Negara China terkenal akan kebijakannya dalam struktur bernegara. Negara dengan julukan tirai bambu ini telah banyak membuat kebijakan yang berguna demi kemajuan negara tersebut. Tidak hanya itu, negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar ini harus dapat menyesuaikan kebijakan yang paling tepat dengan masyarakatnya. Terlebih lagi meninjau bahwa rakyatnya begitu banyak hingga menjadi negara dengan penduduk terbesar di dunia dengan urutan yang pertama. Tentunya hal ini merupakan suatu kesulitan tersendiri untuk dapat mengatur selaras dan hidup bernegara agar dapat menjadi teratur seperti saat ini.

Namun seperti yang banyak diberitakan di catatan publik. Tidak ada negara manapun yang berhasil menetapkan aturan bagi masyarakatnya secara sempurna. Pasti ada paling tidak sebagian kecil kebijakan yang dianggap tidak baik oleh rakyatnya maupun organisasi politik yang hidup di negara tersebut. Upaya penentangan ini sering terjadi bila negara tersebut mencetuskan suatu kebijakan baru yang dianggap provokatif atau hanya diciptakan untuk kepentingan para petinggi dan golongannya. Akibatnya rakyat yang merasa tidak mendapat keuntungan mulai mengajukan rasa ketidak sesuaian itu. Namun bagaimana dengan negara China dengan kriteria pemimpin yang cukup otoriter? Akankah hal tersebut berlaku sama?

Rencana yang Dibangun Xi Jinping

Xi Jinping berhasil memberi kejutan melalui upaya manifesto 2035-nya yang direncanakan untuk masa depan. Hal ini cukup berkaitan erat dengan cita-cita presiden ini yang berkeinginan untuk menjadi sosok ‘pemimpin seumur hidup’ di era masa kini. Pada sekitar beberapa waktu yang lalu, Partai Komunis China mengumumkan akan pertemuan kebijakan utama yang akan diadakan pada Oktober yang akan datang. Sebuah artikel menuliskan bahwa sidang paripurna yang kelima dari Komite Sentral yang ke-19 akan diadakan dan bertempat di Beijing yang diadakan para bulan Oktober.

Banyak pengamat akan politik yang ada di seluruh dunia menganggap bahwa hal ini menjadi rancangan dari sosok Xi Jinping dalam berusaha memerintah seumur hidup seperti era kepemimpinan Mao Zedong. Sosok pemimpin diktator yang begitu terkenal dari negara komunis ini memerintah hingga kematiannya yang berusia 82 tahun. Dengan kata lain, ia benar-benar memerintah seumur hidup tanpa digantikan maupun diprotes oleh pihak manapun. Maka dari itu Xi Jinping berusaha menjalankan rencana investasinya yang akan diadakan dalam 5 tahun ke depan.

Negara China telah mengalami pembaharuan sistem dari model kerajaan yang berlaku seumur hidup menjadi dibatasi sesuai tata peraturan yang berlaku. Sama seperti negara Indonesia, sistem ini diberlakukan di China untuk mencegah kemungkinan adanya masa kekuasaan yang terlalu panjang dari suatu pihak. Proses modernisasi yang berlangsung di negara bambu juga sudah mengalami beberapa kali pembaharuan agar menjadi lebih sempurna. Meskipun sosok pemimpin yang sedang menjabat saat itu dianggap baik, namun banyak pihak tetap menganggap masa kekuasaan seumur hidup tidak menjadi suatu hal yang baik hingga dalam kondisi terparahnya mampu menimbulkan suatu permasalahan besar.

Terlebih lagi dunia pada masa kini sedang mengalami keterpurukan akibat masalah kesehatan akibat dari virus corona yang menyerang hampir seluruh bagian di bumi ini. Sehingga akibat dari kondisi yang tidak pasti itu, penetapan akan keputusan untuk membeli masa jabatan yang panjang dianggap agak gila dan sulit untuk diwujudkan sebagai suatu bentuk realita.

Banyak pihak menganggap keputusan untuk mengesahkan rancangan yang dicetuskan Xi Jinping dapat berakibat fatal jika tidak dipikirkan dengan baik-baik. Ketidaksukaan ini banyak disampaikan dalam upaya sinis dari tutur bahasa yang disampaikan dalam meresponi ide tersebut. Seperti layaknya cara kerja dari banyak pihak-pihak di bidang politik dalam menyampaikan rasa ketidaksukaan mereka akan suatu hal.

Dimulai Dari Keputusan Terpilih yang Kedua Kalinya

Pencetusan ide akan masa pemerintahan seumur hidup ini mungkin didukung oleh faktor kuat yang menyampaikan bahwa presiden Xi Jinping ini kembali terpilih menjadi presiden secara mutlak yang kedua kalinya untuk masa periode 5 tahun kedepan. Sebanyak 2.970 suara dari jumlah delegasi yang hadir ke acara kongres nasional yang digelar mungkin menjadi alasan yang besar bagi Xi Jinping untuk dapat menyarankan ide memerintah seumur hidup ini.

Pernyataan ini diumumkan ke publik dimulai dari mereka yang berada di tempat itu di detik akan memulai masa pemerintahan yang baru didampingi dengan wakil presiden baru yang terpilih untuk masa jabatan lima tahun kedepan. Kejadian ini terjadi mirip dengan masa pemerintahan terbaru yang ada di Indonesia, dimana presiden Joko Widodo terpilih lagi sebagai presiden dan didampingi oleh wakil presiden yang baru Ma’ruf Amin. Kita doakan saja semoga Pak Jokowi tidak terpikir akan ide aneh seperti berusaha memerintah seumur hidup seperti ini ya.

Banyak pihak menganggap Xi Jinping berusaha menyamakan dirinya dengan sosok Mao Zedong, bapak pendiri China yang telah tercatat akan kekuasaannya terus berlaku hingga ia meninggal. Akibatnya rencana ini dianggap sebagai upaya yang tidak realis oleh banyak anggota, terutama mereka yang bekerja di bidang politik. Namun selayaknya terbungkam dan tidak memiliki kuasa, banyak dari antara mereka yang tidak berani mengutarakan pendapatnya secara terang-terangan. Hal ini mungkin diakibatkan karena prinsip ideologi komunis yang diterapkan sebagai aturan yang kuat dalam ideologi komunis. Sehingga akibatnya keputusan ini masih diperdebatkan bagaikan lebah yang berdengung namun tidak bertindak untuk menyengat sebagai upaya dalam menentangnya.

Upaya yang Dilakukan Untuk Bisa Menjabat Seumur Hidup

Dalam hal ini Xi Jinping melakukan amandemen UUD yang berlaku dalam konstitusi, dimana salah satu pokok yang dibahas dalam hasil amandemen itu memungkinkan untuk dapat menjabat seumur hidup. Berbagai media digunakan untuk menyampaikan informasi Xi Jinping sebagai sosok yang telah berjasa bagi negara China. Sehingga sangatlah pantas untuk dipertahankan dalam waktu masa pemerintahan yang panjang.

Meskipun begitu masih ada beberapa media di China yang menyebut upaya perencangan masa kepemerintahan yang dicetuskan oleh Xi Jinping ini hanya suatu upaya propaganda semata. Dimana aturan ini tidak berarti memberikan jabatan selama seumur hidup bagi Xi Jinping. Hingga kini proses amandemen Undang-Undang ini masih sedikit rancu dan belum ditemukan titik pastinya.

Kemungkinan Terburuk yang Dapat Terjadi

Di sisi lain, keberanian Xi bisa menjadi bumerang. Pasalnya, itu menghasilkan perselisihan yang bahkan lebih keras dengan saingan. Jika para tetua partai atau saingan melihat musim panas ini sebagai kesempatan terakhir untuk mengajukan kasus mereka, tidak ada kekurangan topik yang dapat digunakan untuk mengejarnya. Melihat ke belakang, Xi juga melakukan serangan pada kongres nasional terakhir partai tersebut pada kongres nasional terakhir 2017. Didukung dengan sesaat sebelum acara, Sun Zhengcai salah satu pejabat tinggi Chongqing yang sedang menjabat pada saat itu beserta kandidat untuk menggantikan pemimpin tertinggi di masa depan, menjadi korban kampanye anti-korupsi khas Xi.

Pada kongres partai 2017, lima tahun setelah dia memimpin partai, Xi juga berhasil melakukan sesuatu yang dianggap mustahil: mengabadikan ideologinya yang eponim dalam konstitusi partai. Beberapa bulan kemudian, dia membatalkan batas presiden untuk masa jabatan dua tahun.

Di Tiongkok saat ini, banyak program pemerintah memiliki tenggat penyelesaian pada 2035. Area Baru Xiong’an, kota baru yang besar di Provinsi Hebei, termasuk di antaranya. Proyek ini berjalan dengan dukungan penuh Xi.

Para peserta akan menilai proposal untuk rencana lima tahun mendatang yang mencakup 2021 hingga 2025 “dan target masa depan untuk 2035,” katanya. “Jangan bersusah payah sampai hari kematian seseorang”, menjadi sebuah slogan yang disukai dan sering digunakan untuk mengungkapkan tekad ketika akan pergi berperang. Bagi pengamat China di seluruh dunia, bagian kedua dari kalimat itu adalah pesan berkode yang tidak bisa diabaikan. Banyak pendapat menyebut bahwa “Presiden Xi Jinping memiliki niat yang tinggi untuk tetap berkuasa dalam jangka waktu yang panjang,” kata salah seorang pakar politik. “Perencanaan yang dibuat harus menjadi manifesto untuk 15 tahun ke depan.”

Meskipun Tiongkok telah mengalami modernisasi selama bertahun-tahun, Tiongkok masih mempertahankan beberapa sisa dari era ekonomi terencana sosialisnya, termasuk perumusan rencana lima tahunan. Oleh karena itu, keputusan untuk membahas rencana baru merupakan suatu hal yang tidak mengherankan untuk dapat terjadi disana. Bagaimana pendapat anda mengenai hal ini?

Posted in Politik Mancanegara

More about: