu menjadi sebuah ancaman bagi demokrasi dikarenakan melemahnya fungsi atas pengawasan dari partai politik, termasuk sudah berada ada di dalam dewan perwakilan rakyat atau DPR. Pada periode lalu yang namanya konsolidasi elite juga sudah tampak pada pembahasan UU dan juga rancangan UU yang kontroversial di akhir masa jabatan Jokowi dengan DPR. hal ini memang sudah menjadi salah satu hal yang bisa kalian lihat atas minimnya penolakan pada revisi UU mengenai komisi pemberantasan korupsi atau KPK.

Benarkah semua demi stabilitas politik?

Adanya komposisi atas kabinet baru yang presiden Jokowi buat memang telah memiliki kekuatan politik sangat besar. Di mana koalisi Indonesia sudah bekerja di DPR ini memegang 61% suara yang belum lagi itu semua ditambahkan suaranya dari partai Gerindra artinya ini semua memang terkait dukungan politik yang kuat baik itu dari kabinet maupun dari anggota DPR nya. sebenarnya sama saja seperti pada pemilihan kabinet di periode periode sebelumnya yakni, pemilihan kabinet saat ini akan jauh lebih mencerminkan atas pilihan praktis dari Jokowi sambil mencari keseimbangan di antara kalangan profesional maupun di kalangan partai politik.

Komposisi atas kabinet baru ini lahir dari kalangan profesional sudah sebanyak 53% dari pada partai politik sebesar 47%. nyanyian untuk presiden Jokowi kali ini sangat amat mengutamakan stabilitas politik di atas penguatan kelembagaan dan juga supremasi hukum yang ada. padahal kalau dilihat-lihat dari kedua hal ini menjadi pondasi untuk tercapainya tujuan negara sebagaimana telah tercerminkan langsung dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 seperti: melindungi segenap bangsa Indonesia dan telah menciptakan keadilan sosial adanya dua hal ini tidak membutuhkan sumber daya fisik yang besar.

Walaupun kita tahu bahwa presiden Jokowi ini telah memiliki dukungan kuat di dalam kabinet dan juga DPR namun, tidak akan tampak yang namanya kemauan politik dari presiden Jokowi maupun partai-partai pendukung dirinya dalam memperkuat suatu kelembagaan dan juga memperkuat supremasi hukum di Indonesia. Jadi dari adanya analisis tersebut apakah presiden Jokowi sudah mengutamakan yang namanya stabilitas politik di atas segalanya? Atau semua memang masih? Besar dalam dunia politik Indonesia!

Posted in PolitiK Indonesia